KPK Pastikan Belum Hentikan Kasus Dugaan Korupsi yang Menyeret RJ Lino

Kompas.com - 03/03/2021, 15:41 WIB
Mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino memberi keterangan kepada wartawan sebelum diperiksa penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (23/1/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DMantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino memberi keterangan kepada wartawan sebelum diperiksa penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (23/1/2020).
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata memastikan, pihaknya belum menghentikan kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II yang menjerat mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino (RJ Lino).

Meskipun, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK menyebut KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun.

"Untuk SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) di situ memang dua tahun, tapi di situkan dapat dihentikan. Ini kami belum sampai kesimpulan akan menghentikan,” kata Marwata dikutip dari Tribunnews, Rabu (3/3/2021).

Sebagaimana diketahui, penyidikan kasus ini terkendala perhitungan kerugian keuangan negara.

Sementara, RJ Lino telah menyandang status tersangka sejak akhir 2015 atau lebih dari lima tahun lalu.

Baca juga: Diminta Mahfud Tak Gantung Kasus, KPK Ungkit Kasus RJ Lino

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

RJ Lino diketahui dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang salah satu unsur perbutannya merugikan keuangan negara.

Hambatan menghitung kerugian keuangan negara ini disebabkan pihak Huangdong Heavy Machinery (HDHM) yang menjadi pelaksana proyek enggan menyerahkan dokumen harga QCC yang mereka jual kepada PT Pelindo II.

Adapun, KPK telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian keuangan negara kasus ini.

Penyidikan kasus ini, kata Marwata, tinggal menunggu informasi kerugian keuangan negara dan sedang menunggu perhitungan dari ahli.

"Tetapi itu berdasarkan hasil penyidikan, penyidik masih menunggu informasi terkait kerugian negara,” kata Marwata.

“Dari BPK tadi sudah disampaikan laporannya. Tapi masih menunggu hitungan ahli perguruan tinggi, secara teknis sebetulnya berapa," ucap dia.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "KPK Belum Buka Peluang Setop Kasus RJ Lino" 



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI Sebut Alat Kesehatan Disiapkan di Tempat Isolasi Terpusat Pasien Covid-19

Panglima TNI Sebut Alat Kesehatan Disiapkan di Tempat Isolasi Terpusat Pasien Covid-19

Nasional
Bantu Indonesia, India Beri 300 Konsentrator dan 100 Metrik Ton Oksigen Cair

Bantu Indonesia, India Beri 300 Konsentrator dan 100 Metrik Ton Oksigen Cair

Nasional
Rencana Pelonggaran PPKM di Tengah Tingginya Kasus Covid-19 dan Angka Kematian...

Rencana Pelonggaran PPKM di Tengah Tingginya Kasus Covid-19 dan Angka Kematian...

Nasional
Aksi Laser ke Gedung Merah Putih Dinilai Tak Bisa Dipidanakan

Aksi Laser ke Gedung Merah Putih Dinilai Tak Bisa Dipidanakan

Nasional
Jokowi: Rumah Oksigen Gotong Royong di Jaktim Bisa Tampung 500 Pasien Covid-19

Jokowi: Rumah Oksigen Gotong Royong di Jaktim Bisa Tampung 500 Pasien Covid-19

Nasional
3.127.826 Kasus Covid-19 RI dan Menanti Tanggung Jawab Negara atas Tingginya Angka Kematian Isolasi Mandiri...

3.127.826 Kasus Covid-19 RI dan Menanti Tanggung Jawab Negara atas Tingginya Angka Kematian Isolasi Mandiri...

Nasional
Revisi Statuta UI Dikhawatirkan Berkaitan dengan Agenda Politik 2024

Revisi Statuta UI Dikhawatirkan Berkaitan dengan Agenda Politik 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Covid-19 | Isolasi Mandiri adalah Tanggung Jawab Negara

[POPULER NASIONAL] Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Covid-19 | Isolasi Mandiri adalah Tanggung Jawab Negara

Nasional
Statuta UI Dinilai Cacat, Anggota Parpol Bisa Masuk MWA hingga Kewenangan Dewan Guru Besar Dikerdilkan

Statuta UI Dinilai Cacat, Anggota Parpol Bisa Masuk MWA hingga Kewenangan Dewan Guru Besar Dikerdilkan

Nasional
Pimpinan DPR: Jangan Sampai Ada Penimbunan Obat Terapi Covid-19

Pimpinan DPR: Jangan Sampai Ada Penimbunan Obat Terapi Covid-19

Nasional
Wapres: 14.385 Insan Pers Telah Divaksinasi Dosis Kedua

Wapres: 14.385 Insan Pers Telah Divaksinasi Dosis Kedua

Nasional
Ribuan Orang Meninggal Saat Isolasi Mandiri, Tanggung Jawab Negara Dinanti

Ribuan Orang Meninggal Saat Isolasi Mandiri, Tanggung Jawab Negara Dinanti

Nasional
UPDATE 24 Juli: Sebaran 45.416 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi DKI Jakarta

UPDATE 24 Juli: Sebaran 45.416 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 24 Juli: 17.475.996 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 24 Juli: 17.475.996 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 24 Juli: Sebanyak 252.696 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Harian 25,24 Persen

UPDATE 24 Juli: Sebanyak 252.696 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Harian 25,24 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X