UU Cipta Kerja: Kertas Kosong yang Disahkan Rapat Paripurna DPR

Kompas.com - 10/10/2020, 11:18 WIB
Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Front Rakyat Tolak Omnibus Law (Frontal) membawa spanduk saat melakukan aksi unjuk rasa di Depan Gedung DPRD Sulawesi Tengah di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (14/8/2020). ANTARA FOTO/MOHAMMAD HAMZAHPengunjuk rasa yang tergabung dalam Front Rakyat Tolak Omnibus Law (Frontal) membawa spanduk saat melakukan aksi unjuk rasa di Depan Gedung DPRD Sulawesi Tengah di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (14/8/2020).

MENDENGAR pengakuan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas dari Fraksi Partai Gerindra dan anggota Tim Perumus (Timmus) RUU Cipta Kerja Ledia Hanifa Amaliah dari Fraksi PKS, saya sebagai mantan anggota DPR 2004-2009 kaget sekali.

Supratman dan Ledia mengakui Tim Perumus (Timmus) RUU Cipta Kerja belum menyelesaikan tugasnya. Jika Timmus belum selesai, lalu rapat Panitia Kerja (Panja) Baleg memutuskan berdasarkan apa?

Dalam salah satu acara televisi, Supratman mengaku telah menunjuk Ledia dan Andreas Eddy Susetyo, anggota Baleg dari Fraksi PDI-P, menjadi Timmus RUU Cipta Kerja.

Baca juga: Naskah UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

Ledia, dalam acara yang sama, menjelaskan bahwa perumusan draf RUU Cipta Kerja mengalami kendala keterbatasan tim terutama dalam penyisiran sinergi isi yang banyak itu.

Pengecekan tetap dilakukan, kata dia, tetapi karena keterbatasan timmus dan banyaknya UU yang tercakup maka masih ada pelolosan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seharusnya, kata Ledia, memang dalam pembahasan tingkat I, minifraksi di Baleg DPR telah memegang draf RUU Cipta Kerja yang sudah bersih.

Yang terjadi, hingga 7 Oktober 2020 pun Ledia belum memegang draf RUU Cipta Kerja yang telah bersih.

Baca juga: Misteri Naskah Final UU Cipta Kerja yang Menuai Polemik....

Jika benar pengakuan mereka, hemat saya, UU Cipta Kerja ini diproses dengan melanggar Tata Tertib (Tatib) DPR sesuai Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Mari kita lihat Pasal 159 Tatib DPR yang bunyinya:

(1) Tim perumus bertugas merumuskan materi rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai dengan keputusan rapat kerja dan rapat panitia kerja dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas dan alat kelengkapan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Sahkan 5 Anggota Dewan Pengawas RRI 2021-2026, Ini Nama-namanya

DPR Sahkan 5 Anggota Dewan Pengawas RRI 2021-2026, Ini Nama-namanya

Nasional
Ini Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 4 Oktober

Ini Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 4 Oktober

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pertandingan Olahraga Diizinkan, tapi Tanpa Penonton

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pertandingan Olahraga Diizinkan, tapi Tanpa Penonton

Nasional
KPK Tak Akan Beri Pesangon dan Uang Pensiun untuk Pegawai yang Dipecat Per 30 September 2021

KPK Tak Akan Beri Pesangon dan Uang Pensiun untuk Pegawai yang Dipecat Per 30 September 2021

Nasional
Rapat Paripurna DPR: 58 Orang Anggota Dewan Hadir Fisik, 198 Secara Virtual

Rapat Paripurna DPR: 58 Orang Anggota Dewan Hadir Fisik, 198 Secara Virtual

Nasional
Sederet Jabatan yang Diembankan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan

Sederet Jabatan yang Diembankan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan

Nasional
Ini Daftar 21 Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 1 hingga 4 Oktober

Ini Daftar 21 Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 1 hingga 4 Oktober

Nasional
Menkes Sebut Stok Vaksin Covid-19 60 Juta Dosis, Bisa Dipakai Seluruh Kabupaten/Kota

Menkes Sebut Stok Vaksin Covid-19 60 Juta Dosis, Bisa Dipakai Seluruh Kabupaten/Kota

Nasional
Diperpanjang hingga 4 Oktober, Ini Wilayah PPKM Level 2 di Sulawesi

Diperpanjang hingga 4 Oktober, Ini Wilayah PPKM Level 2 di Sulawesi

Nasional
Resmikan Pabrik Hot Strip Mill 2 Krakatau Steel, Jokowi Ingin Impor Baja Ditekan

Resmikan Pabrik Hot Strip Mill 2 Krakatau Steel, Jokowi Ingin Impor Baja Ditekan

Nasional
Kapasitas Pengunjung Fasilitas Umum, Kegiatan Seni, hingga Resepsi Pernikahan di Luar Jawa Bali Dibatasi 25 Perseen

Kapasitas Pengunjung Fasilitas Umum, Kegiatan Seni, hingga Resepsi Pernikahan di Luar Jawa Bali Dibatasi 25 Perseen

Nasional
Kemenkes: Jika Ada Oknum Tawarkan Vaksinasi Dosis Ketiga, Laporkan!

Kemenkes: Jika Ada Oknum Tawarkan Vaksinasi Dosis Ketiga, Laporkan!

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Nasional
Diperiksa KPK, Anies: Saya Akan Sampaikan Semua yang Dibutuhkan

Diperiksa KPK, Anies: Saya Akan Sampaikan Semua yang Dibutuhkan

Nasional
Mengkritisi Angka 3.830 Orang Positif Covid Berkeliaran di Jalan-jalan

Mengkritisi Angka 3.830 Orang Positif Covid Berkeliaran di Jalan-jalan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.