Perjalanan Panjang Menolak Revisi UU KPK: Unjuk Rasa, Janji Perppu, hingga Uji Materi MK Halaman 2

Kompas.com - 04/05/2021, 08:29 WIB

Ardito Ramadhan,

Dani Prabowo

Tim Redaksi

Ardito Ramadhan

Penulis

Dani Prabowo

Editor

Lihat Foto

Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mereka memenuhi halaman depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2019) sekitar pukul 14.00 WIB. Secara bergantian, perwakilan mahasiswa Unindra, UI, UPN, Trisakti, ITB, Paramidana dan Moestopo memberikan orasi. Mereka mengkritik sikap DPR dan pemerintah yang akan mengesahkan rancangan undang-undang yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.(KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)

Pernyataan Jokowi itu tentu menjadi angin segar karena sebelumnya mantan Wali Kota Solo tersebut sempat menyatakan tak ada rencana menerbitkan perppu.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly juga sempat menyebut Jokowi meminta penolak revisi UU KPK mengajukan uji materi ke MK.

"Kan sudah saya bilang, sudah Presiden bilang, gunakan mekanisme konstitusional. Lewat MK dong. Masa kita main paksa-paksa, sudahlah," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Antiklimaks

Rencana Jokowi menerbitkan Perppu KPK itu berakhir antiklimaks setelah Jokowi memastikan dirinya tidak akan menerbitkan perppu untuk mencabut UU KPK hasil revisi.

Ia beralasan, menghormati proses uji materi terhadap UU yang dinilai sarat upaya pelemahan terhadap Komisi Antirasuah itu, yang kini sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi.

"Jangan ada uji materi ditimpa dengan keputusan lain. Saya kira, kita harus tahu sopan santun dalam ketatanegaraan," kata dia saat berbincang dengan awak media di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Ketika itu, berbagai kalangan memang telah mengajukan uji materi UU KPK ke MK, salah satunya gugatan dari advokat bernama Gregorius Yonathan Deowikaputra.

Namun, alasan Jokowi tersebut dinilai mengada-ada karena penerbitan perppu tidak perlu menunggu proses uji materi di Mahkamah Konstitusi.

"Apakah tergantung dengan proses di MK? Tidak, kenapa? Karena jalurnya presiden sebagai cabang kekuasaan eksekutif dengan Mahkamah Konstitusi cabang kekuasaan yudikatif tidak bersentuhan dalam soal pembuatan perppu," kata pakar hukum tata negara Bivitri Susanti.

Pada 9 Desember 2019, tepat pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Jokowi kembali menegaskan tidak akan mengeluarkan perppu.

Namun, Jokowi saat itu menyampaikan alasan berbeda, yakni ingin melihat lebih dahulu implementasi dari UU KPK hasil revisi.

"Sampai detik ini kita masih melihat, mempertimbangkan, tapi kan UU-nya belum berjalan," kata Jokowi usai menghadiri pentas drama antikorupsi di SMKN 57, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Uji Materi

Permohonan uji materi ke MK akhirnya ditempuh untuk membatalkan UU KPK hasil revisi. Permohonan itu dilayangkan oleh sejumlah pegiat antikorupsi yang tergabung dalam Tim Advokasi UU KPK.