Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Budiman Tanuredjo
Wartawan Senior

Wartawan

Pemikir Bebas Melawan Kebekuan

Kompas.com - 15/06/2024, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KOLOM Sukidi Mulyadi di Harian Kompas, 13 Juni 2024, bertajuk “Hukum Sebagai Alat Politik”, beredar luas. Beredar dalam format PDF (yang ini bisa berdampak pada penerbit), maupun dalam format tangkapan layar yang bisa ditemukan di media sosial.

Ganjar Pranowo me-repost kolom tersebut melalui Instagram @Ganjarp_pranowo dengan follower 6,6 juta. Kemudian, kolom tersebut dicuitkan Mahfud MD melalui akun twitter (X) @mohmahfudmd dengan pengikut 4,5 juta.

Esai Sukidi, pemikir kebhinekaan, lulusan Harvard University, bisa jadi menggambarkan suasana kebatinan sebagian kecil kelas menengah Indonesia. Hukum sebagai alat politik.

Ia memulai kolomnya dengan mengutip ucapan, diktator Peru Oscar Bonavides (1933-1939), "For my friends, everything. For my enemies, law.” Untuk teman-teman saya, segalanya. Untuk musuhku, hukum.

Sukidi pun merujuk pada pandangan Thomas Power, penegakan hukum sebagai senjata politik oleh kekuasaan eksekutif.

Saya mengatakan sebagian kecil kelas menengah karena memang isu penegakan hukum, isu demokrasi, isu rule of law, isu konstitusi lebih dirasakan sebagai isu-isu elite.

Sementara di kalangan bawah, menurut sejumlah lembaga survei kuantitatif, approval rating terhadap pemerintah terbilang tinggi. Dan, sebagian kelas menengah, termasuk ormas dan parpol, lebih memilih diam atas kondisi yang ada.

Pada sisi lain, situasi panik tampak di pasar saham. Indeks harga saham turun sampai pada angka 6.734. Nilai rupiah melemah menyinggung angka 16.477. PHK terjadi di sejumlah perusahaan tekstil dan perusahaan teknologi.

Di tengah, sunyinya partai politik (minus PDIP) atas berbagai peristiwa politik kontemporer yang di luar nalar, langkah Sukidi justru menarik.

Ia seperti sendirian berteriak-teriak di tengah gurun pasir. Keras dan lugas. Tapi sunyi dan sepi.

Ia berteriak melawan kebekuan. Negara dan aparat membiarkan teriak-teriakan terus terjadi sampai lelah kehabisan energi dan diam.

Sementara publik disuguhi berbagai isu lama yang entah kenapa muncul kembali, misalnya kasus Vina di Cirebon.

Pada sisi lain, Mahfud MD selepas kontestasi pemilihan presiden, membangun kanal Youtube MahfudMD Official. Ia pun merespons peristiwa-peristiwa hukum yang dibiarkan sampai kemudian sepi sendiri.

Melalui kanal Youtube Mahfud MD Official dengan subcribe 38.9000, Mahfud terus bersuara bahwa ada masalah dalam penegakan hukum.

Masalah dalam putusan Mahkamah Agung, ada masalah dalam penguntitan Densus terhadap Kejaksaan Agung, ada masalah hubungan antara jaksa Agung dan Kapolri.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Pejabat Pemerintah Dinilai Tak 'Gentle' Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Pejabat Pemerintah Dinilai Tak "Gentle" Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Nasional
Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar 'Fun Run' hingga Konser di GBK Minggu Besok

Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar "Fun Run" hingga Konser di GBK Minggu Besok

Nasional
Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Nasional
Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Nasional
Gaspol! Hari Ini: Di Balik Layar Pencalonan Anies Baswedan-Sohibul Iman

Gaspol! Hari Ini: Di Balik Layar Pencalonan Anies Baswedan-Sohibul Iman

Nasional
PAN Pertimbangkan Kaesang jika Ridwan Kamil Tak Maju di Pilkada DKI

PAN Pertimbangkan Kaesang jika Ridwan Kamil Tak Maju di Pilkada DKI

Nasional
PDI-P Buka Peluang Usung Anies Baswedan, tapi Tunggu Restu Megawati

PDI-P Buka Peluang Usung Anies Baswedan, tapi Tunggu Restu Megawati

Nasional
38 DPW PAN Dukung Zulhas untuk jadi Ketum Lagi

38 DPW PAN Dukung Zulhas untuk jadi Ketum Lagi

Nasional
PKS Usung Duet Anies-Sohibul, PDI-P Utamakan Kader Sendiri

PKS Usung Duet Anies-Sohibul, PDI-P Utamakan Kader Sendiri

Nasional
Waketum Nasdem: Kalau Parpol Punya Prinsip, Kenapa Tergantung 'Cawe-cawe' Jokowi?

Waketum Nasdem: Kalau Parpol Punya Prinsip, Kenapa Tergantung "Cawe-cawe" Jokowi?

Nasional
Ajak Hidup Sehat, Bank Mandiri Gelar Program Bakti Kesehatan untuk Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta

Ajak Hidup Sehat, Bank Mandiri Gelar Program Bakti Kesehatan untuk Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta

Nasional
Kisah VoB: Pernah DO, Manggung di Glastonbury, dan Kritiknya ke Dunia Pendidikan Kita

Kisah VoB: Pernah DO, Manggung di Glastonbury, dan Kritiknya ke Dunia Pendidikan Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com