Kompas.com - 28/05/2021, 17:20 WIB
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin hadir meninjau secara langsung dalam vaksinasi Covid-19 dengan menggunakan vaksin AstraZeneca untuk para pengurus serta santri di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (23/3/2021). DOK. Humas KemenkesMenteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin hadir meninjau secara langsung dalam vaksinasi Covid-19 dengan menggunakan vaksin AstraZeneca untuk para pengurus serta santri di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (23/3/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kunci dari penanganan pandemi Covid-19 adalah kerja sama dan tidak saling menyalahkan.

Hal itu disampaikannya usai memberikan klarifikasi atas penilaian pandemi Covid-19 yang menempatkan provinsi DKI Jakarta sebagai daerah dengan nilai terburuk.

"Saya percaya apabila kita bisa saling bekerja sama, saling mendukung dan tidak menyalahkan, saya percaya negara kita semakin kuat," ujar Budi dalam konferensi pers secara virtual pada Jumat (28/5/2021).

Baca juga: Jakarta Dapat Nilai E Penanganan Pandemi, Menkes: Saya Minta Maaf ...

Dua faktor itu, menurut dia, juga terlihat dari sejumlah negara yang berhasil menangani pandemi Covid-19 secara efektif.

Meski tidak secara spesifik menyebutkan negaranya, Budi menuturkan, kerja sama antar komponen negara dan masyarakat merupakan kunci sukses mengatasi pandemi.

"Jadi kuncinya adalah bagaimana bisa membangun kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat serta masyarakat sendiri," ucap Budi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam kesempatan yang sama, Budi juga menyampaikan permintaan maaf atas disampaikannya penilaian penanganan pandemi untuk Provinsi DKI Jakarta.

Baca juga: Usai Minta Maaf soal Penilaian, Menkes Berterima Kasih ke Tenaga Kesehatan di DKI Jakarta

Budi menyebutkan permintaan maafnya merupakan atas nama pribadi dan atas nama pemimpin kementerian.

"Saya menyampaikan permohonan maaf dari saya pribadi dan sebagai Menkes atas kesimpangsiuran berita yang tidak seharusnya terjadi," ujar Budi.

Menurut Budi, penilaian yang dipaparkan Kemenkes di DPR tersebut menggunakan sejumlah indikator risiko.

Akan tetapi, dia menekankan bahwa indikator-indikator itu tidak bisa menjadi penilaian kinerja suatu daerah dalam menangani pandemi Covid-19.

"Apalagi di salah satu provinsi yang sebenarnya adalah sebenarnya terbaik (penanganannya) dan tenaga kesehatannya sudah melakukan yang terbaik yang mereka bisa lakukan," kata Budi.

Baca juga: Saat Wamenkes Paparkan Data Penanganan Covid-19, Jakarta Dapat Nilai E hingga Transmisi Lokal Mutasi Virus Corona

Selanjutnya, Budi juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras jajaran tenaga kesehatan di DKI Jakarta dalam menangani pandemi Covid-19.

Apresiasi tersebut dia tujukan untuk aparat pemerintah DKI Jakarta, seluruh tenaga kesehatan, mulai dari kepala dinas kesehatan, RSUD, dokter, perawat hingga puskesmas.

"Saya juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman tenaga kesehatan DKI Jakarta dan aparat pemerintah DKI Jakarta," ucapnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi I Minta Kemenkominfo Segera Tutup Konten Penghinaan Agama dan Ras di Internet

Anggota Komisi I Minta Kemenkominfo Segera Tutup Konten Penghinaan Agama dan Ras di Internet

Nasional
Laporkan Haris dan Fatia atas Dugaan Pencemaran Nama Baik, Luhut Dinilai Tak Beritikad Baik

Laporkan Haris dan Fatia atas Dugaan Pencemaran Nama Baik, Luhut Dinilai Tak Beritikad Baik

Nasional
Haris Azhar Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum: Klien Kami Akan Selalu Bersikap Ksatria

Haris Azhar Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum: Klien Kami Akan Selalu Bersikap Ksatria

Nasional
KJRI: Booster Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Mutlak Masuk Arab Saudi

KJRI: Booster Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Mutlak Masuk Arab Saudi

Nasional
Jokowi Sebut TWK Tak Boleh Merugikan, tetapi 56 Pegawai KPK Dipecat Tanpa Pesangon

Jokowi Sebut TWK Tak Boleh Merugikan, tetapi 56 Pegawai KPK Dipecat Tanpa Pesangon

Nasional
Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

Nasional
Kuasa Hukum Sesalkan Langkah Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi

Kuasa Hukum Sesalkan Langkah Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi

Nasional
Hasil Survei: Ada 12,3 Responden Tak Puas dengan Proses Vaksinasi, Paling Banyak Keluhkan Antrean

Hasil Survei: Ada 12,3 Responden Tak Puas dengan Proses Vaksinasi, Paling Banyak Keluhkan Antrean

Nasional
Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai

Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai

Nasional
Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

Nasional
Hasil Survei: 2,3 Persen Responden Dapat Vaksin Booster, 0,2 Persen Bukan Nakes

Hasil Survei: 2,3 Persen Responden Dapat Vaksin Booster, 0,2 Persen Bukan Nakes

Nasional
Pemerintah Siapkan Dua Kawasan Industri Halal di NTB

Pemerintah Siapkan Dua Kawasan Industri Halal di NTB

Nasional
KPK Geledah 5 Lokasi di Hulu Sungai Utara Terkait Dugaan Suap

KPK Geledah 5 Lokasi di Hulu Sungai Utara Terkait Dugaan Suap

Nasional
Jokowi: Jangan Ada Penegak Hukum yang 'Back Up' Mafia Tanah

Jokowi: Jangan Ada Penegak Hukum yang "Back Up" Mafia Tanah

Nasional
Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia, LBH Jakarta: Mestinya Klarifikasi, Bukan Kriminalisasi

Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia, LBH Jakarta: Mestinya Klarifikasi, Bukan Kriminalisasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.