Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Kompas.com - 22/05/2024, 19:07 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyindir keputusan Wali Kota Medan Bobby Nasution bergabung ke Partai Gerindra setelah keluar dari PDI-P.

Menurut Hasto, ada dua kemungkinan alasan mengapa Bobby memilih Partai Gerindra sebagai pelabuhan politik selanjutnya, yakni karena idealisme atau kepentingan kekuasaan.

"Ada yang bergabung (partai politik) karena idealisme, ada yang bergabung karena kepentingan-kepentingan praktis kekuasaan," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Rabu (22/5/2024).

Baca juga: Bobby Nasution, 2020 Daftar PDI-P, 2024 Pindah ke Gerindra

Kendati demikian, Hasto menyebutkan bahwa PDI-P tetap menghormati keputusan menantu Presiden Joko Widodo itu bergabung Gerindra.

Hasto mengatakan, setiap warga negara berhak untuk berserikat maupun bergabung ke partai politik.

"Terkait dengan pilihan politik, ya setiap warga negara oleh konstitusi, memiliki hak untuk berserikat dan berkumpul, termasuk mau bergabung ke partai politik mana," kata Hasto.

Bobby Nasution resmi menjadi kader Partai Gerindra pada Senin (20/5/2024) lalu dan langsung mendapatkan kartu tanda anggota.

Baca juga: Bobby Nasution Gabung Gerindra, Politikus PDI-P: Kita Sudah Lupa soal Dia

"Alhamdulillah dengan mengucapkan bismillahhirrahman nirrahim, saya per hari ini, menyatakan diri untuk masuk menjadi kader Gerindra," kata Bobby, Senin.

Bobby mengatakan, proses komunikasi untuk bergabung ke Gerindra sudah dilakukan cukup lama, tetapi ia baru berani mengajukan diri menjadi kader Gerindra.

Menurut Bobby, Gerindra telah banyak memberikan kontribusi selama dia menjadi Wali Kota Medan, partai tersebut juga turut mengusungnya pada Pilkada Medan 2020 lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Inflasi Mei 2,84 Persen, Jokowi: Salah Satu yang Terbaik di Dunia

Inflasi Mei 2,84 Persen, Jokowi: Salah Satu yang Terbaik di Dunia

Nasional
Asops Panglima TNI Cek KRI Radjiman Wedyodiningrat-992 yang Disiapkan Berangkat ke Gaza

Asops Panglima TNI Cek KRI Radjiman Wedyodiningrat-992 yang Disiapkan Berangkat ke Gaza

Nasional
Bertemu Anies Baswedan, Fahira Idris Sampaikan Pesan dan Harapan dari Warga Jakarta

Bertemu Anies Baswedan, Fahira Idris Sampaikan Pesan dan Harapan dari Warga Jakarta

Nasional
Komnas Prediksi Laporan Adanya Jemaah Ilegal Kian Banyak Jelang Puncak Haji

Komnas Prediksi Laporan Adanya Jemaah Ilegal Kian Banyak Jelang Puncak Haji

Nasional
Jokowi Berikan 68 Sapi Kurban pada Idul Adha 2024

Jokowi Berikan 68 Sapi Kurban pada Idul Adha 2024

Nasional
Kostrad Periksa Prajurit yang Diduga Selewengkan Dana Satuan untuk Judi 'Online'

Kostrad Periksa Prajurit yang Diduga Selewengkan Dana Satuan untuk Judi "Online"

Nasional
2 Jemaah Haji Ilegal Dilaporkan Masih Bersembunyi di Hotel Arab Saudi karena Takut Ditangkap Petugas

2 Jemaah Haji Ilegal Dilaporkan Masih Bersembunyi di Hotel Arab Saudi karena Takut Ditangkap Petugas

Nasional
30 Jaksa Disiapkan untuk Bersidang dalam Kasus Korupsi Timah

30 Jaksa Disiapkan untuk Bersidang dalam Kasus Korupsi Timah

Nasional
Jokowi Klaim Serius Perangi Judi 'Online', Pembentukan Satgas Segera Rampung

Jokowi Klaim Serius Perangi Judi "Online", Pembentukan Satgas Segera Rampung

Nasional
Satgas Pangan Polri Temukan Harga Cabai Rawit Naik Jelang Idul Adha

Satgas Pangan Polri Temukan Harga Cabai Rawit Naik Jelang Idul Adha

Nasional
Pemerintah Siap Revisi Target Penurunan 'Stunting' jika Tak Tercapai

Pemerintah Siap Revisi Target Penurunan "Stunting" jika Tak Tercapai

Nasional
KPU Tak Rekrut KPPS untuk Pileg Ulang Berskala Kecil

KPU Tak Rekrut KPPS untuk Pileg Ulang Berskala Kecil

Nasional
Kontras Desak Jokowi Jokowi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Wasior Papua yang Mandek 23 Tahun

Kontras Desak Jokowi Jokowi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Wasior Papua yang Mandek 23 Tahun

Nasional
Konflik Tenurial Mengganjal Pembangunan IKN

Konflik Tenurial Mengganjal Pembangunan IKN

Nasional
Pemerintah Diharap Pakai Cara Lebih Keras Lagi Tindak Judi Online

Pemerintah Diharap Pakai Cara Lebih Keras Lagi Tindak Judi Online

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com