Soal Wacana Penundaan Pemilu, Pengamat Nilai Ada Pihak yang Ingin 'Lestarikan' Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menilai, ada pihak yang memiliki kepentingan tertentu sehingga memunculkan wacana pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 agar ditunda.

Dalam hal ini, Ari berpandangan pihak-pihak tersebut tengah berusaha agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus memimpin melebihi masa jabatannya hingga 2024.

"Intinya adalah, ada 'kelompok elite' yang memang ingin bagaimana melestarikan Jokowi. Jadi ini adalah kondisi psikologis yang sedang terjadi," kata Ari dalam diskusi virtual PP GMPI bertemakan "Pemilu 2024, Tetap atau Tunda?" Selasa (1/3/2022).

Ari kemudian mengungkapkan bahwa keinginan menunda pemilu erat kaitannya dengan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.

Baca juga: Soal Usul Penundaan Pemilu, Waketum Gerindra: Kita Amati Saja

Dia mengatakan, isu perpanjangan masa jabatan kerap kali bersandingan dengan isu presiden tiga periode. Kedua isu itu juga disebut tidak baru saja muncul, melainkan sudah setahun ke belakang.

"Wacana penundaan pemilu ini muncul secara paralel dengan isu-isu lain. Misalnya itu presiden tiga periode, lalu ada perpanjangan masa jabatan presiden. Itu sudah muncul dulu, dan isu-isu sejenis," jelasnya.

Bahkan, lanjut dia, ada pula kelompok yang memasangkan Jokowi dengan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.

Padahal, menurut Ari, wacana duet itu saja sudah satu suara dengan isu penundaan pemilu.

Ia pun berpendapat bahwa wacana ini digelorakan oleh para elite yang tengah berkuasa.

Dia dapat memastikan bahwa usulan tersebut tidak muncul dari kalangan oposisi pemerintah. Sebaliknya, dia menilai usulan itu bermunculan dari para elite politik yang nyaman di kekuasaannya saat ini.

Baca juga: Hitungan KPU, Anggaran Pemilu Dapat Ditekan hingga Rp 62 Triliun

Ari pun sedikit menyinggung pernyataan ketiga ketua umum partai politik koalisi pemerintah, yakni Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang menyuarakan pemilu 2024 ditunda.

"Yang jelas, tiga orang ketum adalah dari partai pemerintah dan 1 orang menteri bahkan Menko Perekonomian juga menangkap sinyal soal aspirasi dari petani. Nah, petani yang mana itu yang jadi pertanyaan. Jadi, ada godaan untuk terus berkuasa, mempertahankan durasi kekuasaan," ungkapnya.

Diketahui bersama, tiga ketua umum partai politik yaitu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan wacana perpajangan masa jabatan presiden.

Wacana ini diawali oleh Muhaimin Iskandar yang mengusulkan pemilu 2024 diundur lantaran dikhawatirkan mengganggu stabilitas ekonomi Tanah Air pada tahun tersebut.

Kemudian, Airlangga Hartarto mengaku, dirinya menerima aspirasi dari kalangan petani di Kabupaten Siak, Riau terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden.