KPU: Anggaran Pemilu 2024 di Antaranya untuk Pengadaan Kantor di Daerah dan Tambahan Honor Petugas KPPS

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan, usulan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76 triliun salah satunya untuk pengadaan kantor KPU di beberapa kabupaten/kota.

Menurut Hasyim, tidak semua KPU di kabupaten/kota memiliki kantor.

"Kalau dilihat komponennya, di dalamnya itu ada komponen pengadaan kantor KPU di kabupaten/kota. Bisa pengadaan, bisa sewa. Karena di saat momentum tahapan pemilu ini anggaran untuk itu dapat diajukan. Kalau di luar tahapan itu mau mengusulkan pengadaan, renovasi gedung, itu agak berat," ujar Hasyim di Menara Kompas, Jakarta, Selasa (1/3/2022).

Baca juga: Tanggapi Wacana Penundaan Pemilu 2024, Pimpinan Komisi II: Jangan Cari Alasan yang Dibuat-buat

Selain itu, KPU berencana menaikkan honor petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Pada Pemilu 2019, honor yang diberikan yaitu sebesar Rp 500 ribu. Hasyim mengatakan, beban kerja petugas penyelenggara pemilu sangat berat, sehingga perlu dinaikkan.

"Kalau disisir sama-sama dicermati bersama-sama sesungguhnya kenaikan ini di antaranya yang kami usulkan itu berkaitan dengan honor teman-teman penyelenggara di badan ad hoc tersebut," kata dia.

Hasyim pun mengatakan, saat ini KPU sudah melakukan penyesuaian pengajuan anggaran dari Rp 76 triliun menjadi Rp 62 triliun.

Namun, penyesuaian pengajuan anggaran ini belum dibahas bersama pemerintah dan DPR.

"Yang terakhir ini hitungan KPU sudah pada angka Rp 62 triliun, tetapi yang ini belum kami ajukan secara resmi," tuturnya.

Adapun menurut rancangan tahapan dan jadwal Pemilu 2024 dari KPU, tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada Juni mendatang. Beberapa program yang akan dilakukan pada Juni yaitu, penyusunan PKPU, sosialisasi dan publikasi, dan bimbingan teknis.