JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Ibnu Sutowo ramai dibicarakan di lini media sosial. Kakek mertua artis peran Dian Sastro itu cukup punya pengaruh pada era Orde Baru di masa kepemimpinan Presiden Soeharto.
Di awal karirnya, Ibu Sutowo merupakan seorang dokter yang bekerja di Palembang dan Martapura. Di Palembang, ia pernah bekerja sebagai dokter pemberantasan malaria.
Mengutip pemberitaan Harian Kompas, Letjan Jenderal (Purn) itu banting stir ke karir militer dengan menjabat sebagai Kepala Jawatan Kesehatan Tentara VIII/Garuda di Sumatera Selatan pada tahun 1946.
Setelah kemerdekaan, Ibnu Sutowo bergabung dalam Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), tepatnya pada 5 Desember 1946.
Baca juga: Ibnu Sutowo dan Amputasi yang Melejitkan Kariernya
Pada tahun 1957, saat KSAD Letjen Nasution menggalakkan program dwifungsi ABRI, Ibnu Sutowo diangkat sebagai Direktur PT Permina (Perusahaan Minyak Nasional) yang kemudian berubah nama menjadi Perusahaan Negara (PN) Permina, cikal bakal Pertamina.
Sejak saat itu, Ibnu Sutowo menjalankan tugas dwifungsi sebagai perwira militer aktif sekaligus mengelola perusahaan minyak milik negara.
Karirnya pun melejit, mulai dari diangkat sebagai Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi (1966), Menteri Migas (1967), hingga kemudian ditunjuk sebagai Direktur PT Pertamina (1968-1976).
Tahun 20 Agustus 1968, PN Permina bergabung dengan PN Pertamin menjadi PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina), hingga kini menjadi PT Pertamina (Persero).
Ibnu Sutowo menjadi Dirut Pertamina pertama atas penunjukkan langsung Presiden Soerharto sebagai pendiri perusahaan minyak nasional itu.
Pria kelahiran Grobogan tahun 1914 ini berhasil membuat Pertamina maju dengan konsep production sharing dalam industri minyak Indonesia. Apalagi pada tahun 1973, harga minyak dunia melonjak hingga 400 persen.
Baca juga: Luka di Kedung Ombo dan Tiada Maaf bagi Soeharto...
Ibnu Sutowo berhasil membangun Pertamina dari perusahaan kecil tak dikenal menjadi perusahaan minyak raksasa dan skala dunia.
Namun kesuksesan tersebut membuat semua pihak terlena. Sebab seluruh kebijakan Pertamina berada di luar kerangka pembangunan lima tahun yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Pertamina di bawah kemimpinan Ibnu Sutowo bebas bergerak tanpa sepengetahuan pemerintah dan DPR. Bahkan dana yang digunakan untuk membiayai berbagai macam proyek disebut tak pernah bisa terhitung.
Cabang usaha yang diharapkan menjadi penopang laju perekonomian negara, akhirnya menjdai sumber kebocoran.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.