Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panasnya Rapat di DPR Bahas Peretasan PDN: Kominfo, BSSN dan Telkom Saling Lempar Bola hingga Disindir Bodoh

Kompas.com - 28/06/2024, 06:04 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat mengenai peretasan sistem pusat data nasional (PDN) sementara di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, berlangsung panas.

 

Pasalnya, dalam rapat tersebut, pihak pemerintah justru saling melempar 'bola panas'.

Anggota DPR yang hadir pun tak bisa menahan emosinya melihat ketidakbecusan pemerintah.

Adapun rapat mengenai penyerangan PDN ini digelar oleh Komisi I DPR pada Selasa (27/6/2024).

Mereka menuntut penjelasan kepada Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hingga PT Telkom terkait PDN yang diretas ini.

Baca juga: Data PDN Tidak Di-back Up, DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Di awal rapat, aroma pelemparan 'bola panas' sudah tercium.

Kepala BSSN Letjen (Purn) Hinsa Siburian melempar 'bola panas' ke Kominfo ketika Komisi I DPR kebingungan kenapa bisa tidak ada back up data di PDN sementara Surabaya.

"Kenapa tidak ada (backup)?" tanya anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P Mayjen (Purn) TB Hasanuddin.

"Mungkin nanti dari Kominfo yang bisa menjelaskan, Pak," kata Hinsa.

"Itu yang banyak dipertanyakan oleh pakar IT, Pak, kenapa tidak ada?" tukas TB Hasanuddin.

"Baik, mungkin ranahnya Pak Kominfo yang akan menjawab," ucap Hinsa.

Beberapa jam kemudian, emosi TB Hasanuddin memuncak.

Dirinya geram pihak BSSN, Kominfo, dan Telkom saling melempar tanggung jawab, dan jawaban yang diberikan pun selalu berbeda.

Baca juga: TB Hasanuddin Titipkan Anak Bantu BSSN Buru Hacker PDN

Dia meminta kepada pemerintah untuk mengakui bahwa mereka telah melakukan kesalahan, sehingga berujung kehilangan data berharga.

"Kita diskusi bukan saya, kami ini dengan Kominfo, dengan Pak Dirjen, dengan Telkom. Tidak. Ini satu kesatuan NKRI, di sini ada menteri, di sini ada Kepala BSSN. Jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau misalnya back up disediakan fasilitasnya cukup, mengapa tidak dipakai, siapa yang harus mengorganisirnya. Siapa? Terus jangan bilang, 'oh ini mestinya tenant-tenant ini', enggak bisa ini negara. Saudara harus tanggung jawab," tukas TB Hasanuddin.

"Benar, Pak, memangnya harusnya kami... Makanya kami akan mengubah aturannya untuk memastikan," kata Dirjen Aptika Kominfo Semuel Pangerapan.

"Nah itu akui saja kalau memang salah!" kata TB Hasanuddin.

"Oh iya tadi kami sudah mengakui tadi disampaikan Pak Menteri," ucap Semuel.

"Jangan muter melempar ke sana, lempar ke sini!" seru TB Hasanuddin.

"Tidak, Pak," kata Semuel.

Menkominfo ungkit negara lain juga kena ransomware

Menkominfo Budi Arie menyampaikan bahwa tidak ada negara di dunia yang tidak terkena virus atau serangan ransomware, seperti yang dialami PDN milik Indonesia pada beberapa waktu terakhir.

"Kita bisa lihat, ini ransomware, tidak ada di seluruh dunia yang tidak terkena serangan Ransomware," ujar Budi.

Budi membeberkan beberapa negara besar dan maju yang juga mengalami serangan ransomware, misalnya Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, dan Kanada.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Harvey Moeis Bukan Pemilik Jet Pribadi, tetapi 32 Kali Jadi Penumpang

Kejagung: Harvey Moeis Bukan Pemilik Jet Pribadi, tetapi 32 Kali Jadi Penumpang

Nasional
KY Loloskan 19 Calon Hakim Agung dan 3 Ad Hoc HAM untuk MA

KY Loloskan 19 Calon Hakim Agung dan 3 Ad Hoc HAM untuk MA

Nasional
Loyalitas Pegawai KPK Dikeluhkan, Rekrutmen Independen Patut Dipertimbangkan

Loyalitas Pegawai KPK Dikeluhkan, Rekrutmen Independen Patut Dipertimbangkan

Nasional
KPK Mesti Lakukan Terobosan Supaya Pegawai Independen dan Loyal

KPK Mesti Lakukan Terobosan Supaya Pegawai Independen dan Loyal

Nasional
Belum Lirik Sandiaga, PKB Masih Prioritaskan Marzuki Mustamar untuk Pilkada Jatim

Belum Lirik Sandiaga, PKB Masih Prioritaskan Marzuki Mustamar untuk Pilkada Jatim

Nasional
Menkes Sebut Dokter Asing Didatangkan untuk Selamatkan Bayi Kelainan Jantung

Menkes Sebut Dokter Asing Didatangkan untuk Selamatkan Bayi Kelainan Jantung

Nasional
MKD Sebut Perputaran Dana Dugaan Judi Online di DPR Capai Rp 1,9 Miiar

MKD Sebut Perputaran Dana Dugaan Judi Online di DPR Capai Rp 1,9 Miiar

Nasional
DPR Desak Kapolri Buka Lagi Kasus Afif yang Tewas Diduga Dianiaya Polisi

DPR Desak Kapolri Buka Lagi Kasus Afif yang Tewas Diduga Dianiaya Polisi

Nasional
Bantah KPK, Kejagung: Kami Terbuka Jalankan Fungsi Koordinasi dan Supervisi

Bantah KPK, Kejagung: Kami Terbuka Jalankan Fungsi Koordinasi dan Supervisi

Nasional
Soal Revisi UU Polri, Pengawasan Eksternal Harusnya Ditingkatkan lewat Dewan Kepolisian Nasional

Soal Revisi UU Polri, Pengawasan Eksternal Harusnya Ditingkatkan lewat Dewan Kepolisian Nasional

Nasional
Jokowi, Luhut Hingga Sri Mulyani Bahas Aturan IUPK Batu Bara, Pajaknya Bakal Naik?

Jokowi, Luhut Hingga Sri Mulyani Bahas Aturan IUPK Batu Bara, Pajaknya Bakal Naik?

Nasional
Menkes Akui Harga Obat di Indonesia Lebih Mahal Dibanding Malaysia, Inefisiensi Penyebabnya

Menkes Akui Harga Obat di Indonesia Lebih Mahal Dibanding Malaysia, Inefisiensi Penyebabnya

Nasional
Redupnya Politik Buruh di Panggung Elektoral

Redupnya Politik Buruh di Panggung Elektoral

Nasional
DPR Undang Para Eks Mendikbud Bahas Biaya Pendidikan, Anies Tak Hadir

DPR Undang Para Eks Mendikbud Bahas Biaya Pendidikan, Anies Tak Hadir

Nasional
Kapolri: Pengawas Eksternal Juga Monitor Penanganan Kasus Dugaan Penganiayaan AM di Padang

Kapolri: Pengawas Eksternal Juga Monitor Penanganan Kasus Dugaan Penganiayaan AM di Padang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com