Sindir Pemerintahan Jokowi, AHY: Dulu Dihina-hina BLT Kita

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyindir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melanjutkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Padahal, kala itu, BLT mendapat kritikan tajam oleh PDI-P, partai yang mengusung Jokowi saat ini.

Namun, menurut AHY, program BLT terbukti banyak dilanjutkan di masa Jokowi.

"Dulu dihina-hina BLT kita, 'Apa itu BLT hanya untuk menghambur-hamburkan uang negara?' Dibilang kita tak punya cara lain. Padahal, itu lah cara yang bijaksana untuk membantu rakyat miskin. Betul?," kata AHY dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2022).

Baca juga: Jokowi: BLT BBM Baru Tersalurkan 40 Persen, Masih Banyak yang Belum

AHY menyebut, BLT di zaman SBY merupakan salah satu pilar yang diinisiasi.

Sebab, BLT merupakan bagian dari pilar pro-poor atau pro terhadap rakyat miskin dengan cara memberikan bantuan.

Sayangnya kala itu, pemberian BLT disebut-sebut menghambur-hamburkan uang dan merendahkan masyarakat kelas bawah.

"Sekarang BLT? It's okay, sesuatu yang bagus kalau dilanjutkan kan enggak apa-apa. Enggak usah malu-malu juga," kata AHY.

Baca juga: Jokowi: Sampai 15 September, BLT BBM Sudah Disalurkan ke 461 Daerah

Sebagai informasi, program BLT mulai populer sejak era pemerintahan Presiden SBY.

Kala itu, BLT diberikan saat pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM.

Menurut SBY, BLT adalah salah satu opsi untuk mengurangi beban rakyat karena kenaikan harga BBM.

Namun, program BLT di era SBY menuai kritik keras dari kalangan oposisi, terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang dimotori Megawati Soekarnoputri.

Tak cuma mengkritik program BLT, pemerintah SBY juga dikritik habis-habisan saat menaikkan harga BBM.

Baca juga: Cara Mengecek Penerima dan Cara Mencairkan BLT BBM 2022 di Kantor Pos

Suhu politik pun sempat memanas kala itu, di mana terjadi serentetan demonstrasi besar di sejumlah daerah menolak kenaikan harga BBM.

Setali tiga uang, baik Megawati maupun kader PDIP di parlemen, juga jadi garda barisan terdepan menolak keras kenaikan harga BBM yang dilakukan rezim SBY.

Selama pemerintahan SBY, PDI-P selalu menolak ketika pemerintah berencana menaikkan harga BBM dengan berbagai alasan.

Bahkan, putri Megawati yang juga petinggi PDIP, Puan Maharani saat itu menyampaikan pidato penolakan kenaikan harga BBM di DPR sembari menangis terisak-isak.

Baca juga: Mensos Risma Targetkan Penyaluran BLT BBM di Aceh Selesai Pekan Ini

Puan Maharani yang sekarang digadang-gadang menjadi salah satu bakal calon Presiden RI ini sedih memikirkan penderitaan rakyat akibat harga BBM naik di era SBY.

Kini, di era pemerintahan Jokowi, BLT BBM diberikan untuk meringankan beban rakyat karena kenaikan harga BBM.

BLT BBM ini diberikan kepada masyarakat selama empat bulan, dengan besaran bantuan Rp 150.000 per bulan.

Penyalurannya diberikan sebanyak 2 kali, masing-masing Rp 300.000 sehingga totalnya menjadi Rp 600.000.

Total penerima BLT pengalihan subsidi BBM ini mencapai 20,6 juta penerima manfaat.

Baca juga: Jokowi Bagikan Langsung BLT BBM hingga Sembako di Maluku Tenggara