Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hitungan KPU, Anggaran Pemilu Dapat Ditekan hingga Rp 62 Triliun

Kompas.com - 01/03/2022, 17:09 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menyatakan, KPU terus menyisir anggaran Pemilihan Umum 2024 agar nilanya tidak begitu fantastis sebagaimana disorot oleh sejumlah pihak.

Hasyim mengatakan, dari hasil penyisiran tersebut, anggaran Pemilu 2024 dapat ditekan sampai Rp 62 triliun, berkurang sekitar Rp 24 triliun dari angka yang pernah diajukan ke DPR sebesar Rp 86 triliun.

"Semula kan anggaran yang dihitung KPU dan dikomunikasikan dengan pihak otoritas ya, DPR, presiden, angkanya sekitar Rp 86 triliun, dan kemudian dihitung kembali menjadi sekitar Rp 76 triliun. Yang terakhir ini hitungan KPU sudah pada angka Rp 62 triliun tetapi yang ini kan belum kita ajukan secara resmi ya," kata Hasyim di Menara Kompas, Jakarta, Selasa (1/3/2022).

Hasyim menjelaskan, anggaran yang diajukan oleh KPU tersebut sesungguhnya bukan hanya untuk penyelenggaraan pemilu, tetapi anggaran KPU tahun jamak (multi years) mulai tahun 2022 hingga 2025.

Anggaran itu, kata Hasyim, juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan KPU seperti pengadaan kantor KPU di kabupaten/kota maupun gudang untuk menyimpan dan memelihara logistik pemilu.

"Di saat momentum tahapan pemilu ini, kemudian anggaran untuk itu dapat diajukan, kalau di luar tahapan itu kemudian mau mengusulkan pengadaan, renovasi gedung, itu agak berat," ujar Hasyim.

Ia melanjutkan, anggaran yang diajukan oleh KPU juga mencakup biaya honor bagi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Baca juga: KPU Berencana Batasi 300 Pemilih di Tiap TPS untuk Pemilu 2024

Menurut Hasyim, hal ini menjadi salah satu faktor yang memicu perdebatan terkait anggaran pemilu karena di satu sisi ada aspirasi agar biaya honor bagi petugas KPPS ditingkatkan, tapi di sisi lain ada kritik agar anggaran pemilu tidak terlalu besar.

"Kalau disisir sama-sama, dicermati bersama-sama, sesungguhnya kenaikan ini di antaranya yang kita usulkan itu berkaitan dengan honor teman-teman penyelenggara di badan ad hoc tersebut," ujar Hasyim.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa meminta agar anggaran Pemilu 2024 disesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19 agar tidak menjadi alasan untuk menunda Pemilu 2024.

"Kita cuman minta ke KPU anggarannya disesuaikan dengan situasi pandemi lah. Jangan sampai anggaran yang besar nanti dijadikan alasan menunda pemilu," ujar Saan dalam acara Kompas XYZ Forum di Menara Kompas, Jakarta, Selasa.

Baca juga: KPU: Tidak Ada Perkara Salah Hitung Suara dalam Permohonan Sengketa Pilkada 2020 di MK

Sebelumnya diberitakan, tiga ketua umum partai politik yaitu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan wacana perpajangan masa jabatan presiden.

Besarnya anggaran pemilu menjadi salah satu alasan yang dikemukakan oleh Zulkifli saat ia menyatakan bahwa PAN mendukung wacana penundaan pemilu.

"Anggaran pemilu yang justru membengkak dari rencana efisiensi, lebih baik dikonsentrasikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat," kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, Jumat (25/2/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dampak Korupsi Tol MBZ Terungkap dalam Sidang, Kekuatan Jalan Layang Berkurang hingga 6 Persen

Dampak Korupsi Tol MBZ Terungkap dalam Sidang, Kekuatan Jalan Layang Berkurang hingga 6 Persen

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

Nasional
Jalan Berliku Anies Maju di Pilkada Jakarta, Sejumlah Parpol Kini Prioritaskan Kader

Jalan Berliku Anies Maju di Pilkada Jakarta, Sejumlah Parpol Kini Prioritaskan Kader

Nasional
Kunker di Mamuju, Wapres Olahraga dan Tanam Pohon Sukun di Pangkalan TNI AL

Kunker di Mamuju, Wapres Olahraga dan Tanam Pohon Sukun di Pangkalan TNI AL

Nasional
Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan karena Saya Kalah

Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan karena Saya Kalah

Nasional
Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

Nasional
Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Nasional
Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Nasional
Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Nasional
Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies 'Ban Serep' pada Pilkada Jakarta...

Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies "Ban Serep" pada Pilkada Jakarta...

Nasional
Tanggal 25 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Dukung Pengelolaan Sumber Daya Alam, PHE Aktif dalam World Water Forum 2024

Dukung Pengelolaan Sumber Daya Alam, PHE Aktif dalam World Water Forum 2024

Nasional
Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com