Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Diprediksi Sulit Terima PKS, Ini Alasannya

Kompas.com - 29/04/2024, 15:36 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga memprediksi, Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto bakal sulit menerima Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk masuk ke dalam pemerintahannya.

Adapun PKS telah melempar sinyal bahwa mereka siap bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Prabowo tampaknya akan sulit menerima PKS," ujar Jamiluddin saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Senin (29/4/2024).

Baca juga: Keberatan Jika PKS Gabung Prabowo-Gibran, Gelora: Segampang Itu Bermain Narasi?

Jamiluddin menyampaikan, ada dua penyebab Prabowo diprediksi sulit menerima partai pengusung Anies Baswedan tersebut.

Pertama, kata dia, hubungan Prabowo dan PKS selama ini memang kurang baik, setidaknya sejak Prabowo bergabung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut dia, PKS sejak itu tampaknya sudah tidak respect ke Prabowo.

"Hal itu tentu sangat dirasakan Prabowo, sehingga PKS bukanlah prioritas untuk didekati," ucap dia.

Alasan kedua, Jamiluddin mengatakan, Prabowo sudah didukung Gelora, partai yang para petingginya merupakan orang-orang yang pindah dari PKS karena tidak sejalan dengan partai.

Karena itu, jika Prabowo mengakomodasi PKS, tentu akan mengganggu hubungannya dengan Gelora.

"Padahal Gelora sudah ikut berkeringat mengantarkan Prabowo menjadi pemenang pada Pilpres 2024," kata Jamiluddin.

Baca juga: Momen Prabowo dan PM Singapura Sama-sama Boyong Penerus Saat Bertemu

Maka dari itu, Jamiluddin berpandangan, jika PKS diajak bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM), bisa saja merusak kondusivitas internal KIM yang akan merugikan Prabowo.

Sementara itu, PKB dan Nasdem yang juga mengusung Anies di Pilpres 2024 diprediksi akan segera bergabung ke Prabowo-Gibran.

Jamiluddin menilai, penerimaan Prabowo terhadap PKB dan Nasdem setidaknya menjadi indikasi kuat bakal diterima bergabung ke KIM.

Dua partai ini, bagi Prabowo, memang tidak ada persoalan, baik dilihat dari sisi politis maupun sosiologis.

"Selain itu, PKB dan Nasdem memang cenderung pragmatis. Dua partai ini akan terus berupaya merapat karena menguntungkan secara ekonomis dan politis," ucap Jamiluddin.

"Hal itu tampaknya ditangkap Prabowo, sehingga dua partai ini akan diterima dengan terbuka. Sebab, kehadiran dua partai ini akan menguntungkan sehingga nantinya partai pendukung pemerintah menjadi mayoritas," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

SYL ke Anak Buah di Kementan: Yang Tidak Sejalan Silakan Mundur

SYL ke Anak Buah di Kementan: Yang Tidak Sejalan Silakan Mundur

Nasional
Anggota DPR Usul 'Money Politics' Dilegalkan, KPK: Pejabat Nanti Cari 'Balik Modal'

Anggota DPR Usul "Money Politics" Dilegalkan, KPK: Pejabat Nanti Cari "Balik Modal"

Nasional
Profil Grace Natalie, Politikus PSI yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Grace Natalie, Politikus PSI yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Perkuat Komitmen NZE, PHE Teken Kerja Sama Carbon Capture dengan ExxonMobil

Perkuat Komitmen NZE, PHE Teken Kerja Sama Carbon Capture dengan ExxonMobil

Nasional
Pimpinan Komisi II DPR Kecewa Sirekap KPU Cuma Bikin Bingung Rakyat

Pimpinan Komisi II DPR Kecewa Sirekap KPU Cuma Bikin Bingung Rakyat

Nasional
Ridwan Kamil Maju di Pilkada DKI Jakarta Atau Jabar? Ini Jawaban Ketum Golkar

Ridwan Kamil Maju di Pilkada DKI Jakarta Atau Jabar? Ini Jawaban Ketum Golkar

Nasional
Sandra Dewi Terus Menunduk Sembari Jalan Masuk ke Mobil Usai Diperiksa Kejagung

Sandra Dewi Terus Menunduk Sembari Jalan Masuk ke Mobil Usai Diperiksa Kejagung

Nasional
Soal Duet Dico-Raffi di Pilkada Jateng, Airlangga: Kalau Survei Bagus, Bakalan Terus

Soal Duet Dico-Raffi di Pilkada Jateng, Airlangga: Kalau Survei Bagus, Bakalan Terus

Nasional
Kasus Gubernur Abdul Gani, KPK Geledah Kantor Dinas ESDM dan PTSP Maluku Utara

Kasus Gubernur Abdul Gani, KPK Geledah Kantor Dinas ESDM dan PTSP Maluku Utara

Nasional
Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Qatar, Prabowo Bahas Pembangunan Negara dan Puji Jokowi

Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Qatar, Prabowo Bahas Pembangunan Negara dan Puji Jokowi

Nasional
Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

Nasional
Menyusul Penerapan KRIS, BPJS Tegaskan Belum Ada Penghapusan Kelas dan Iuran Masih Sama

Menyusul Penerapan KRIS, BPJS Tegaskan Belum Ada Penghapusan Kelas dan Iuran Masih Sama

Nasional
Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Nasional
KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

Nasional
Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com