Setahun Pemerintahan Jokowi, Peneliti LIPI: Momentum Menguji Kabinet

Kompas.com - 20/10/2020, 17:30 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Maruf Amin memberikan keterangan pers setelah acara pelantikan presiden dan wakil presiden di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Maruf Amin memberikan keterangan pers setelah acara pelantikan presiden dan wakil presiden di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiatri mengkritisi komposisi kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang dinilainya sebagai kabinet kompromi.

Menurutnya, pemilihan menteri didasarkan pada kedekatan politik belaka. 

Sehingga, satu tahun pemerintahan Jokowi dapat menjadi momentum untuk menguji kinerja dari kabinet kompromi tersebut.

“Jadi satu tahun ini, menurut saya menarik untuk menguji apakah kemudian itu menjadi faktor yang berpengaruh?,” ujar Aisah dalam diskusi setahun Jokowi-Maruf: Evaluasi dan Proyeksi Janji di Tengah Pandemi, Selasa (20/10/2020).

“Bagaimana sih kinerja kabinet yang diisi oleh kompromi, baik dari segi orang-orang yang memang memiliki kapasitas untuk masuk, dan juga kompromi politik dari partai politik juga masuk dalam kabinet ini,” lanjut dia.

Baca juga: Setahun Jokowi-Ma’ruf: Perkara Megakorupsi Jiwasraya dan Suntikan Modal Rp 22 Triliun

Kendati demikian, Aisah mengatakan kabinet pemerintahan Jokowi sudah menjalankan prioritas yang telah disebutkan Jokowi dalam pidato pertamanya di depan Sidang Paripurna MPR.

Ia mengatakan, dalam pidato presiden disebutkan lima prioritas pembangunan dengan sumber daya manusia (SDM) sebagai hal yang paling utama.

Hal tersebut, menurutnya sudah berjalan, namun implementasinya masih jadi problema.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf: Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara, Nasibmu Kini...

“Misalnya terkait dengan pembangunan SDM, kita tahu yang digadang-gadang oleh pemerintah adalah kartu prakerja, tapi ternyata kartu prakerja pada tahapan implementasi ini problematik sekali,” ungkap Aisah.

Bahkan, setelah peraturan baru yang dikeluarkan oleh presiden, ternyata juga masih banyak problem-problem teknis.

Problem teknis tersebut terkait dengan sasaran, kemudian terkait dengan konten, bahkan isu terakhir ada joki yang dinyatakan juga menjadi masalah di program kartu prakerja.

“Ini artinya menunjukan upaya (pemerintah) sudah ada tapi masih problematik,” tutur dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Dorong Komitmen Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pemerintah Dorong Komitmen Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Nasional
Waspadai 'Serangan Fajar' Saat Masa Tenang Pilkada

Waspadai "Serangan Fajar" Saat Masa Tenang Pilkada

Nasional
Mangkir dari Panggilan, Eks Direktur Garuda Indonesia Dijemput Paksa KPK

Mangkir dari Panggilan, Eks Direktur Garuda Indonesia Dijemput Paksa KPK

Nasional
Epidemiolog: Disiplin 3M Efektif jika Didukung 3T yang Memadai untuk Kendalikan Pandemi

Epidemiolog: Disiplin 3M Efektif jika Didukung 3T yang Memadai untuk Kendalikan Pandemi

Nasional
KawalCovid19: Mengherankan, Pandemi Sudah 9 Bulan tapi Pendataan Kasus Masih Terkendala Sistem

KawalCovid19: Mengherankan, Pandemi Sudah 9 Bulan tapi Pendataan Kasus Masih Terkendala Sistem

Nasional
Soal Data Covid-19 Tak Sinkron, KawalCovid19: Sudah sejak 30 Juni Kami Temukan

Soal Data Covid-19 Tak Sinkron, KawalCovid19: Sudah sejak 30 Juni Kami Temukan

Nasional
Pemerintah Diminta Antisipasi Aktivitas Berlibur ke Luar Kota pada Akhir Tahun

Pemerintah Diminta Antisipasi Aktivitas Berlibur ke Luar Kota pada Akhir Tahun

Nasional
Pilkada Kurang 2 Minggu, Segera Cek Kepesertaan DPT Lewat Cara Berikut

Pilkada Kurang 2 Minggu, Segera Cek Kepesertaan DPT Lewat Cara Berikut

Nasional
Wapres Minta Perhumas Sukseskan Program Vaksinasi Nasional

Wapres Minta Perhumas Sukseskan Program Vaksinasi Nasional

Nasional
Kasus Suap Wali Kota Cimahi, Tiga Pejabat Pemkot Cimahi Dipanggil KPK

Kasus Suap Wali Kota Cimahi, Tiga Pejabat Pemkot Cimahi Dipanggil KPK

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Lakukan Strategi Baru Penanganan Covid-19

Ketua MPR Minta Pemerintah Lakukan Strategi Baru Penanganan Covid-19

Nasional
UPDATE 4 Desember: Total 2.085 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 4 di Korea Selatan dan Qatar

UPDATE 4 Desember: Total 2.085 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 4 di Korea Selatan dan Qatar

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Staf Khusus Menteri KP Sebagai Saksi

Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Staf Khusus Menteri KP Sebagai Saksi

Nasional
Bareskrim Polri Tangkap Seorang Pelantun Ajakan Jihad dalam Azan di Sukabumi

Bareskrim Polri Tangkap Seorang Pelantun Ajakan Jihad dalam Azan di Sukabumi

Nasional
Soal Massa yang Geruduk Rumah Ibu Mahfud, Eks Kepala BIN: Jangan Sekali-kali Demo di Depan Rumah

Soal Massa yang Geruduk Rumah Ibu Mahfud, Eks Kepala BIN: Jangan Sekali-kali Demo di Depan Rumah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X