Kejagung Bakal Tuntut Pelaku Judi Online dengan Hukuman Maksimal

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan bakal menuntut hukuman maksimal kepada setiap pelaku judi online.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan, hukuman maksimal itu merupakan salah satu komitmen Kejagung dalam memberantas judi online.

“Prinsipnya dari kami dari penindakan, karena sebagai penuntut umum, kami akan bekerja sebagai koridor hukum yang ada. Artinya, karena ini sudah merupakan perhatian publik, sudah menjadi keresahan, tentu kami akan menerapkan peraturan hukum maksimal,” kata Harli, Jumat (28/6/2024).

Menurut Harli, hukuman maksimal tersebut bisa memberikan efek jera kepada para pelaku.

Baca juga: Menpan RB Akan Tindak Tegas ASN yang Terlibat Judi Online

Namun, ia menegaskan bahwa hukuman yang memberi efek jera tidak hannya bergantung pada penuntutan oleh jaksa, tapi dimulai dari proses penyidikan, penuntuan, hingga putusan pengadilan.

“Kita juga harus paham, efek jera itu berdasarkan sistem peradilan pidana, ada penyidik, ada penuntut umum, ada pengadilan dan ada kemasyarakatan,” kata Harli.

Ia pun menekankan bahwa tuntutan sesuai hukuman maksimal itu adalah upaya terjauh yang bisa dilakukan oleh Kejagung dalam memberantas judi online.

“Sesuai peran kami, akan maksimal di situ. Tapi efek jera ini dikembalikan ke sistem peradilan pidananya,” kata Harli.

Baca juga: Tak Hanya Segelintir, Ternyata Ada 82 Anggota DPR RI yang Main Judi Online

Diketahui, Kejaksaan Agung termasuk dalam jajatan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online yang dibentuk Presiden Joko Widodo.

Pembentukan Satgas Judi Online itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang terbit di Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto ditunjuk sebagai ketua satgas. Sedangkan, Kejaksaan Agung masuk dalam bidang pencegahan dan penegakan hukum.