Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Founder dan Chairman Foreign Policy, Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal memberikan tiga saran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pertama, menurut Dino sebaiknya pembagunan IKN tak dikaitkan jadwal siklus politik nasional. Tujuannya untuk menghindari sejumlah risiko di masa depan

"Pertama, pembangunan IKN sebaiknya jangan dikaitkan dengan jadwal siklus politik Indonesia. Pembangunan IKN, yang praktis baru dimulai sekitar tiga tahun lalu, tidak harus digeber agar siap pakai sebelum pergantian Pemerintah di bulan Oktober 2024," ujar Dino dalam keterangan lewat unggahan di akun Instagram resminya @dinopattidjalal yang telah dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (15/4/2024).

"Karena hal ini dapat menimbulkan risiko-risiko yang tidak perlu," tegasnya.

Baca juga: Pertengahan Juli, Air di IKN Bisa Langsung Diminum

Ia melanjutkan, pembangunan suatu kota, apalagi ibu kota negara, adalah suatu pekerjaan raksasa yang sangat luar biasa rumit.

Baik dari segi perencanaan, pendanaan, infrastruktur, kependudukan, transisi birokrasi, pengamanan strategis dan sebagainya. Oleh karenanya, Dino menyarankan IKN berproses bebas dari dinamika politik Jakarta.

"Tanpa dikejar deadline harus siap pakai dalam 3 atau 4 tahun," katanya.

Dino lantas mencontohkan, pembangunan Ibu Kota administratif Korea Selatan, Sejong City membutuhkan waktu paling sedikit 10 tahun untuk bisa menampung kantor-kantor Pemerintah.

Dan sampai sekarangpun belum semua Kementerian yang pindah, padahal jaraknya hanya 120 kilometer dari Seoul.

Baca juga: Akibat Proyek IKN, Warga Palu Terpapar Debu hingga Tangkapan Ikan Berkurang, Ini Kisahnya...

Kedua, kata Dino, pemerintah sebaiknya tidak perlu berambisi menjadikan IKN sebagai kota internasional.

Mindset pembangunan IKN sebaiknya harus dijelaskan lagi, semata-mata untuk bangsa Indonesia, bukan untuk dunia internasional. Menurut Dino, IKN tidak butuh validasi dari bangsa lain.

"Dan kita tidak perlu mengundang warga negara asing untuk pindah di IKN. Kehadiran universitas-universitas nasional di IKN, misalnya, jauh lebih penting dibanding kehadiran kampus-kampus internasional," ungkapnya.

"Hotel-hotel dengan brand Indonesia harus merajai IKN. Jangan sampai lebih banyak perusahaan internasional berkantor di IKN dibanding perusahaan nasional karena ini akan mengganggu rasa keadilan ekonomi," ungkap mantan juru bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Baca juga: Waktu Tempuh Bandara VVIP ke Kawasan Pemerintahan IKN 20 Menit

Pendek kata, tegas dia, IKN harus menjadi Ibu Kota dari rakyat Indonesia, oleh rakyat Indonesia, dan untuk bangsa Indonesia.

Kalau IKN kelak tumbuh pesat, dunia internasional otomatis akan datang sendiri.