Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 16/09/2022, 05:43 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kurang lebih 3.000 kadar Partai Demokrat dari 34 provinsi memenuhi Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2022).

Hari itu Partai Demokrat menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang bertujuan untuk mendengarkan aspirasi para kader.

Ada tiga hal yang ingin didengar Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada perhelatan itu.

Mulai dari kondisi masyarakat, masukan untuk menentukan koalisi jelang Pemilu 2024, dan pengusungan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Baca juga: Klaim-klaim AHY Soal Keberhasilan SBY Dibandingkan Jokowi

Sebagai partai oposisi, AHY terus mendorong semangat para kader untuk bekerja keras mengawal jalannya pemerintahan.

Ia ingin para kadernya menjadi solusi atas berbagai persoalan masyarakat.

AHY meyakini, masyarakat punya kerinduan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat.

Baca juga: AHY Klaim Masyarakat Rindu Pemerintahan SBY dan Partai Demokrat

Kepemimpinan Sang Ayah diklaim lebih baik ketimbang kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Intinya apa? Rakyat merindukan siapa? SBY dan kepemimpinan dari partai?" tanya AHY.

“Demokrat,” jawab para kadernya.

Presiden Joko Widodo melepas kepergian Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono usai pertemuan di Istana Merdeka, Kamis (9/3/2017).Presidential Palace/AGUS SUPARTO Presiden Joko Widodo melepas kepergian Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono usai pertemuan di Istana Merdeka, Kamis (9/3/2017).

Bandingkan pemerintahan SBY dan Jokowi

AHY menyampaikan sejumlah pencapaian pemerintahan SBY yang diklaim lebih baik ketimbang raihan pemerintahan Jokowi.

Pertama, di masa SBY sebanyak 1,1 juta tenaga honorer diangkat menjadi PNS.

“(Sebanyak) 500.000 tenaga honorer hari ini nasibnya tidak menentu. Sehingga sampaikan kalau Partai Demokrat naik kembali ke pemerintahan, maka mereka akan menjadi PNS,” kata AHY.

Baca juga: Sindir Pemerintahan Jokowi, AHY: Dulu Dihina-hina BLT Kita

AHY menuturkan kepemimpinan SBY pada 2004-2014 berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi di angka 6-7 persen.

Angka itu menunjukan pertumbuhan ekonomi negara mengalami peningkatan 3,5 kali lipat dibandingkan saat dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri.

Sedangkan di era Jokowi, pertumbuhan ekonomi meningkat hanya 1,3 kali lipat.

“Artinya masyarakat kita sejahtera selama 10 tahun (pemerintahan SBY),” ujar dia.

Tampik tak ada pembangunan infrastruktur

AHY menampik jika SBY tak melakukan pembangunan infrastruktur.

Sebaliknya, ia menyampaikan pemerintahan Jokowi banyak meneruskan proyek infrastruktur yang diinisiasi ayahnya.

“Banyak (proyek infrastruktur) yang tinggal dan sudah (mencapai) 70 persen, bahkan tinggal 90 persen, tinggal gunting pita,” katanya.

Baca juga: Kepada Kader Demokrat, AHY: Jangan Kita Biarkan Isu Presiden Tiga Periode

Ia tak percaya jika masyarakat menilai pemerintahan Jokowi dapat menyelesaikan pembangunan infrastruktur dalam satu tahun.

Sebab proyek yang diselesaikan melanjutkan pembangunan di zaman SBY.

“Setahun (sudah) gunting pita kira-kira masuk akal enggak?” ucap AHY.

Namun, ia menegaskan Partai Demokrat tak perlu apresiasi berlebihan.

AHY hanya menyayangkan sikap pemerintah yang tak mengakui capaian pemerintahan SBY.

“Kadang-kadang saya speechless juga, kenapa sih, tidak mengatakan 'terima kasih telah diletakan landasan, telah dibangun 70 persen, 80 persen, sehingga kami tinggal 10 persen, tinggal gunting pita'," papar dia.

Romansa masa lalu tak cukup

Setelah memberikan perbandingan era SBY dan Jokowi, AHY meminta kader Partai Demokrat fokus bekerja untuk pemenangan Pemilu 2024.

Ia merasa capaian masa lalu dari pemerintahan SBY tak cukup membuat partai berlambang bintang ini memenangkan kontestasi elektoral.

“Kita harus berikan bukti nyata, Demokrat serius dan konsisten memperjuangkan rakyat. Ini napas kita ke depan,” tegasnya.

Baca juga: Sebut Pembangunan Infrastruktur Hanya Teruskan Inisiatif SBY, AHY: Tinggal Gunting Pita

Di sisi lain AHY terus mendorong semangat kader meski berada di luar pemerintahan.

Ia menyinggung hasil elektabilitas Partai Demokrat yang meningkat belakangan.

Berdasarkan jajak pendapat Litbang Kompas, elektabilitas Partai Demokrat menempati urutan ketiga dengan raihan 11,6 persen.

Sementara itu, peringkat pertama elektabilitas parpol diduduki PDI-P dengan 22,6 persen, disusul Partai Gerindra yang memiliki elektabilitas 12,5 persen.

“Jadi kalau ada yang merasa ‘waduh kok kita di oposisi, kok enggak enak,’ jangan, jangan seperti itu,” ungkap dia.

“Kita harus punya kehormatan dan merasa bangga, justru memenangkan sebagai oposisi ini,” tandasnya.

Adapun Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sepakat mengusulkan AHY untuk maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Soal maju sebagai capres atau cawapres, para kader menyerahkan keputusan itu di tangan AHY.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Elektabilitas Prabowo Naik Bukan karena Saya, tapi Beliau Sendiri dan Gerindra

Jokowi: Elektabilitas Prabowo Naik Bukan karena Saya, tapi Beliau Sendiri dan Gerindra

Nasional
Tak Diundang PAN di Silaturahmi Parpol Bersama Jokowi, Nasdem: Kami Ada Koalisi Sendiri

Tak Diundang PAN di Silaturahmi Parpol Bersama Jokowi, Nasdem: Kami Ada Koalisi Sendiri

Nasional
Polisi Terapkan 'Oneway' dari GT Cikampek Hingga GT Kalikangkung Saat Mudik Lebaran

Polisi Terapkan "Oneway" dari GT Cikampek Hingga GT Kalikangkung Saat Mudik Lebaran

Nasional
Jokowi: Pilpres Itu Urusannya Partai, Presiden Jangan Diikutkan

Jokowi: Pilpres Itu Urusannya Partai, Presiden Jangan Diikutkan

Nasional
KRI Bima Suci Keliling Dunia Selama 214 Hari dengan Rute Asia-Afrika-Eropa

KRI Bima Suci Keliling Dunia Selama 214 Hari dengan Rute Asia-Afrika-Eropa

Nasional
Tiba di Halim, Pesawat Tempur EMB-314 Super Tucano dan F-16 Akan Demo Udara 9 April

Tiba di Halim, Pesawat Tempur EMB-314 Super Tucano dan F-16 Akan Demo Udara 9 April

Nasional
KBRI Damaskus Berupaya Pindahkan Warga Karawang yang Dijual Jadi Budak di Suriah ke Shelter

KBRI Damaskus Berupaya Pindahkan Warga Karawang yang Dijual Jadi Budak di Suriah ke Shelter

Nasional
Jokowi: Dua Minggu Ini gara-gara Urusan Bola, Pusing Betul

Jokowi: Dua Minggu Ini gara-gara Urusan Bola, Pusing Betul

Nasional
Silaturahmi Bersama Ketum Parpol, Presiden Joko Widodo Tiba di Kantor PAN

Silaturahmi Bersama Ketum Parpol, Presiden Joko Widodo Tiba di Kantor PAN

Nasional
Takut Ketahuan Anak-Istri Punya Duit, Rafael Alun Simpan Rp 37 M di SDB

Takut Ketahuan Anak-Istri Punya Duit, Rafael Alun Simpan Rp 37 M di SDB

Nasional
Jokowi Bakal Salat Bareng Ketum Parpol Koalisi, Dilanjutkan Pertemuan Tertutup

Jokowi Bakal Salat Bareng Ketum Parpol Koalisi, Dilanjutkan Pertemuan Tertutup

Nasional
5 Ketum Parpol Diundang ke Silaturahmi PAN Bersama Presiden, Tak Ada Surya Paloh

5 Ketum Parpol Diundang ke Silaturahmi PAN Bersama Presiden, Tak Ada Surya Paloh

Nasional
Parpol Silaturahmi Bareng Jokowi, Seluruh Seluruh Partai KIB Dipastikan Datang, Nasdem Tak Diundang

Parpol Silaturahmi Bareng Jokowi, Seluruh Seluruh Partai KIB Dipastikan Datang, Nasdem Tak Diundang

Nasional
Gonjang-ganjing Prima dari Putusan PN Jakpus hingga Lolos Verifikasi Administrasi KPU

Gonjang-ganjing Prima dari Putusan PN Jakpus hingga Lolos Verifikasi Administrasi KPU

Nasional
Rafael Ngaku Bisa Saja Lapor LHKPN Rp 15 Miliar

Rafael Ngaku Bisa Saja Lapor LHKPN Rp 15 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke