Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/10/2022, 06:02 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid merespons kabar adanya elite PKS yang bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta.

Kholid tidak menjawab secara terang mengenai kabar tersebut. Tetapi, Kholid mengakui bahwa PKS membuka komunikasi dengan Jokowi.

"Saya pikir itu perlu diperjelas siapa yang bertemu, kapan, dan sebagainya. Kalau kami dengar memang ada komunikasi ya dan sebenarnya ini harus saya sampaikan," ujar Kholid di Hotel Amaris, Jakarta Pusat, Minggu (23/10/2022).

Kholid menjelaskan, PKS kerap diajak berkomunikasi untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi, baik saat periode pertama maupun kedua.

Baca juga: PKS Yakin Koalisi Nasdem-Demokrat Tak Kandas di Tengah Jalan

Hanya saja, atas nama demokrasi, PKS menolak tawaran tersebut.

Diketahui, saat ini hanya ada dua partai yang berada di luar pemerintahan Jokowi, yakni PKS dan Partai Demokrat.

"Coba bayangkan kalau PKS gabung (ke dalam pemerintahan Jokowi), siapa yang akan jadi kekuatan oposisi?" kata Kholid.

Kholid menekankan bahwa tawaran-tawaran seperti itu kepada PKS memang nyata.

Baca juga: Nasdem Usul Cawapres Anies dari Luas Koalisi, PKS: Tidak Adil Buat Parpol yang Punya Kader Bagus

Ia menyebut pihak Istana yang menyampaikan tawaran kepada PKS agar masuk ke dalam kabinet.

Walau begitu, kata Kholid, PKS tegas menjadi oposisi sampai masa jabatan Jokowi habis di tahun 2024.

"Kami tetap komitmen tetap menjadi oposisi hingga tahun 2024," ujar Kholid.

Kemudian, Kholid mengatakan, tawaran-tawaran untuk bergabung ke pemerintah adalah hal yang biasa.

Baca juga: Cak Imin Harap PKS Gabung Koalisi PKB-Gerindra

Ia menyebut, jika sebuah partai memutuskan memposisikan diri di luar pemerintah, bukan berarti mereka tidak berkomunikasi sama sekali dengan pemerintah yang tengah berkuasa.

"Jangan sampai ada anggapan bahwa ketika oposisi itu kita tidak membangun komunikasi, itu salah. Kita ini sebagai bangsa itu tidak boleh menutup komunikasi," katanya.

"PKS walaupun kita beroposisi dengan Presiden Jokowi periode pertama dan kedua, kita masih membangun komunikasi. Kan begitu, ini sebagai bangsa. Dan karena itu kami sangat senang sekali Pak Anies Baswedan juga bertemu dengan Pak Jokowi. Itu adab akhlak yang baik," ujar Kholid lagi.

Baca juga: Jawaban PKS Atas Ajakan Koalisi Cak Imin: Kami Lagi Taaruf dengan Nasdem-Demokrat

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Jubir TKN: Wilayah di Mana Pak Jokowi Unggul, di Situ Pak Prabowo Lemah, Kini Keduanya Berkolaborasi

Jubir TKN: Wilayah di Mana Pak Jokowi Unggul, di Situ Pak Prabowo Lemah, Kini Keduanya Berkolaborasi

Nasional
KPU Segera Bahas Tindak Lanjut Putusan Bawaslu soal Caleg Perempuan

KPU Segera Bahas Tindak Lanjut Putusan Bawaslu soal Caleg Perempuan

Nasional
Jubir TKN Prabowo-Gibran Ungkap Narasi “Gemoy” Tak Akan Dipakai Terus-menerus

Jubir TKN Prabowo-Gibran Ungkap Narasi “Gemoy” Tak Akan Dipakai Terus-menerus

Nasional
KSAD Maruli Sebut Pembangunan Kodam Tiap Provinsi Masih Dikaji

KSAD Maruli Sebut Pembangunan Kodam Tiap Provinsi Masih Dikaji

Nasional
Tanggapi Megawati soal Penguasa Orde Baru, Airlangga: Sudah Lewat, Sekarang Reformasi

Tanggapi Megawati soal Penguasa Orde Baru, Airlangga: Sudah Lewat, Sekarang Reformasi

Nasional
KSAD Maruli Simanjuntak Sebut Sertijab akan Digelar Hari Jumat

KSAD Maruli Simanjuntak Sebut Sertijab akan Digelar Hari Jumat

Nasional
Sri Mulyani Siapkan Rekomendasi Kenaikan Gaji Menteri untuk Pemerintahan Baru

Sri Mulyani Siapkan Rekomendasi Kenaikan Gaji Menteri untuk Pemerintahan Baru

Nasional
Gerindra: 'Gemoy' Tak Langgar Prinsip Demokrasi, Jangan Serang Kami

Gerindra: "Gemoy" Tak Langgar Prinsip Demokrasi, Jangan Serang Kami

Nasional
Soal KTA Gibran, FX Rudy: Tutup Buku, kalau Ada Apa-apa Bukan Kader PDI-P

Soal KTA Gibran, FX Rudy: Tutup Buku, kalau Ada Apa-apa Bukan Kader PDI-P

Nasional
KPK Kirim SPDP ke Wamenkumham, Panggil Sebagai Tersangka Pekan Ini

KPK Kirim SPDP ke Wamenkumham, Panggil Sebagai Tersangka Pekan Ini

Nasional
KPU Rilis Desain Surat Suara Pilpres 2024, Begini Gaya Tiap Capres-cawapres

KPU Rilis Desain Surat Suara Pilpres 2024, Begini Gaya Tiap Capres-cawapres

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Luncurkan Penggalangan Dana, Warga Bisa Patungan Mulai dari Rp 10.000

TPN Ganjar-Mahfud Luncurkan Penggalangan Dana, Warga Bisa Patungan Mulai dari Rp 10.000

Nasional
KPU Buka Suara Usai Prabowo-Gibran Bagi-bagi Susu saat Kampanye

KPU Buka Suara Usai Prabowo-Gibran Bagi-bagi Susu saat Kampanye

Nasional
Sri Mulyani Ungkap Rencana Gaji Menteri Naik, tapi Belum Berlaku Tahun Depan

Sri Mulyani Ungkap Rencana Gaji Menteri Naik, tapi Belum Berlaku Tahun Depan

Nasional
Dewan Pakar Timnas Anies-Cak Imin Usul Anggaran IKN Dialihkan untuk Kembangkan 14 Kota di Luar Jawa

Dewan Pakar Timnas Anies-Cak Imin Usul Anggaran IKN Dialihkan untuk Kembangkan 14 Kota di Luar Jawa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com