JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) membuka kemungkinan akan mengumumkan sikap politik terhadap pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selain pada saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) kelima PDI-P, 24-26 Mei 2024.
Sebab Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya terbiasa menetapkan hal penting dan strategis ketika kongres.
"Sikap politik partai terkait hal tersebut, maka partai menerima masukan di dalam rapat kerja nasional. Tetapi keputusan politik itu bisa dilakukan pada saat rakernas, bisa juga dilakukan pada saat kongres yang akan datang," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).
"Kalau belajar dari kongres-kongres sebelumnya, karena ini merupakan hal yang sangat strategis, itu rata-rata ditetapkan di dalam kongres," sambungnya.
Meski begitu, Hasto menilai, mungkin saja Rakernas kelima PDI-P ditutup dengan mengumumkan sikap politik partai terhadap pemerintah.
Apalagi, dia menyinggung bahwa rakernas kali ini memiliki tema yang berkaitan dengan demokrasi.
"Rakernas yang mengemban nilai demokrasi, tentu saja akan melihat sense of urgensi dan sense of teority terkait dengan sikap politik partai," ujar Hasto.
Oleh karena itu, ia meminta semua pihak menunggu jalannya rakernas kelima PDI-P hingga selesai.
Ditambah, resminya pemerintahan Prabowo-Gibran juga baru berjalan setelah pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober mendatang.
"Kalau secara empiris, sikap politik akan berada di dalam pemerintahan atau luar pemerintahan, pada kongres 2004, 2009, 2015 dan 2019, itu diputuskan di dalam kongres partai. Karena memang pemerintahan baru itu kan efektif dalam periodisasinya, setelah tanggal 20 Oktober," ungkap Hasto.
Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDI-P Said Abdullah mengeklaim, sikap PDI-P dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming tidak akan diumumkan dalam Rakernas PDI-P pada 24-26 Mei 2024 mendatang.
Said menyatakan, rakernas tersebut bukanlah forum untuk membahas posisi PDI-P pada pemerintahan mendatang, baik itu di dalam maupun di luar pemerintahan.
Baca juga: Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat
“Rakernas tidak dalam forum (membahas) dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan,” kata Said di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2024).
Said mengatakan, keputusan mengenai kapan sikap politik PDI-P akan diumumkan merupakan kewenangan penuh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.