Kompas.com - 01/03/2022, 18:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Syamsurizal mengungkapkan, jadwal pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu bersama pemerintah dan DPR yaitu 14 Februari 2024.

Sehingga, menurutnya tidak perlu ada lagi alasan untuk melakukan penundaan terhadap jadwal Pemilu 2024.

"Jangan ke depan ini kita mencari alasan-alasan yang dibuat-buat. Jangan ke depan kita mencari alasan yang membikin, karena pepatah mengatakan lebih sulit mencari kerikil di jalan ketimbang mencari alasan," kata Syamsurizal dalam diskusi virtual PP GMPI bertemakan "Pemilu 2024, Tetap atau Tunda?" Selasa (1/3/2022).

Baca juga: Soal Wacana Penundaan Pemilu, Pengamat Nilai Ada Pihak yang Ingin Lestarikan Jokowi

Syamsurizal menerangkan, usulan penundaan pemilu justru akan berimplikasi pada kehidupan bangsa dan negara.

Padahal, dia menduga penundaan pemilu merupakan kepentingan sesaat oleh segelintir pihak yaitu untuk memperpanjang masa jabatan presiden.

"Hanya untuk memperpanjang masa jabatan, hanya untuk kepentingan sesaat, tapi kita mengorbankan banyak hal. Khususnya yang berkaitan dengan masa depan bangsa dan negara," jelasnya.

Baca juga: Agar Tak Jadi Alasan Penundaan, Pimpinan Komisi II Usul Anggaran Pemilu 2024 Disesuaikan Kembali

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menilai, dampak penundaan pemilu yaitu mampu merusak kondisi demokrasi Indonesia.

Dirinya juga khawatir, penundaan Pemilu justru membahayakan persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan rakyat.

"Tentu kita berharap agar tidak ada pihak mencari-cari alasan yang dibuat. Karena alasan itu lebih mudah mencari krikil di jalan. Karena 1.000 alasan bisa kita dapatkan ketimbang 1 buah krikil yang ada di jalan begitulah mudahnya kita cari alasan. Dan dengan semudah itukah kita akan merusak kondisi demokrasi yang ada di Tanah Air?" tutur Syamsurizal.

Selain itu, ia juga menyoroti penolakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap wacana-wacana untuk memperpanjang masa jabatannya.

Dia mengingatkan, Jokowi sebagai presiden jelas berulang kali tegas menolak berbagai usulan tersebut.

"Rencana itu sudah ditolak berkali-kali oleh bapak presiden, Pak Joko Widodo, menyatakan ketidaksetujuan perpanjangan masa jabatannya," ucap dia.

Baca juga: Hitungan KPU, Anggaran Pemilu Dapat Ditekan hingga Rp 62 Triliun

Diketahui bersama, tiga ketua umum partai politik yaitu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan wacana perpajangan masa jabatan presiden.

Wacana ini diawali oleh Muhaimin Iskandar yang mengusulkan pemilu 2024 diundur lantaran dikhawatirkan mengganggu stabilitas ekonomi Tanah Air pada tahun tersebut.

Kemudian, Airlangga Hartarto mengaku, dirinya menerima aspirasi dari kalangan petani di Kabupaten Siak, Riau terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebut Ekonomi Akan Hadapi Badai, Prabowo: Kita Harus Siap

Sebut Ekonomi Akan Hadapi Badai, Prabowo: Kita Harus Siap

Nasional
UPDATE 5 Oktober 2022: Bertambah 1.722, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.439.292

UPDATE 5 Oktober 2022: Bertambah 1.722, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.439.292

Nasional
DPR Campur Tangan, Ahmad Taufan Damanik: Pemilihan Ketua Komnas HAM Harus Diulang

DPR Campur Tangan, Ahmad Taufan Damanik: Pemilihan Ketua Komnas HAM Harus Diulang

Nasional
Kamaruddin Simanjuntak Sebut Permintaan Maaf Sambo Tak Tulus: Masih Cari-cari Alasan

Kamaruddin Simanjuntak Sebut Permintaan Maaf Sambo Tak Tulus: Masih Cari-cari Alasan

Nasional
Diusung PSI Sebagai Cawapres, Yenny Wahid: Bukan Waktu yang Tepat, Duka untuk Tragedi Kanjuruhan

Diusung PSI Sebagai Cawapres, Yenny Wahid: Bukan Waktu yang Tepat, Duka untuk Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Dengan Multilateralisme, Puan Ajak Delegasi Negara G20 Atasi Gejolak Ekonomi Global

Dengan Multilateralisme, Puan Ajak Delegasi Negara G20 Atasi Gejolak Ekonomi Global

Nasional
Pengacara Pastikan Bharada E Siap Jalani Persidangan Online dan Offline

Pengacara Pastikan Bharada E Siap Jalani Persidangan Online dan Offline

Nasional
Gelar Forum Parlemen P20, Puan Ajak Legislator Bangun Kerja Sama Multilateralisme

Gelar Forum Parlemen P20, Puan Ajak Legislator Bangun Kerja Sama Multilateralisme

Nasional
DPR Disebut Langgar Aturan karena Intervensi Pemilihan Ketua Baru Komnas HAM

DPR Disebut Langgar Aturan karena Intervensi Pemilihan Ketua Baru Komnas HAM

Nasional
Partai NasDem Curi Start Deklarasi Anies Bakal Capres, Untung atau Buntung?

Partai NasDem Curi Start Deklarasi Anies Bakal Capres, Untung atau Buntung?

Nasional
Yenny Wahid Terkejut Dipasangkan dengan Ganjar oleh PSI untuk Pilpres 2024

Yenny Wahid Terkejut Dipasangkan dengan Ganjar oleh PSI untuk Pilpres 2024

Nasional
Wanti-wanti Jokowi soal Tragedi Kanjuruhan: Pengusutan Transparan hingga Rampung Secepatnya

Wanti-wanti Jokowi soal Tragedi Kanjuruhan: Pengusutan Transparan hingga Rampung Secepatnya

Nasional
Nasdem Deklarasikan Anies Capres, Golkar Pilih Tetap Konsentrasi dengan KIB

Nasdem Deklarasikan Anies Capres, Golkar Pilih Tetap Konsentrasi dengan KIB

Nasional
Sebut Hanya Ikut Takdir Jadi Capres, Anies: Saya Tidak Punya Uang, Tak Punya Mesin Kampanye

Sebut Hanya Ikut Takdir Jadi Capres, Anies: Saya Tidak Punya Uang, Tak Punya Mesin Kampanye

Nasional
Puan Singgung Persoalan Global yang Belum Selesai di P20: Perubahan Iklim hingga Pemberdayaan Perempuan

Puan Singgung Persoalan Global yang Belum Selesai di P20: Perubahan Iklim hingga Pemberdayaan Perempuan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.