Salin Artikel

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) membuka kemungkinan akan mengumumkan sikap politik terhadap pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selain pada saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) kelima PDI-P, 24-26 Mei 2024.

Sebab Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya terbiasa menetapkan hal penting dan strategis ketika kongres.

"Sikap politik partai terkait hal tersebut, maka partai menerima masukan di dalam rapat kerja nasional. Tetapi keputusan politik itu bisa dilakukan pada saat rakernas, bisa juga dilakukan pada saat kongres yang akan datang," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).

"Kalau belajar dari kongres-kongres sebelumnya, karena ini merupakan hal yang sangat strategis, itu rata-rata ditetapkan di dalam kongres," sambungnya.

Meski begitu, Hasto menilai, mungkin saja Rakernas kelima PDI-P ditutup dengan mengumumkan sikap politik partai terhadap pemerintah.

Apalagi, dia menyinggung bahwa rakernas kali ini memiliki tema yang berkaitan dengan demokrasi.

"Rakernas yang mengemban nilai demokrasi, tentu saja akan melihat sense of urgensi dan sense of teority terkait dengan sikap politik partai," ujar Hasto.

Oleh karena itu, ia meminta semua pihak menunggu jalannya rakernas kelima PDI-P hingga selesai.

Ditambah, resminya pemerintahan Prabowo-Gibran juga baru berjalan setelah pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober mendatang.

"Kalau secara empiris, sikap politik akan berada di dalam pemerintahan atau luar pemerintahan, pada kongres 2004, 2009, 2015 dan 2019, itu diputuskan di dalam kongres partai. Karena memang pemerintahan baru itu kan efektif dalam periodisasinya, setelah tanggal 20 Oktober," ungkap Hasto.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDI-P Said Abdullah mengeklaim, sikap PDI-P dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming tidak akan diumumkan dalam Rakernas PDI-P pada 24-26 Mei 2024 mendatang.

Said menyatakan, rakernas tersebut bukanlah forum untuk membahas posisi PDI-P pada pemerintahan mendatang, baik itu di dalam maupun di luar pemerintahan.

“Rakernas tidak dalam forum (membahas) dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan,” kata Said di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2024).

Said mengatakan, keputusan mengenai kapan sikap politik PDI-P akan diumumkan merupakan kewenangan penuh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

https://nasional.kompas.com/read/2024/05/22/22132191/selain-rakernas-pdi-p-buka-kemungkinan-tetapkan-sikap-politik-terhadap

Terkini Lainnya

Bawa Air Zamzam Dalam Koper ke Indonesia, Jemaah Haji Bisa Kena Denda Rp 25 Juta

Bawa Air Zamzam Dalam Koper ke Indonesia, Jemaah Haji Bisa Kena Denda Rp 25 Juta

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Survei Litbang "Kompas": Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Nasional
Survei Litbang “Kompas': Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Survei Litbang “Kompas": Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Nasional
Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke