Kompas.com - 25/01/2021, 15:15 WIB
Hasto Wardoyo imbau masyarakat terapkan protokol kesehatan dalam talk show ?Jaga Keluarga dengan 3M? di Media Center Satgas Penanganan Covid-19, Graha BNPB, Jakarta, Kamis (8/10/2020).
DOK. covid19.go.idHasto Wardoyo imbau masyarakat terapkan protokol kesehatan dalam talk show ?Jaga Keluarga dengan 3M? di Media Center Satgas Penanganan Covid-19, Graha BNPB, Jakarta, Kamis (8/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memprediksi dalam 4 tahun ke depan akan ada 20 juta bayi yang akan lahir. Menurut Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, 7 juta diantaranya berpotensi mengalami stunting.

Jumlah tersebut akan memengaruhi angka stunting di Tanah Air saat ini sebesar 27 persen.

"Saya menyampaikan di dalam rapat terbatas (dengan Presiden) bahwa 4 tahun ke depan, ada sekitar 20 juta bayi baru yang akan lahir kurang lebih," kata Hasto Wardoyo, seusai rapat kabinet terbatas dengan Presiden, Senin (25/1/2021).

"Kalau di angka existing sekarang 27 persen, maka akan ada hampir sepertiga atau sekitar 7 juta yang stunting," lanjut dia.

Baca juga: Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Hasto mengatakan, BKKBN memiliki tugas yang cukup berat untuk dapat menurunkan angka stunting.

Pasalnya, Presiden Joko Widodo memiliki target penurunan angka stunting hingga 14 persen pada 2024 mendatang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tetapi di tahun 2024, kami harus menekan angka 7,2 juta itu menjadi hanya 3,4 juta sekian. Itu tugas cukup menantang, sehingga kami harus memetakan itu," kata dia.

Disamping itu, Hasto mengatakan, setiap tahun juga tidak boleh ada stunting baru sebanyak 680.000.

Pada saat yang sama, Presiden Jokowi telah menunjuk BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting.

Hasto mengatakan, hal tersebut menjadi tantangan besar karena penurunan stunting dalam lima tahun terakhir masih sekitar 1,6 persen per tahun.

"Target dari Bapak Presiden 14 persen, maka kami harus menaikkan percepatan itu menjadi 2,7 persen per tahun," ucap Hasto.

Baca juga: Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

"Ya harus di bawah itu, tanpa di bawah itu maka capaian 14 persen itu akan sulit sehingga kami harus menyiapkan struktur dan program kerja di BKKBN," tutur dia.

Adapun angka stunting di Tanah Air masih relatif tinggi, yakni 27,6 persen pada 2019. Bahkan pada 2020 diperkirakan mengalami kenaikan lagi akibat pandemi Covid-19.

Target tersebut diharapkan bisa turun hingga 14 persen pada tahun 2024 mendatang.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat WHO Ingatkan Indonesia Belum Keluar dari Bahaya Covid-19

Saat WHO Ingatkan Indonesia Belum Keluar dari Bahaya Covid-19

Nasional
Jokowi: Kita Harus Berikan Harapan Pandemi Covid-19 Tertangani dengan Cepat, Adil dan Merata

Jokowi: Kita Harus Berikan Harapan Pandemi Covid-19 Tertangani dengan Cepat, Adil dan Merata

Nasional
Kemenkes: Belum Ada Negara yang Aman dari Pandemi Covid-19

Kemenkes: Belum Ada Negara yang Aman dari Pandemi Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran yang Mubazir di Jakarta... | Jokowi: Jangan Ada yang 'Back Up' Mafia Tanah

[POPULER NASIONAL] Anggaran yang Mubazir di Jakarta... | Jokowi: Jangan Ada yang "Back Up" Mafia Tanah

Nasional
KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.