Rakernas Pertama Tanpa Jokowi, PDI-P: Tidak Ada Refleksi Khusus

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengaku tidak mengadakan refeleksi khusus pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 PDI-P pada 24-26 Mei 2024 meski untuk pertama kalinya Presiden Joko Widodo tidak akan menghadiri rakernas partai.

 "Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).

Hasto mengatakan, tidak perlu ada refleksi khusus atas ketidakhadiran Jokowi karena PDI-P dibangun atas dasar kekuatan kolektif, bukan perseorangan.

Ia menyebutkan, kebersamaan dari seluruh kader PDI-P dari tingkat anak ranting hingga DPP adalah sumber kekuatan partai.

Baca juga: Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Jokowi: Ditanyakan ke yang Tak Mengundang, Jangan Saya

"Partai ini didasarkan kepada kekuatan kolektif dari seluruh anggota dari tingkat anak ranting, ranting, PAC, satgas partai dan itu adalah sumber kekuatan partai yang menyatu dengan akar rumput," ujar Hasto.

Kendati demikian, Rakernas ke-5 PDI-P akan mengevaluasi peristiwa yang terjadi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan mengundans ejumlah pakar untuk berdiskusi.

"Kami mendengarkan masukan-masukan dari pakar hukum, para ahli tata negara, tokoh demokrasi, para budayawan dan semua sudah kami dengarkan masukannya termasuk mereka-mereka yang selama ini bergerak di lembaga survei kami sudah dengarkan masukan," tutur Hasto.

Diberitakan sebelumnya, PDI-P beralasan tidak mengundang Jokowi karena melihat padatnya jadwal presiden. Alasan yang sama juga jadi alasan PDI-P tak mengundang Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Baca juga: Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

"Yang jelas, presiden dan wakil presiden tidak diundang. Kenapa? Karena beliau sudah sangat sibuk dan menyibukkan diri," kata Djarot di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2024).

Jokowi tidak mau berkomentar mengenai sikap PDI-P yang tidak mengundangnya karena hal itu adalah kewenangan PDI-P.

Jokowi sudah berkomentar mengenai hal ini. Senada dengan Pramono, keputusan soal undangan itu semestinya ditanyakan langsung kepada pihak yang mengundang atau dalam hal ini PDI-P.

"Ditanyakan (ke) yang (tak) mengundang. Jangan (tanya) saya," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers posko pengungsian Batu Taba, Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (23/5/2024).