Tanggapi Wacana Penundaan Pemilu 2024, Pimpinan Komisi II: Jangan Cari Alasan yang Dibuat-buat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Syamsurizal mengungkapkan, jadwal pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu bersama pemerintah dan DPR yaitu 14 Februari 2024.

Sehingga, menurutnya tidak perlu ada lagi alasan untuk melakukan penundaan terhadap jadwal Pemilu 2024.

"Jangan ke depan ini kita mencari alasan-alasan yang dibuat-buat. Jangan ke depan kita mencari alasan yang membikin, karena pepatah mengatakan lebih sulit mencari kerikil di jalan ketimbang mencari alasan," kata Syamsurizal dalam diskusi virtual PP GMPI bertemakan "Pemilu 2024, Tetap atau Tunda?" Selasa (1/3/2022).

Syamsurizal menerangkan, usulan penundaan pemilu justru akan berimplikasi pada kehidupan bangsa dan negara.

Padahal, dia menduga penundaan pemilu merupakan kepentingan sesaat oleh segelintir pihak yaitu untuk memperpanjang masa jabatan presiden.

"Hanya untuk memperpanjang masa jabatan, hanya untuk kepentingan sesaat, tapi kita mengorbankan banyak hal. Khususnya yang berkaitan dengan masa depan bangsa dan negara," jelasnya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menilai, dampak penundaan pemilu yaitu mampu merusak kondisi demokrasi Indonesia.

Dirinya juga khawatir, penundaan Pemilu justru membahayakan persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan rakyat.

"Tentu kita berharap agar tidak ada pihak mencari-cari alasan yang dibuat. Karena alasan itu lebih mudah mencari krikil di jalan. Karena 1.000 alasan bisa kita dapatkan ketimbang 1 buah krikil yang ada di jalan begitulah mudahnya kita cari alasan. Dan dengan semudah itukah kita akan merusak kondisi demokrasi yang ada di Tanah Air?" tutur Syamsurizal.

Selain itu, ia juga menyoroti penolakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap wacana-wacana untuk memperpanjang masa jabatannya.

Dia mengingatkan, Jokowi sebagai presiden jelas berulang kali tegas menolak berbagai usulan tersebut.

"Rencana itu sudah ditolak berkali-kali oleh bapak presiden, Pak Joko Widodo, menyatakan ketidaksetujuan perpanjangan masa jabatannya," ucap dia.

Diketahui bersama, tiga ketua umum partai politik yaitu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan wacana perpajangan masa jabatan presiden.

Wacana ini diawali oleh Muhaimin Iskandar yang mengusulkan pemilu 2024 diundur lantaran dikhawatirkan mengganggu stabilitas ekonomi Tanah Air pada tahun tersebut.

Kemudian, Airlangga Hartarto mengaku, dirinya menerima aspirasi dari kalangan petani di Kabupaten Siak, Riau terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden.