Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nyanyian "Gerombolan dan Ormas" Effendi Simbolon, Kritik untuk TNI

Kompas.com - 16/09/2022, 07:05 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan untuk menyetop laporan terhadap anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P Effendi Simbolon terkait pernyataan 'TNI seperti gerombolan dan ormas'.

Diketahui, setidaknya ada tiga laporan terhadap Effendi Simbolon yang teregister di MKD DPR. Ketiganya berasal dari organisasi masyarakat (ormas).

"Dugaan pelanggaran kode etik terhadap Effendi Simbolon tidak dapat ditindaklanjuti oleh MKD DPR RI," ujar Wakil Ketua MKD DPR Habiburokhman dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2022).

Baca juga: Effendi Simbolon Sebut Diancam Dibunuh Buntut Pernyataan TNI Seperti Gerombolan dan Ormas

Adapun pernyataan Effendi mengenai TNI seperti gerombolan dan ormas itu muncul saat Komisi I DPR menggelar rapat kerja bersama Kementerian Pertahanan dan TNI pada Senin (5/9/2022) silam.

Kala itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman tidak menghadiri rapat. Effendi mencium ada ketidakharmonisan di tubuh TNI lantaran Dudung tidak pernah hadir jika ada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Nyanyian Effendi soal TNI seperti gerombolan dan ormas pun membuat Dudung menggerakkan prajurit TNI AD untuk melakukan kecaman.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil: Sikap KSAD Dudung Cermin Tentara Berpolitik, Tidak Profesional

Dinilai sebagai kritikan

Habiburokhman menjelaskan, secara substansi, pernyataan Effendi soal TNI seprrti gerombolan dan ormas adalah sebuah kritikan untuk membangun TNI.

"Terkait isu disharmoni di tubuh TNI adalah sebuah kritikan membangun TNI," ujar Habiburokhman.

Selain itu, Habiburokhman mengingatkan bahwa Effendi mengeluarkan pernyataan tersebut dalam kapasitas sebagai anggota dewan.

Baca juga: Beredar Video KSAD Dudung Perintahkan Prajurit Kecam Effendi Simbolon

Sehingga, Effendi memiliki hak imunitas dalam menyampaikan pendapatnya di dalam ruang rapat DPR.

"Teradu Effendi Simbolon telah melakukan permohonan maaf secara terbuka tanggal 14 September 2022 terkait hal ini. Dan teradu juga menyampaikan permohonan maaf saat menghadiri undangan MKD," tuturnya.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Kamis (15/9/2022).(KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYA) Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Kamis (15/9/2022).

Effendi berterima kasih kasus dihentikan

Effendi menjelaskan, dirinya sudah mendengar keputusan MKD DPR menghentikan laporan kasus 'TNI seperti gerombolan dan ormas'.

Effendi Simbolon lantas berterima kasih atas keputusan MKD DPR tersebut.

"Ini merupakan suatu putusan dari MKD yang akan saya jadikan panduan. Selanjutnya, saya izin untuk menerima amar putusannya untuk bekal saya, bekal keluarga saya. Karena kita perlu mengedepankan kehormatan keluarga juga," kata Effendi.

Baca juga: MKD Hentikan Kasus TNI Seperti Gerombolan dan Ormas, Effendi Simbolon Singgung soal Intimidasi

Lebih jauh, Effendi turut menyampaikan permohonan maaf kepada anggota DPR lain yang merasa kurang nyaman dengan pernyataan terkait TNI seperti gerombolan dan ormas.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com