Giri Suprapdiono: Menolak Revisi UU KPK Bukan Berarti Tak Melaksanakan yang Kini Berlaku

Kompas.com - 05/06/2021, 06:05 WIB
Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono saat wawancara dengan Kompas.com di Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC) di Gedung KPK C1, Kamis (3/6/2021). KOMPAS.com/IRFAN KAMILDirektur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono saat wawancara dengan Kompas.com di Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC) di Gedung KPK C1, Kamis (3/6/2021).
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono menyatakan bahwa menolak adanya revisi Undang-Undang (UU) nomor 19 tahun 2019 tentang KPK bukan berarti tidak melaksakan UU yang telah berlaku.

Para penolak di internal KPK, kata dia, tetap melaksanakan UU hasil revisi tersebut setelah resmi berlaku.

“Kita melaksanakan Undang-Undang itu, jadi kalau ada narasi kita menolak revisi dan tidak melaksanakan Undang-Undang salah,” ucap Giri saat wawancara bersama Kompas.com, Kamis (3/6/2021).

Baca juga: Giri Suprapdiono: Satu-satunya Cara untuk Melanjutkan Pemberantasan Korupsi di KPK Harus Jadi ASN

Giri mengatakan, pegawai KPK yang menolak revisi UU KPK dalam kesadaran hukumnya, melakukan upaya dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Namun, pada kenyataannya, meski menolak, pegawai KPK tetap melaksanakan aturan-aturan yang telah berlaku dalam Undang-Undang tersebut.

“Apa buktinya? OTT (operasi tangkap tangan) pakai Undang-Undang yang baru, kita sosialisasi pakai Undang-Undang yang baru, pencegahan pakai Undang-Undang yang baru,” ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Jadi siapa yang bilang kita tidak melaksanakan Undang-Undang? Kita melaksanakan, dua Menteri kita OTT, empat kepala daerah kita OTT juga menggunakan Undang-Undang baru,” kata Giri.

Baca juga: Giri Suprapdiono: Tujuan Awal Revisi UU KPK Bukan untuk Singkirkan Pegawai Tak Lolos TWK

Di sisi lain, Giri mengatakan, menjadi apatur sipil negara (ASN) bagi pegawai KPK merupakan cara untuk melanjutkan pemberantasan korupsi di KPK.

Menurut dia, menjadi ASN bukan keinginan pegawai KPK, tetapi bentuk konsekuensi dari adanya revisi UU KPK yang mengharuskan alih status.

“Karena satu-satunya cara untuk melanjutkan pemberantasan korupsi di KPK harus jadi ASN. Jadi 75 (pegawai KPK) itu bukan pengin jadi ASN, bukan, karena satu-satunya cara untuk tetap menjadi penyidik, tetap menjadi Direktur itu ASN, konsekuensi Undang-Undang,” kata Giri.

“Kalau sebelumnya ada opsi pegawai KPK bukan ASN atau ASN kita memilih ya sudah kita independen, kita yang menentukan,” ucap dia.

Giri pun berpendapat proses alih status pegawai KPK dengan tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menjadi ASN KPK merupakan bentuk pelemahan terhadap KPK.

Sebab, alih status pegawai yang seharusnya dilakukan KPK untuk menentukan pegawainya sendiri, nyatanya melibatkan lembaga lain untuk proses peralihan tersebut.

“Independensi KPK kemudian teruji dong di sini, sementara pimpinan KPK sekarang mengatakan oh itu BKN (Badan Kepegawaian Negara) yang menentukan, lho independensinya gimana menentukan pegawai sendiri,” ujar Giri.

Baca juga: Giri Suprapdiono: Saya Orang yang Tolak Mobil Dinas KPK, Saya Sampaikan ke Pimpinan

“Ini yang menentukan Kemenpan RB segala macam, inilah yang kita takutkan dulu terjadi, SDM kita diintervensi,” ucap dia.

Lebih lanjut, menurut Giri, proses alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak semudah menjadi pejabat.

Sebab, alih status melalui tes wawasan kebangsaan pegawai KPK itu menimbulkan polemik yang meluas di masyarakat.

“Saya ingin menggarisbawahi kok menjadi pegawai KPK yang ASN susahnya setengah mati seperti ini, hampir polemik satu bulan, enggak turun-turun, kenapa?,” ucap Giri. 

Padahal, menurut Giri, untuk menjadi presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPRD, gubernur, wali kota atau bupati syaratnya hanya menyatakan setia kepada Pancasila.

“Cuma satu lembar menyatakan bahwa setia kepada UUD, Pancasila dan lain-lain terus dia tanda tangan, selesai,” ujar Giri

“Tetapi bagi KPK kayaknya istimewa banget, bagi orang KPK tidak memenuhi syarat harus dinonjobkan kalau bisa dipecat karena tidak bisa dibina, luar biasa ini,” ucap dia.

Sebanyak 1.271 pegawai KPK resmi dilantik menjadi ASN pada Selasa (1/6/2021).

Mereka dilantik setelah dinyatakan lolos dalam tes wawasan kebangsaan sebagai bagian dari alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Baca juga: Polemik Peralihan Pegawai KPK Jadi ASN, MAKI dkk Ajukan Uji Materi UU KPK ke MK

Adapun, dalam tes ini 75 pegawai dinyatakan tidak lolos, 51 di antaranya diberhentikan dan 24 pegawai akan dibina kembali.

Sejumlah nama yang dikenal bekerja baik di KPK dinyatakan tidak lolos TWK, misalnya Direktur Pembinaan Jaringan Antarkomisi KPK Sujanarko, Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Internal KPK Hotman Tambunan dan Direktur Sosialisasi Dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Supradiono.

Penyidik Senior Novel Baswedan dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap juga dinyatakan tidak lolos tes tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Refleksi Hari Santri Nasional, Gus Muhaimin Sampaikan 3 Agenda Mendesak Pesantren

Refleksi Hari Santri Nasional, Gus Muhaimin Sampaikan 3 Agenda Mendesak Pesantren

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.079.120, Tambah 1.372

UPDATE 21 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.079.120, Tambah 1.372

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Jelaskan Aturan Wajib PCR untuk Penumpang Pesawat

Ketua DPR Minta Pemerintah Jelaskan Aturan Wajib PCR untuk Penumpang Pesawat

Nasional
UPDATE 21 Oktober: 143.120 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 21 Oktober: 143.120 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Tambah 633, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.834

UPDATE 21 Oktober: Tambah 633, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.834

Nasional
Puji Jokowi soal Penanganan Pandemi, PDI-P: Pemerintahan Sebelumnya Terlalu Banyak Rapat

Puji Jokowi soal Penanganan Pandemi, PDI-P: Pemerintahan Sebelumnya Terlalu Banyak Rapat

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Lansia Rendah, Kemenkes Sebut karena Mispersepsi dan Hoaks

Vaksinasi Covid-19 Lansia Rendah, Kemenkes Sebut karena Mispersepsi dan Hoaks

Nasional
Jumlah Penumpang Transportasi Darat dan Laut di Daerah PPKM Level 1-2 Boleh 100 Persen

Jumlah Penumpang Transportasi Darat dan Laut di Daerah PPKM Level 1-2 Boleh 100 Persen

Nasional
Anggota Komisi III Usul Partai Politik Disanksi jika Kadernya Korupsi, tapi...

Anggota Komisi III Usul Partai Politik Disanksi jika Kadernya Korupsi, tapi...

Nasional
Irjen Suntana Ditunjuk Jadi Pelaksana Harian Kabaintelkam Polri

Irjen Suntana Ditunjuk Jadi Pelaksana Harian Kabaintelkam Polri

Nasional
Wapres Minta Santri Siap Berkontribusi Menggerakkan Ekonomi Nasional

Wapres Minta Santri Siap Berkontribusi Menggerakkan Ekonomi Nasional

Nasional
Menag Ingatkan Penyelenggara Perjalanan Patuhi Protokol Kesehatan jika Umrah Sudah Diperbolehkan Arab Saudi

Menag Ingatkan Penyelenggara Perjalanan Patuhi Protokol Kesehatan jika Umrah Sudah Diperbolehkan Arab Saudi

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Demokrat Soroti Turunnya Kualitas Demokrasi hingga Proyek Kereta Cepat

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Demokrat Soroti Turunnya Kualitas Demokrasi hingga Proyek Kereta Cepat

Nasional
Empat Kader Terjerat Kasus Korupsi, Golkar Diminta Tempatkan Orang Berintegritas di Posisi Strategis

Empat Kader Terjerat Kasus Korupsi, Golkar Diminta Tempatkan Orang Berintegritas di Posisi Strategis

Nasional
Pergi ke Wilayah Level 1 dan 2 Luar Jawa-Bali Hanya Wajib Tunjukkan Satu Dokumen

Pergi ke Wilayah Level 1 dan 2 Luar Jawa-Bali Hanya Wajib Tunjukkan Satu Dokumen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.