Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usai Minta Maaf soal Penilaian, Menkes Berterima Kasih ke Tenaga Kesehatan di DKI Jakarta

Kompas.com - 28/05/2021, 15:50 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan apresiasi atas kerja keras jajaran tenaga kesehatan di DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan Budi Gunadi usai memberikan klarifikasi atas penilaian penanganan Covid-19 di 34 provinsi yang menempatkan DKI Jakarta sebagai daerah dengan nilai paling buruk.

"Apresiasi saya kepada aparat pemerintah DKI Jakarta, seluruh tenaga kesehatan, mulai dari kepala dinas kesehatan, RSUD, dokter, perawat, puskesmas," ujar Budi dalam konferensi pers secara virtual pada Jumat (28/5/2021).

"Saya juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman tenaga kesehatan DKI Jakarta dan aparat pemerintah DKI Jakarta," tuturnya.

Baca juga: Jakarta Dapat Nilai E Penanganan Pandemi, Menkes: Saya Minta Maaf ...

Budi menuturkan, ada sejumlah provinsi yang terkena dampak dari penyampaian informasi penilaian penanganan pandemi Covid-19.

Namun, menurut dia, DKI Jakarta paling terdampak dari penyampaian informasi yang disebutnya memancing kesimpangsiuran itu.

"Saya ingin menyampaikan saya telah melihat aparat pemerintah dan tenaga kesehatan di DKI Jakarta melakukan penanganan dengan sekuat tenaga," ucap Budi.

"DKI Jakarta adalah daerah dengan testing paling tinggi, paling baik. Testing itu adalah salah satu faktor penanganan utama. Bukan seperti yang disebutkan orang bahwa vaksinasi adalah satu-satunya. Saya bilang tidak," tuturnya.

Baca juga: Menkes Sebut DKI Salah Satu Provinsi Terbaik dalam Penanganan Pandemi

Kemudian, dari sisi vaksinasi, DKI Jakarta merupakan salah satu dari tiga provinsi di Indonesia dengan penyuntikan vaksin paling agresif.

Bahkan, capaian vaksinasi Covid-19 untuk lansia di DKI Jakarta sudah mencapai 60 persen dan merupakan yang tertinggi di antara 34 provinsi lain.

"Berkali-kali sudah saya sampaikan, lansia paling rentan. Apabila tertular potensi untuk masuk RS dan wafat paling besar. Dan di DKI Jakarta ini paling tinggi. Mungkin sekarang sudah lebih dari 65 persen," tutur Budi.

Dalam kesempatan yang sama, Budi juga menyampaikan permintaan maaf atas disampaikannya penilaian penanganan pandemi untuk Provinsi DKI Jakarta.

Baca juga: Menkes Sebut Testing dan Vaksinasi Covid-19 Lansia di DKI Tertinggi Dibandingkan Provinsi Lain

Budi menyebutkan permintaan maafnya atas nama pribadi dan atas nama pemimpin kementerian.

"Saya menyampaikan permohonan maaf dari saya pribadi dan sebagai Menkes atas kesimpangsiuran berita yang tidak seharusnya terjadi," ujar Budi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com