Soal Wacana Amendemen UUD 1945, Mahfud: Boleh Saja jika Situasi Berubah, tapi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi wacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Adapun wacana amendemen itu diusulkan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR, Rabu (16/8/2023).

“(Usulan) itu boleh saja, karena menurut teorinya, konstitusi itu adalah resultante dari situasi politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan global. Jika situasi berubah, konstitusi juga memang bisa saja diubah,” kata Mahfud usai acara peringatan HUT ke-78 RI di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (17/8/2023).

Namun, Mahfud mengingatkan kepada para politisi dan pimpinan negara bahwa Indonesia telah berkali-kali mengalami perubahan konstitusi.

Baca juga: Bamsoet Usul Amendemen UUD 1945, Mahfud: Silakan Saja, Itu Hak Setiap Orang

Mulai dari UUD 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949, UUD Sementara 1950, Dekrit Presiden tahun 1959 hingga masa reformasi.

“Pada tahun 1999-2002 (masa reformasi) itu kita melakukan amendemen, jadi sudah amendemen berkali-kali tetapi selalu saja dalam implementasinya sering terjadi penyimpangan,” ujar Mahfud.

“Kalaupun mau melakukan amendemen harus disadari bahwa sesudah nanti jadi, lalu semua dianggap selesai,” kata eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Menurut Mahfud, hal terpenting adalah komitmen negara dalam menegakkan konsitusi.

“Kalau kita tidak punya komitmen, menegakkan konstitusi, menjaga ideologi, maka amendemen apa pun seperti yang sudah-sudah begitu selesai diamendemen dikritik lagi, selesai diamandemen dikritik lagi,” ujar Mahfud.

Baca juga: Pimpinan Komisi II Minta MPR Tak Munculkan Wacana Amendemen UUD 1945

Diberitakan sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengusulkan adanya amendemen UUD 1945 dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu kemarin.

Bamsoet, panggilan akrabnya, mengatakan bahwa ada sejumlah aturan yang perlu direvisi melalui amendemen konstitusi. Salah satunya mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

"Idealnya memang, MPR RI dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara sebagaimana disampaikan Presiden ke-5 Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarnoputri, saat Hari Jadi ke-58 Lemhannas tanggal 23 Mei 2023 yang lalu,” kata Bamsoet.

Bamsoet mengatakan, dengan kedudukannya saat ini, MPR tak dapat membuat ketetapan untuk melengkapi kekosongan dalam konstitusi.

Baca juga: Usul DPD Dibubarkan lewat Amendemen, Jimly: Beri Saran tapi Tak Didengar, Kayak LSM Saja

Padahal, menurutnya, ada persoalan-persoalan negara yang belum mampu terjawab oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Misalnya, apabila terjadi bencana alam yang berskala besar, pemberontakan, peperangan, pandemi, atau keadaan darurat lain yang menyebabkan pemilu tak dapat digelar sebagaimana perintah konstitusi.

Dalam situasi demikian, ia mengatakan, tidak ada presiden dan wakil presiden yang terpilih dari produk pemilu.

Baca juga: Ketua MPR Minta Semua Pihak Jangan Curigai Amendemen UUD 1945

“Lembaga manakah yang berwenang menunda pelaksanaan pemilihan umum?” ujar Bamsoet.

“Bagaimana pengaturan konstitusionalnya jika pemilihan umum tertunda, sedangkan masa jabatan Presiden, Wakil Presiden, anggota anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta para menteri anggota kabinet telah habis?” katanya lagi.

Sebelum konstitusi diubah, kata Bamsoet, MPR dapat menerbitkan ketetapan yang bersifat pengaturan untuk melengkapi kekosongan konstitusi.

Namun, setelah amendemen UUD 1945, masalah-masalah itu belum ada jalan keluar konstitusionalnya.

Baca juga: Pimpinan MPR Tegaskan Tak Ada Agenda Amendemen UUD 1945 Periode Ini