Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Kompas.com - 22/05/2024, 17:57 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa pihaknya hanya mengundang orang-orang yang memiliki semangat menegakkan demokrasi dan hukum untuk hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 pada 24-26 Mei 2024.

Hal tersebut disampaikan ketika ditanya mengenai kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak diundang dalam pelaksanaan Rakernas PDI-P kali ini.

Mula-mula, Hasto menjelaskan bahwa Rakernas kali ini diadakan dalam momentum semangat reformasi untuk melawan sisi gelap kekuasaan. Sebab Pemilu 2024, menurut PDI-P, sudah direkam publik menjadi Pemilu yang paling brutal.

"Dan itu terekam kuat dalam memori publik terekam kuat dari apa yang disuarakan oleh para tokoh-tokoh civil society, para guru besar, para ahli hukum dan para seniman bahkan budayawan yang menyimpulkan bahwa Pemilu 2024 merupakan Pemilu yang paling brutal dalam sejarah demokrasi Indonesia diwarnai berbagai bentuk kecurangan yang diawali dengan suatu konstruksi rekayasa hukum di MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).

Baca juga: JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P


Hasto menambahkan, anggapan publik itu juga sudah tersampaikan melalui dissenting opinion atau pandangan berbeda oleh tiga hakim MK saat membacakan putusan mengenai sengketa Pilpres 2024.

Hal itu lah, kata dia, yang menjadi dasar PDI-P mengundang figur yang akan datang ke Rakernas kali ini, yakni yang memiliki semangat menjaga hukum.

"Dan dari spirit itu yang tentu diundang adalah mereka, mereka yang memiliki spirit di dalam menjaga demokrasi hukum. Menegakkan negara hukum, menegakkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat," tutur Hasto.

Di sisi lain, ia menegaskan bahwa PDI-P memiliki pijakan yang sangat kuat terhadap sejarah.

Apalagi, tegas Hasto, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri juga punya pengalaman melawan rezim otoriter Orde Baru.

"Itu lah yang akan diundang PDI Perjuangan di dalam Rapat Kerja Nasional yang ke-5," tutupnya.

Baca juga: Rakernas Pertama Tanpa Jokowi, PDI-P: Tidak Ada Refleksi Khusus

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa partainya tidak mengundang Presiden Joko Widodo dalam kegiatan Rakernas Ke-5 PDI-P pada 24-26 Mei 2024.

PDI-P beralasan tidak mengundang Jokowi karena melihat padatnya jadwal presiden. Alasan yang sama juga jadi alasan PDI-P tak mengundang Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Yang jelas, presiden dan wakil presiden tidak diundang. Kenapa? Karena beliau sudah sangat sibuk dan menyibukkan diri," kata Djarot di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Nasional
Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com