Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Kompas.com - 22/05/2024, 18:52 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa hingga kini partainya belum membahas nama mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk dimajukan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Namun, menurut Hasto, digadang-gadangnya nama Ahok untuk diajukan kembali dalam Pilkada Jakarta menunjukkan bahwa kepemimpinannya diakui.

"Belum dibahas. Tetapi artinya ketika nama Pak Ahok terus menerus ada yang menyuarakan, itu artinya kepemimpinannya diakui," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).

Baca juga: Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Hasto mengatakan, itu menjawab pertanyaan tentang peluang Ahok dimajukan di Pilkada Jakarta atau Sumatera Utara.

Selain Ahok, Hasto turut menyinggung sosok yang duduk di sampingnya, yaitu Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat. Djarot menjadi Gubernur DKI Jakarta setelah Ahok.

"Termasuk Pak Djarot Saiful Hidayat ini. Itu menunjukan bagaimana seorang pemimpin itu diakui karena keputusan-keputusannya," ucap dia.

Politikus asal Yogyakarta ini lantas berpandangan bahwa dua sosok tersebut memang telah terbukti kepemimpinannya dalam memajukan daerah.


Itu semua, menurut Hasto, juga dilakukan demi memajukan Indonesia Raya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDI-P Eriko Sotarduga mengungkapkan, 6 dari 8 nama kader PDI-P yang potensial diusung pada Pilkada Jakarta serentak, November 2024.

Enam nama tersebut di antaranya adalah dua mantan Gubernur DKI Jakarta, yaitu Ahok dan Djarot Saiful Hidayat.

Baca juga: Pengamat Nilai Ahok Sulit Menang jika Maju pada Pilkada, Ini Alasannya

Sisanya, ada mantan Wali Kota Semarang sekaligus Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa.

"Sekali lagi ini masih perbincangan kami. Ada Mas Djarot, ada Pak Ahok, ada Mas Hendi, ada Bu Risma, ada Mas Andika," kata Eriko di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Nilai Putusan Bebas Gazalba Janggal, Ketua KPK: Bau Anyir Semua Orang Bisa Cium, Apalagi KPK

Nilai Putusan Bebas Gazalba Janggal, Ketua KPK: Bau Anyir Semua Orang Bisa Cium, Apalagi KPK

Nasional
Gerindra Pastikan Prabowo Bakal Serius Wujudkan Swasembada Pangan-Makan Bergizi Gratis, Bukan Cuma Militer

Gerindra Pastikan Prabowo Bakal Serius Wujudkan Swasembada Pangan-Makan Bergizi Gratis, Bukan Cuma Militer

Nasional
PKS Ingin Tutup Peluang Cawagub Anies Berasal dari PDI-P

PKS Ingin Tutup Peluang Cawagub Anies Berasal dari PDI-P

Nasional
Komnas HAM Sebut Afif Maulana Diduga Ditendang Polisi, Akibatnya 5 Tulang Rusuk Patah

Komnas HAM Sebut Afif Maulana Diduga Ditendang Polisi, Akibatnya 5 Tulang Rusuk Patah

Nasional
KPK Minta Pengadilan Tipikor Ganti Majelis Hakim yang Sidangkan Lagi Kasus Gazalba Saleh

KPK Minta Pengadilan Tipikor Ganti Majelis Hakim yang Sidangkan Lagi Kasus Gazalba Saleh

Nasional
Diusung Jadi Cawagub Anies, Sohibul Ngaku Tak Takut Lawan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Diusung Jadi Cawagub Anies, Sohibul Ngaku Tak Takut Lawan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Nasional
Kemenko Polhukam Jadwalkan Audiensi dengan Pihak Pegi Setiawan

Kemenko Polhukam Jadwalkan Audiensi dengan Pihak Pegi Setiawan

Nasional
Komnas HAM Minta Polda Sumbar Transparan Soal Penyebab Kematian Afif Maulana

Komnas HAM Minta Polda Sumbar Transparan Soal Penyebab Kematian Afif Maulana

Nasional
Belajar dari 'Ransomware' PDN, Pakar: Sektor Kritikal Baiknya Diisi Profesional

Belajar dari "Ransomware" PDN, Pakar: Sektor Kritikal Baiknya Diisi Profesional

Nasional
Menkeu Segera Terbitkan Aturan 'Anti-dumping' untuk Lindungi Industri Tekstil

Menkeu Segera Terbitkan Aturan "Anti-dumping" untuk Lindungi Industri Tekstil

Nasional
Urusan Politik Dianggap Kerap Bikin Rumit Pengelolaan Siber Indonesia

Urusan Politik Dianggap Kerap Bikin Rumit Pengelolaan Siber Indonesia

Nasional
Budi Arie Akui Sejumlah Pegawai Kemenkominfo Jadi Pemain Judi Online

Budi Arie Akui Sejumlah Pegawai Kemenkominfo Jadi Pemain Judi Online

Nasional
Sohibul Iman Siap Dampingi Anies Bertarung pada Pilkada Jakarta

Sohibul Iman Siap Dampingi Anies Bertarung pada Pilkada Jakarta

Nasional
Soal Kemungkinan Anies dan Ganjar Diangkat jadi Menteri Prabowo, Gerindra Angkat Bicara

Soal Kemungkinan Anies dan Ganjar Diangkat jadi Menteri Prabowo, Gerindra Angkat Bicara

Nasional
Polri Diminta Gelar Kampanye Pencegahan Kejahatan Siber, Termasuk Judi 'Online'

Polri Diminta Gelar Kampanye Pencegahan Kejahatan Siber, Termasuk Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com