Salin Artikel

Pesan Menkes Usai Klarifikasi soal DKI: Kerja Sama dan Tidak Saling Menyalahkan

Hal itu disampaikannya usai memberikan klarifikasi atas penilaian pandemi Covid-19 yang menempatkan provinsi DKI Jakarta sebagai daerah dengan nilai terburuk.

"Saya percaya apabila kita bisa saling bekerja sama, saling mendukung dan tidak menyalahkan, saya percaya negara kita semakin kuat," ujar Budi dalam konferensi pers secara virtual pada Jumat (28/5/2021).

Dua faktor itu, menurut dia, juga terlihat dari sejumlah negara yang berhasil menangani pandemi Covid-19 secara efektif.

Meski tidak secara spesifik menyebutkan negaranya, Budi menuturkan, kerja sama antar komponen negara dan masyarakat merupakan kunci sukses mengatasi pandemi.

"Jadi kuncinya adalah bagaimana bisa membangun kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat serta masyarakat sendiri," ucap Budi.

Dalam kesempatan yang sama, Budi juga menyampaikan permintaan maaf atas disampaikannya penilaian penanganan pandemi untuk Provinsi DKI Jakarta.

Budi menyebutkan permintaan maafnya merupakan atas nama pribadi dan atas nama pemimpin kementerian.

"Saya menyampaikan permohonan maaf dari saya pribadi dan sebagai Menkes atas kesimpangsiuran berita yang tidak seharusnya terjadi," ujar Budi.

Menurut Budi, penilaian yang dipaparkan Kemenkes di DPR tersebut menggunakan sejumlah indikator risiko.

Akan tetapi, dia menekankan bahwa indikator-indikator itu tidak bisa menjadi penilaian kinerja suatu daerah dalam menangani pandemi Covid-19.

"Apalagi di salah satu provinsi yang sebenarnya adalah sebenarnya terbaik (penanganannya) dan tenaga kesehatannya sudah melakukan yang terbaik yang mereka bisa lakukan," kata Budi.

Selanjutnya, Budi juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras jajaran tenaga kesehatan di DKI Jakarta dalam menangani pandemi Covid-19.

Apresiasi tersebut dia tujukan untuk aparat pemerintah DKI Jakarta, seluruh tenaga kesehatan, mulai dari kepala dinas kesehatan, RSUD, dokter, perawat hingga puskesmas.

"Saya juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman tenaga kesehatan DKI Jakarta dan aparat pemerintah DKI Jakarta," ucapnya.


Budi menuturkan, ada sejumlah provinsi yang terkena dampak dari penyampaian informasi penilaian penanganan pandemi Covid-19.

Namun, menurut dia, DKI Jakarta paling terdampak dari penyampaian informasi yang disebutnya memancing kesimpangsiuran itu.

"Saya ingin menyampaikan saya telah melihat aparat pemerintah dan tenaga kesehatan di DKI Jakarta melakukan penanganan dengan sekuat tenaga," ujar Budi.

"DKI Jakarta adalah daerah dengan testing paling tinggi, paling baik. Testing inu adalah salah satu faktor penanganan utama. Bukan seperti yang disebutkan orang bahwa vaksinasi adalah satu-satunya. Saya bilang tidak," tuturnya.

Kemudian, dari sisi vaksinasi, DKI Jakarta merupakan salah satu dari tiga provinsi di Indonesia dengan penyuntikan vaksin paling agresif.

Bahkan, capaian vaksinasi Covid-19 untuk lansia di DKI Jakarta sudah mencapai 60 persen dan merupakan yang tertinggi di antara 34 provinsi lain.

"Berkali-kali sudah saya sampaikan, lansia paling rentan. Apabila tertular potensi untuk masuk RS dan wafat paling besar. Dan di DKI Jakarta ini paling tinggi. Mungkin sekarang sudah lebih dari 65 persen," tutur Budi.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan memberi nilai E atau yang terburuk kepada Provinsi DKI Jakarta soal penanganan pandemi Covid-19. Hasil penilaian tersebut mengambil rentang waktu sepekan, yakni selama 16-22 Mei 2021.

Pemaparan mengenai hasil penilaian itu disampaikan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPR RI yang disiarkan YouTube DPR RI, Kamis (27/5/2021).

Dalam pemaparannya, DKI Jakarta mendapat nilai terendah dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.

"Berdasarkan atas rekomendasi yang kami buat matriks tadi, ada beberapa daerah yang masuk kategori D dan ada yang masuk kategori E seperti Jakarta. Tetapi ada juga yang masih di C, artinya bed occupation rate dan pengendalian provinsinya masih baik," kata Dante.

Merujuk pernyataan Dante, penilaian kualitas pengendalian pandemi yang disusun Kemenkes dihitung berdasarkan matriks dan level kapasitas.

Hal itu dimulai dari penilaian tidak adanya kasus di suatu provinsi sampai dengan transmisi komunitas di provinsi tersebut.


Kemudian, Dante juga menjelaskan tiga poin yang menjadi dasar penilaian kepada DKI Jakarta. Pertama, provinsi yang mendapat nilai E disebut dalam kategori transmisi komunitas level 4 atau terendah dari seluruh nilai yang ada.

Kedua, kata Dante, penilaian kualitas pengendalian pandemi juga diukur dari ditemukannya varian baru virus corona. 

Ada empat transmisi komunitas yang terjadi di DKI Jakarta untuk tiga varian baru virus corona, yakni varian B.1.1.7 dari Inggris, varian B.1.351 dari Afrika Selatan dan varian B.1.617 dari India.

Ketiga, berkaitan dengan pelayanan fasilitas kesehatan. Yang mana, di DKI Jakarta sudah terjadi peningkatan keterisian tempat tidur (bed occupancy ratio/BOR) di RS rujukan Covid-19.

Dante pun menyebutkan pelaksanaan pelacakan kontak erat pasien Covid-19 atau tracing di Ibu Kota tidak maksimal.

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/28/17204061/pesan-menkes-usai-klarifikasi-soal-dki-kerja-sama-dan-tidak-saling

Terkini Lainnya

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Nasional
Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show 'Pick Me Trip in Bali'

Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show "Pick Me Trip in Bali"

Nasional
Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke