Kompas.com - 10/10/2020, 12:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebut banyak disinformasi dan hoaks sehingga membuat masyarakat menolak keras Undang-Undang Cipta Kerja.

Kepala Negara pun memaparkan sejumlah hoaks yang dimaksudkan sekaligus memberikan bantahan.

Kompas.com kemudian membandingkan hoaks yang dipaparkan Presiden Jokowi tersebut dengan isi draf UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR dan pemerintah pada Senin (5/10/2020).

Berikut rangkumannya:

Upah minimum

Presiden Jokowi menegaskan, upah minimum di UU Cipta Kerja masih diberlakukan. Ia membantah ada penghapusan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum kabupaten/kota (UMK), dan upah minimum sektoral provinsi.

Baca juga: Jokowi Sebut Upah Minimum Tetap Ada di UU Cipta Kerja, Ini Faktanya

Apabila membandingkan isi UU Cipta Kerja dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ada sejumlah aturan yang berubah terkait upah minimum.

Salah satunya adalah dihapusnya Pasal 89 ayat 1 huruf (b) yang mengatur upah minimum sektoral. Penghapusan ini tercantum dalam Bab IV Ketenagakerjaan poin 26.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menilai dihapusnya upah minimum sektoral ini merupakan bentuk ketidakadilan.

Sebab, sektor bisnis dengan penghasilan yang besar bagi negara akan memberi upah ke pekerja mengacu upah minimum regional.

"Sektor pertambangan seperti Freeport, Nikel di Morowali, dan lain-lainnya, nilai upah minimumnya sama dengan perusahaan baju atau perusahaan kerupuk," kata Said Iqbal.

Ketentuan UMP dan UMK tidak hilang, tetapi mengalami perubahan.

Baca juga: Jokowi Bantah Upah Minimum Dihitung Per Jam di UU Cipta Kerja, Bagaimana Faktanya?

Perubahan ini diatur dengan penambahan Pasal 88 C.

Dengan penambahan pasal baru ini, maka UMK bukan lagi suatu kewajiban yang harus ditetapkan. Gubernur hanya wajib menetapkan UMP.

Penetapan UMK juga harus memenuhi syarat meliputi pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

"Ini makin menegaskan kekhawatiran kami bahwa UMK ini hendak dihilangkan, karena tidak lagi menjadi kewajiban untuk ditetapkan," kata Said Iqbal.

Upah per jam

Presiden Jokowi juga membantah isu tenaga kerja akan dibayar berdasarkan per jam. Ia menegaskan, skema itu masih menggunakan aturan lama.

Dalam draf UU Cipta Kerja memang tidak secara spesifik disebutkan soal upah per jam. Namun, ada penambahan Pasal 88 B terhadap UU Ketenagakerjaan.

Baca juga: Aturan Upah Per Jam Masuk RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Pasal 88 B ayat (1) menyebutkan, upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan atau satuan hasil. Lalu, dalam Pasal 88 B ayat (2) juga dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai upah satuan hasil dan waktu diatur dalam peraturan pemerintah.

Said Iqbal menilai, penambahan Pasal 88 B itu bisa menjadi dasar pembayaran upah per jam.

"Di mana upah yang dihitung per jam ini pernah disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan, sebagaimana bisa kita telusuri kembali dari berbagai pemberitaan di media," kata dia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kecurigaan Kuasa Hukum Korban DNA Pro, Kemendag Diduga Biarkan Peredaran Aplikasi…

Kecurigaan Kuasa Hukum Korban DNA Pro, Kemendag Diduga Biarkan Peredaran Aplikasi…

Nasional
ICW Minta Dewas KPK Telusuri Spanduk yang Dukung Firli Bahuri Maju di Pilpres 2024

ICW Minta Dewas KPK Telusuri Spanduk yang Dukung Firli Bahuri Maju di Pilpres 2024

Nasional
Pencarian Anak Ridwan Kamil Terus Dilanjutkan, Tim SAR Kerahkan Drone hingga Susuri 8 Km Sungai Aare

Pencarian Anak Ridwan Kamil Terus Dilanjutkan, Tim SAR Kerahkan Drone hingga Susuri 8 Km Sungai Aare

Nasional
Puncak Perayaan Milad ke-20 PKS, Sejumlah Ketum Parpol Bakal Beri Pesan Kebangsaan

Puncak Perayaan Milad ke-20 PKS, Sejumlah Ketum Parpol Bakal Beri Pesan Kebangsaan

Nasional
Menyoal Komitmen Antikorupsi DPR dari Keengganan Membahas RUU PTUK

Menyoal Komitmen Antikorupsi DPR dari Keengganan Membahas RUU PTUK

Nasional
Hak dan Kewajiban Narapidana Menurut Undang-undang

Hak dan Kewajiban Narapidana Menurut Undang-undang

Nasional
Ditanya soal Koalisi, Sekjen PDI-P: Mari Dahulukan Prestasi Buat Rakyat Bersama Pak Jokowi

Ditanya soal Koalisi, Sekjen PDI-P: Mari Dahulukan Prestasi Buat Rakyat Bersama Pak Jokowi

Nasional
Keluarga: Eril Sudah Memastikan Daerah Tempat Berenangnya Aman

Keluarga: Eril Sudah Memastikan Daerah Tempat Berenangnya Aman

Nasional
Soal Dinamika Bursa Capres, Hasto: Kalau Bu Mega Tersenyum Saja

Soal Dinamika Bursa Capres, Hasto: Kalau Bu Mega Tersenyum Saja

Nasional
CPNS yang Mengundurkan Diri Bisa Diganti Peserta Seleksi Peringkat di Bawahnya

CPNS yang Mengundurkan Diri Bisa Diganti Peserta Seleksi Peringkat di Bawahnya

Nasional
UPDATE 28 Mei 2022: Cakupan Vaksinasi Dosis Kedua Capai 80,33 Persen, Ketiga 21,75 Persen

UPDATE 28 Mei 2022: Cakupan Vaksinasi Dosis Kedua Capai 80,33 Persen, Ketiga 21,75 Persen

Nasional
Dubes RI untuk Swiss Sebut Tak Ada Batasan Waktu Pencarian Anak Ridwan Kamil

Dubes RI untuk Swiss Sebut Tak Ada Batasan Waktu Pencarian Anak Ridwan Kamil

Nasional
UPDATE 28 Mei: Sebaran 279 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

UPDATE 28 Mei: Sebaran 279 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

Nasional
UPDATE 28 Mei: Ada 2.390 Orang Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Mei: Ada 2.390 Orang Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 Mei: Ada 2.972 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Mei: Ada 2.972 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.