Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/01/2021, 14:43 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta agar angka stunting di Indonesia diturunkan menjadi 14 persen pada 2024.

Instruksi ini Jokowi sampaikan dalam rapat kabinet terbatas bersama para menteri yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/1/2021).

"Bapak Presiden telah memberikan arahan kepada kami bahwa sampai tahun 2024 nanti angka stunting Indonesia ditargetkan akan turun mendekati angka 14 persen," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

Baca juga: Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Seluruh Daerah Beri Perhatian

Muhadjir mengungkap, angka stunting di Tanah Air masih relatif tinggi yakni 27,6 persen pada tahun 2019.

Diperkirakan, angka ini mengalami kenaikan di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

Dengan target penurunan hingga 14 persen di tahun 2024, kata Muhadjir, setiap tahun angka stunting harus turun hingga 2,7 persen.

"Ini adalah suatu target yang luar biasa besar, karena itu Bapak Presiden memberikan arahan agar ada langkah-langkah yang luar biasa, yang tidak biasa atau extraordinary," ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Daerah Diminta Kreatif Turunkan Angka Stunting

 

Muhadjir mengungkap, Jokowi memberikan perhatian yang sangat besar terhadap penurunan angka stunting.

Sebab, jika bayi terlanjur ahir stunting, pada usia 1000 awal kehidupan ia akan mengalami perkembangan kecerdasan yang tidak optimal. Kondisi ini akan terus berlangsung hingga dewasa atau usia produktif.

Adapun menurut data Bank Dunia, angka stunting angkatan kerja di Indonesia mencapai 54 persen.

Artinya, dari jumlah total angkatan kerja, 54 persen di antaranya mengalami stunting ketika usia bayi atau masih dalam kandungan.

"Inilah kenapa Bapak Presiden minta perhatian yang sangat-sangat khusus berkaitan dengan masalah stunting ini," kata Muhadjir.

Baca juga: Pemerintah Terus Dorong Percepatan Mencegah Stunting di Desa

Muhadjir menambahkan, penanganan stunting akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Dengan demikian, upaya pembangunan keluarga tidak hanya terbatas pada pembatasan dan penjarangan angka kelahiran, tetapi juga fokus pada penurunan stunting.

"Pembangunan keluarga yang integral salah satunya yang menjadi isu besar adalah masalah penurunan angka stunting," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com