Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/01/2021, 15:15 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memprediksi dalam 4 tahun ke depan akan ada 20 juta bayi yang akan lahir. Menurut Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, 7 juta diantaranya berpotensi mengalami stunting.

Jumlah tersebut akan memengaruhi angka stunting di Tanah Air saat ini sebesar 27 persen.

"Saya menyampaikan di dalam rapat terbatas (dengan Presiden) bahwa 4 tahun ke depan, ada sekitar 20 juta bayi baru yang akan lahir kurang lebih," kata Hasto Wardoyo, seusai rapat kabinet terbatas dengan Presiden, Senin (25/1/2021).

"Kalau di angka existing sekarang 27 persen, maka akan ada hampir sepertiga atau sekitar 7 juta yang stunting," lanjut dia.

Baca juga: Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Hasto mengatakan, BKKBN memiliki tugas yang cukup berat untuk dapat menurunkan angka stunting.

Pasalnya, Presiden Joko Widodo memiliki target penurunan angka stunting hingga 14 persen pada 2024 mendatang.

"Tetapi di tahun 2024, kami harus menekan angka 7,2 juta itu menjadi hanya 3,4 juta sekian. Itu tugas cukup menantang, sehingga kami harus memetakan itu," kata dia.

Disamping itu, Hasto mengatakan, setiap tahun juga tidak boleh ada stunting baru sebanyak 680.000.

Pada saat yang sama, Presiden Jokowi telah menunjuk BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting.

Hasto mengatakan, hal tersebut menjadi tantangan besar karena penurunan stunting dalam lima tahun terakhir masih sekitar 1,6 persen per tahun.

"Target dari Bapak Presiden 14 persen, maka kami harus menaikkan percepatan itu menjadi 2,7 persen per tahun," ucap Hasto.

Baca juga: Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

"Ya harus di bawah itu, tanpa di bawah itu maka capaian 14 persen itu akan sulit sehingga kami harus menyiapkan struktur dan program kerja di BKKBN," tutur dia.

Adapun angka stunting di Tanah Air masih relatif tinggi, yakni 27,6 persen pada 2019. Bahkan pada 2020 diperkirakan mengalami kenaikan lagi akibat pandemi Covid-19.

Target tersebut diharapkan bisa turun hingga 14 persen pada tahun 2024 mendatang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com