Bawaslu Siapkan Anggaran hingga SDM Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan melakukan persiapan terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

Adapun keputusan pemungutan suara ulang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua pada Kamis (15/4/2021).

"Langkah persiapannya sama dengan yang lainnya," kata Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo kepada Kompas.com, Jumat (16/4/2021).

Baca juga: KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua

Ratna mengatakan, pihaknya akan memastikan tiga hal dalam mempersiapkan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU).

Persiapan tersebut meliputi kesiapan anggaran, sumber daya manusia serta kesiapan pengawasan dan penanganan pelanggaran.

"Pelanggaran yang terjadi selama masa persiapan sampai pemungutan suara ulang," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, MK memerintahkan KPU untuk menggelar pemungutan suara ulang dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sabu Raijua.

Hal itu diputuskan dalam sidang putusan atas perkara yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 3 yakni Takem Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba.

"Memerintahkan termohon (KPU) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan secara daring, Kamis (15/4/2021).

Namun, MK memutuskan pemungutan suara ulang itu tidak diikuti oleh pasangan calon nomor urut 2 yakni Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly.

Baca juga: Usai Putusan MK, KPU Gelar Rapat Bahas Pemungutan Suara Ulang di Sabu Raijua

Adapun pemungutan suara ulang hanya boleh diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Nikodemus N Rihi Heke dan Yohanis Uly Kale.

Serta pasangan Takem-Herman, sedangkan Orient dan Thobias didiskualifikasi oleh MK karena Orient dinilai masih berkewarganegaraan Amerika Serikat saat mendaftar sebagai Bakal Calon Bupati Sabu Raijua.

"Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tengat waktu 60 hari kerja sejak putusan ini dibacakan," ujar dia.