Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICJR Temukan 73 Pasal Bermasalah di Dalam RKUHP

Kompas.com - 11/08/2022, 11:28 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

BAB IV: Gugurnya Kewenangan Penuntutan Dan Pelaksanaan Pidana

23. Gugurnya kewenangan penuntutan (Penjelasan Pasal 132)

24. Daluwarsa penuntutan (Pasal 138)

BAB V: Pengertian Istilah

25. Makar (Pasal 160)

Baca juga: Peradi Setuju RKUHP Segera Disahkan, Ini Alasannya

BAB VI: Aturan Penutup

26. Aturan Penutup (Pasal 187)

BUKU II: TINDAK PIDANA

BAB I dan II: Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara & Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden

27. Makar (Pasal 191, Pasal 192, Pasal 193, Pasal 221, Pasal 222, Pasal 224, Pasal 196, Pasal 223)

28. Penghinaan Presiden (Pasal 218, Pasal 219)

29. Penghinaan kepala negara sahabat (Pasal 226)

Baca juga: ICW Sebut Hukuman Pelaku Korupsi Dikurangi dalam RKUHP

BAB V: Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum

30. Bendera (Pasal 234, Pasal 235, Pasal 236)

31. Lambang negara (Pasal 237)

32. Lagu kebangsaan (Pasal 238, Pasal 239)

33. Judul Paragraf Penghinaan terhadap Golongan Penduduk (Paragraf 3)

34. Penghinaan terhadap Pemerintah yang Sah (Pasal 240, Pasal 241)

35. Penghinaan terhadap Golongan Penduduk (Pasal 242,Pasal 243)

36. Penghasutan untuk melakukan tindak pidana dan melawan penguasa umum (Pasal 246)

Baca juga: ICW: RKUHP Berpotensi Lemahkan Pemberantasan Korupsi

37. Memberikan harapan gugurnya kandungan (Pasal 251)

38. Pawai, unjuk rasa, demonstrasi tanpa pemberitahuan (Pasal 256)

39. Penyadapan (Pasal 258, Psal 259)

40. Kekerasan terhadap orang atau barang (Pasal 262)

41. Berita bohong (Pasal 263, Pasal 264)

BAB VI: Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan

42. Contempt of Court (Pasal 280)

43. Obstruction of Justice (Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284)

44. Fabricating evidence

Baca juga: Jokowi Minta Jajarannya Pastikan Masyarakat Paham Isu-isu dalam RKUHP

BAB VII: Tindak Pidana Terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama

45. Penyebaran kebencian (Pasal 302, Pasal 303)

46. Penghasutan untuk tidak beragama atau bekepercayaan (Pasal 304)

47. Membuat gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadah (Pasal 305)

48. Penghinaan terhadap orang yang menjalankan atau memimpin penyelengaraan ibadah (Pasal 306)

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com