Pesan Menkes Usai Klarifikasi soal DKI: Kerja Sama dan Tidak Saling Menyalahkan

Kompas.com - 28/05/2021, 17:20 WIB
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin hadir meninjau secara langsung dalam vaksinasi Covid-19 dengan menggunakan vaksin AstraZeneca untuk para pengurus serta santri di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (23/3/2021). DOK. Humas KemenkesMenteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin hadir meninjau secara langsung dalam vaksinasi Covid-19 dengan menggunakan vaksin AstraZeneca untuk para pengurus serta santri di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (23/3/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kunci dari penanganan pandemi Covid-19 adalah kerja sama dan tidak saling menyalahkan.

Hal itu disampaikannya usai memberikan klarifikasi atas penilaian pandemi Covid-19 yang menempatkan provinsi DKI Jakarta sebagai daerah dengan nilai terburuk.

"Saya percaya apabila kita bisa saling bekerja sama, saling mendukung dan tidak menyalahkan, saya percaya negara kita semakin kuat," ujar Budi dalam konferensi pers secara virtual pada Jumat (28/5/2021).

Baca juga: Jakarta Dapat Nilai E Penanganan Pandemi, Menkes: Saya Minta Maaf ...

Dua faktor itu, menurut dia, juga terlihat dari sejumlah negara yang berhasil menangani pandemi Covid-19 secara efektif.

Meski tidak secara spesifik menyebutkan negaranya, Budi menuturkan, kerja sama antar komponen negara dan masyarakat merupakan kunci sukses mengatasi pandemi.

"Jadi kuncinya adalah bagaimana bisa membangun kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat serta masyarakat sendiri," ucap Budi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam kesempatan yang sama, Budi juga menyampaikan permintaan maaf atas disampaikannya penilaian penanganan pandemi untuk Provinsi DKI Jakarta.

Baca juga: Usai Minta Maaf soal Penilaian, Menkes Berterima Kasih ke Tenaga Kesehatan di DKI Jakarta

Budi menyebutkan permintaan maafnya merupakan atas nama pribadi dan atas nama pemimpin kementerian.

"Saya menyampaikan permohonan maaf dari saya pribadi dan sebagai Menkes atas kesimpangsiuran berita yang tidak seharusnya terjadi," ujar Budi.

Menurut Budi, penilaian yang dipaparkan Kemenkes di DPR tersebut menggunakan sejumlah indikator risiko.

Akan tetapi, dia menekankan bahwa indikator-indikator itu tidak bisa menjadi penilaian kinerja suatu daerah dalam menangani pandemi Covid-19.

"Apalagi di salah satu provinsi yang sebenarnya adalah sebenarnya terbaik (penanganannya) dan tenaga kesehatannya sudah melakukan yang terbaik yang mereka bisa lakukan," kata Budi.

Baca juga: Saat Wamenkes Paparkan Data Penanganan Covid-19, Jakarta Dapat Nilai E hingga Transmisi Lokal Mutasi Virus Corona

Selanjutnya, Budi juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras jajaran tenaga kesehatan di DKI Jakarta dalam menangani pandemi Covid-19.

Apresiasi tersebut dia tujukan untuk aparat pemerintah DKI Jakarta, seluruh tenaga kesehatan, mulai dari kepala dinas kesehatan, RSUD, dokter, perawat hingga puskesmas.

"Saya juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman tenaga kesehatan DKI Jakarta dan aparat pemerintah DKI Jakarta," ucapnya.

Budi menuturkan, ada sejumlah provinsi yang terkena dampak dari penyampaian informasi penilaian penanganan pandemi Covid-19.

Namun, menurut dia, DKI Jakarta paling terdampak dari penyampaian informasi yang disebutnya memancing kesimpangsiuran itu.

"Saya ingin menyampaikan saya telah melihat aparat pemerintah dan tenaga kesehatan di DKI Jakarta melakukan penanganan dengan sekuat tenaga," ujar Budi.

"DKI Jakarta adalah daerah dengan testing paling tinggi, paling baik. Testing inu adalah salah satu faktor penanganan utama. Bukan seperti yang disebutkan orang bahwa vaksinasi adalah satu-satunya. Saya bilang tidak," tuturnya.

Baca juga: Menkes: Soal Nilai Penanganan Pandemi Covid-19, Bukan untuk Penilaian Kinerja Daerah

Kemudian, dari sisi vaksinasi, DKI Jakarta merupakan salah satu dari tiga provinsi di Indonesia dengan penyuntikan vaksin paling agresif.

Bahkan, capaian vaksinasi Covid-19 untuk lansia di DKI Jakarta sudah mencapai 60 persen dan merupakan yang tertinggi di antara 34 provinsi lain.

"Berkali-kali sudah saya sampaikan, lansia paling rentan. Apabila tertular potensi untuk masuk RS dan wafat paling besar. Dan di DKI Jakarta ini paling tinggi. Mungkin sekarang sudah lebih dari 65 persen," tutur Budi.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan memberi nilai E atau yang terburuk kepada Provinsi DKI Jakarta soal penanganan pandemi Covid-19. Hasil penilaian tersebut mengambil rentang waktu sepekan, yakni selama 16-22 Mei 2021.

Pemaparan mengenai hasil penilaian itu disampaikan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPR RI yang disiarkan YouTube DPR RI, Kamis (27/5/2021).

Baca juga: UPDATE 28 Mei: Ada 98.704 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Dalam pemaparannya, DKI Jakarta mendapat nilai terendah dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.

"Berdasarkan atas rekomendasi yang kami buat matriks tadi, ada beberapa daerah yang masuk kategori D dan ada yang masuk kategori E seperti Jakarta. Tetapi ada juga yang masih di C, artinya bed occupation rate dan pengendalian provinsinya masih baik," kata Dante.

Merujuk pernyataan Dante, penilaian kualitas pengendalian pandemi yang disusun Kemenkes dihitung berdasarkan matriks dan level kapasitas.

Hal itu dimulai dari penilaian tidak adanya kasus di suatu provinsi sampai dengan transmisi komunitas di provinsi tersebut.

Kemudian, Dante juga menjelaskan tiga poin yang menjadi dasar penilaian kepada DKI Jakarta. Pertama, provinsi yang mendapat nilai E disebut dalam kategori transmisi komunitas level 4 atau terendah dari seluruh nilai yang ada.

Kedua, kata Dante, penilaian kualitas pengendalian pandemi juga diukur dari ditemukannya varian baru virus corona. 

Ada empat transmisi komunitas yang terjadi di DKI Jakarta untuk tiga varian baru virus corona, yakni varian B.1.1.7 dari Inggris, varian B.1.351 dari Afrika Selatan dan varian B.1.617 dari India.

Ketiga, berkaitan dengan pelayanan fasilitas kesehatan. Yang mana, di DKI Jakarta sudah terjadi peningkatan keterisian tempat tidur (bed occupancy ratio/BOR) di RS rujukan Covid-19.

Dante pun menyebutkan pelaksanaan pelacakan kontak erat pasien Covid-19 atau tracing di Ibu Kota tidak maksimal.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Nasional
Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Nasional
TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Nasional
Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Nasional
Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Nasional
Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Nasional
Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Nasional
Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Nasional
Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.