Agar Tak Jadi Alasan Penundaan, Pimpinan Komisi II Usul Anggaran Pemilu 2024 Disesuaikan Kembali

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa meminta agar anggaran penyelenggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 disesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19.

"Soal anggaran, DPR, ya kita cuman minta ke KPU, anggarannya disesuaikan dengan situasi pandemi lah," kata Saan dalam acara Kompas XYZ Forum di Menara Kompas, Jakarta, Selasa (1/3/2022).

Politikus Partai Nasdem tersebut khawatir, besarnya anggaran pemilu dijadikan dalih oleh sejumlah pihak untuk menunda penyelenggaraan Pemilu 2024.

Padahal, Saan menegaskan, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur bahwa pemilu harus diselenggarakan 5 tahun sekali.

"Jangan sampai itu dijadikan alasan (menunda pemilu), anggarannya besar dijadikan alasan, padahal ini sudah amanat Undang-Undang Dasar," kata Saan.

Baca juga: Fraksi PPP: Kalau Amendemen Hanya untuk Muluskan Penundaan Pemilu, Terkesan Dipaksakan

Sebelumnya diberitakan, tiga ketua umum partai politik yaitu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan wacana perpajangan masa jabatan presiden.

Besarnya anggaran pemilu menjadi salah satu alasan yang dikemukakan oleh Zulkifli saat ia menyatakan bahwa PAN mendukung wacana penundaan pemilu.

"Anggaran pemilu yang justru membengkak dari rencana efisiensi, lebih baik dikonsentrasikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat," kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, Jumat (25/2/2022).

Adapun pada Maret 2021 lalu KPU telah mengusulkan anggaran Rp 86,2 triliun untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang.

Baca juga: Wacana Penundaan Pemilu, PPP Soroti Anggaran Besar KPU Rp 84 Triliun

Ketua KPU Ilham Saputra menuturkan, anggaran itu terdiri dari Rp 8,4 triliun dari APBN 2021 atau 10 persen, Rp 13,2 triliun dari APBN 2022 atau 15 persen.

Kemudian, Rp 24,9 triliun dari APBN 2023 atau 29 persen, Rp 36,5 triliun dari APBN 2024 atau 42 persen, dan Rp 3,09 triliun dari APBN 2025 atau 4 persen.