Kompas.com - 04/03/2021, 23:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Coruption Watch (ICW) menentang rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan sejumlah kasus lama yang menggantung dan belum diselesaikan.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, ketentuan soal surat penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) merupakan dampak buruk dari Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasil revisi.

"Sejak awal ICW menentang seluruh substansi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, tak terkecuali soal SP3. Maka rencana menghentikan perkara yang baru saja disampaikan Pimpinan KPK itu merupakan rangkaian dari efek buruk perubahan regulasi kelembagaan KPK," ujar Kurnia, dalam keterangan tertulis, Kamis (4/3/2021).

Baca juga: Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Kurnia menegaskan, ICW tidak setuju KPK mengeluarkan SP3 karena dikhawatirkan akan menjadi bancakan korupsi.

Sebab, penilaian atas kelayakan sebuah perkara dilanjutkan atau tidak dapat didasarkan atas pandangan subjektivitas semata.

Selain itu, Kurnia menilai aturan soal SP3 tidak sesuai dengan pemaknaan korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.

Dalam UU KPK hasil revisi, waktu penyelidikan dan penuntutan suatu kasus dibatasi hanya sampai 2 tahun. Selebihnya KPK berhak mengeluarkan SP3.

"Hal ini janggal karena semestinya UU KPK memperketat ruang untuk menghentikan penyidikan atau pun penuntutan," ucapnya.

"Sebaliknya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sama sekali tidak menyinggung tentang pembatasan waktu penegak hukum menangani sebuah perkara," tutur Kurnia.

Baca juga: KPK Pastikan Belum Hentikan Kasus Dugaan Korupsi yang Menyeret RJ Lino

Kurnia mengkritik pembatasan waktu 2 tahun untuk menangani kasus korupsi, karena dalam proses pembuktiannya KPK butuh berkoordinasi dengan berbagai pihak.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Jangan Sampai Uang Rakyat Dibelanjakan Produk Impor, Salah Besar!

Jokowi: Jangan Sampai Uang Rakyat Dibelanjakan Produk Impor, Salah Besar!

Nasional
KPK Tahan Irfan Kurnia Saleh, Tersangka Kasus Pembelian Helikopter AW-101

KPK Tahan Irfan Kurnia Saleh, Tersangka Kasus Pembelian Helikopter AW-101

Nasional
IDI Tepis Anggapan Kewenangannya Berlebihan soal Rekomendasi Izin Praktek Dokter

IDI Tepis Anggapan Kewenangannya Berlebihan soal Rekomendasi Izin Praktek Dokter

Nasional
Jokowi: Ketidakpastian Global Hampir Setiap Hari Terus Berubah

Jokowi: Ketidakpastian Global Hampir Setiap Hari Terus Berubah

Nasional
Jokowi: Harga BBM di Indonesia Jauh Lebih Murah karena Pemerintah Terus Menahan

Jokowi: Harga BBM di Indonesia Jauh Lebih Murah karena Pemerintah Terus Menahan

Nasional
'Hattrick' Mikrofon Mati saat Puan Pimpin Rapat Paripurna DPR

"Hattrick" Mikrofon Mati saat Puan Pimpin Rapat Paripurna DPR

Nasional
UPDATE 24 Mei: 99.889 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 2,26 Persen

UPDATE 24 Mei: 99.889 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 2,26 Persen

Nasional
UPDATE 24 Mei 2022: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,19 Persen, Booster 21,37 Persen

UPDATE 24 Mei 2022: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,19 Persen, Booster 21,37 Persen

Nasional
Anggota DPR: Ketentuan Pidana Mati Harus Disempurnakan agar Tak Terjadi 'Miscarriage of Justice'

Anggota DPR: Ketentuan Pidana Mati Harus Disempurnakan agar Tak Terjadi "Miscarriage of Justice"

Nasional
Temui Wapres, REI Harap Penggabungan Unit Usaha Syariah BTN ke BSI Tak Hambat Pengadaan Rumah

Temui Wapres, REI Harap Penggabungan Unit Usaha Syariah BTN ke BSI Tak Hambat Pengadaan Rumah

Nasional
UPDATE 24 Mei: Sebaran 345 Kasus Baru Covid-19, Jakarta Tertinggi dengan 148 Kasus

UPDATE 24 Mei: Sebaran 345 Kasus Baru Covid-19, Jakarta Tertinggi dengan 148 Kasus

Nasional
Luhut Dorong 496 Pemda Segera Tayangkan E-Katalog Produk Lokal

Luhut Dorong 496 Pemda Segera Tayangkan E-Katalog Produk Lokal

Nasional
Masa Tahanan Indra Kenz Kembali Diperpanjang Selama 30 Hari

Masa Tahanan Indra Kenz Kembali Diperpanjang Selama 30 Hari

Nasional
Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024 Terbaru Rancangan KPU

Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024 Terbaru Rancangan KPU

Nasional
Kemenkes Sebut Penyakit Cacar Monyet Bisa Sembuh Sendiri, Kenali Gejalanya

Kemenkes Sebut Penyakit Cacar Monyet Bisa Sembuh Sendiri, Kenali Gejalanya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.