Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Kompas.com - 10/05/2024, 12:35 WIB
Fika Nurul Ulya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran berangkat haji tanpa antre, haji murah, haji VIP, haji eksekutif, maupun tawaran-tawaran serupa.

Sebab, haji yang legal hanya ada tiga jalur, yakni haji regular yang diselenggarakan Kementerian Agama (Kemenag), haji khusus melalui travel yang sudah berizin, dan haji dengan visa mujamalah dengan rekomendasi Menteri Agama (Menag).

Hal ini sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UUPIHU).

Di luar tiga skema tersebut, calon jemaah tidak akan mendapatkan visa resmi dan di luar tanggung jawab pemerintah.

"Semakin mendekati penyelenggaraan ibadah haji iklan dan ajakan haji semacam itu biasanya makin masif. Komnas Haji berharap masyarakat tidak mudah tergiur dengan modus-modus semacam itu," kata Mustolih dalam siaran pers, Jumat (10/5/2024).

Baca juga: Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Mustolih menyampaikan, Pemerintah Arab Saudi baru-baru ini juga secara tegas menyatakan bahwa pemegang jenis visa kunjungan, pariwisata, transit, pekerjaan, maupun visa terkait lainnya tidak akan diizinkan berhaji.

Seturut dengan hal tersebut, dewan ulama di sana juga menerbitkan fatwa haji tanpa izin atau tanpa visa resmi secara hukum Islam, tidak sah.

Calon jemaah yang melakukan pelanggaran atas penyalahgunaan visa non-haji pun diancam sejumlah hukuman dari mulai dideportasi atau pengusiran secara paksa ke negara asal, penahanan dalam waktu tertentu, hingga masuk daftar catatan hitam (blacklist) masuk ke negara kaya minyak itu sampai 10 tahun.

"(Sempat ada) sejumlah WNI dideportasi dan di-blacklist karena masuk dengan visa secara ilegal. Ada pula jemaah haji yang telantar di Filipina karena ditipu oleh agen travel padahal sudah membayar biaya yang tidak sedikit. Jika sudah begitu, bukan saja rugi secara materi, tapi juga akan menanggung malu yang tak terperi," ucap Mustolih.

Baca juga: 554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Oleh karena itu, Komnas Haji berharap masyarakat agar lebih cermat dan teliti bila mendapat tawaran haji.

Terlebih, pola tawaran serupa diprediksi masih akan terjadi dalam musim haji tahun ini, menyusul keinginan masyarakat untuk menunaikan ibadah haji sangat tinggi di tengah terbatasnya kuota yang didapat Indonesia.

Kuota yang terbatas ini membuat antrean haji sangat panjang, berkisar antara 15-40 tahun sejak mendaftar.

"Cermat dan teliti apabila mendapat tawaran haji semacam itu. Karena sangat berisiko telantar, diusir pulang, masuk catatan hitam negara Saudi, hingga terlantar yang dapat mengancam keselamatan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Diajak Jokowi Keliling Malioboro, Jan Ethes Bagi-bagi Kaus ke Warga

Diajak Jokowi Keliling Malioboro, Jan Ethes Bagi-bagi Kaus ke Warga

Nasional
Gerindra Minta soal Jatah Menteri Partai yang Baru Gabung Prabowo Jangan Jadi Polemik

Gerindra Minta soal Jatah Menteri Partai yang Baru Gabung Prabowo Jangan Jadi Polemik

Nasional
Gerindra: Nasdem Sama dengan Partai Koalisi yang Lebih Dulu Gabung, Hormati Hak Prerogatif Prabowo

Gerindra: Nasdem Sama dengan Partai Koalisi yang Lebih Dulu Gabung, Hormati Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Pengamat: Sangat Mungkin Partai yang Tak Berkeringat Dukung Prabowo-Gibran Dapat Jatah Menteri

Pengamat: Sangat Mungkin Partai yang Tak Berkeringat Dukung Prabowo-Gibran Dapat Jatah Menteri

Nasional
PDI-P Sebut Ahok Siap Maju Pilgub Sumut, Jadi Penantang Bobby

PDI-P Sebut Ahok Siap Maju Pilgub Sumut, Jadi Penantang Bobby

Nasional
Pernyataan Megawati soal Tak Ada Koalisi dan Oposisi Sinyal agar Presiden Tidak Takut Parlemen

Pernyataan Megawati soal Tak Ada Koalisi dan Oposisi Sinyal agar Presiden Tidak Takut Parlemen

Nasional
PDI-P Akui Sulit Cari Ganti Megawati dalam Waktu Dekat

PDI-P Akui Sulit Cari Ganti Megawati dalam Waktu Dekat

Nasional
PDI-P Bentuk Tim Pemenangan Pilkada Nasional, Dipimpin Adian Napitupulu

PDI-P Bentuk Tim Pemenangan Pilkada Nasional, Dipimpin Adian Napitupulu

Nasional
Sebut Pilpres Telah Usai, PDI-P Siap Gandeng Semua Partai di Pilkada

Sebut Pilpres Telah Usai, PDI-P Siap Gandeng Semua Partai di Pilkada

Nasional
Polri Diminta Jelaskan soal Isu Anggota Densus 88 Kuntit Jampidsus

Polri Diminta Jelaskan soal Isu Anggota Densus 88 Kuntit Jampidsus

Nasional
Sudirman Said Harap Pilkada Jakarta 2024 Tak Lagi Timbulkan Polarisasi

Sudirman Said Harap Pilkada Jakarta 2024 Tak Lagi Timbulkan Polarisasi

Nasional
Megawati Bakal Beri Pengarahan di Hari Kedua Rakernas V PDI-P

Megawati Bakal Beri Pengarahan di Hari Kedua Rakernas V PDI-P

Nasional
Jemaah Haji Asal Padang Meninggal, Jatuh Saat Tawaf Putaran Ketujuh

Jemaah Haji Asal Padang Meninggal, Jatuh Saat Tawaf Putaran Ketujuh

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Bentuk Kementerian Khusus Mengurus Program Makan Bergizi Gratis

Prabowo Pertimbangkan Bentuk Kementerian Khusus Mengurus Program Makan Bergizi Gratis

Nasional
Densus 88 Kuntit JAM Pidsus, Hari-hari Penuh Tanya

Densus 88 Kuntit JAM Pidsus, Hari-hari Penuh Tanya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com