UU Cipta Kerja: Kertas Kosong yang Disahkan Rapat Paripurna DPR

Kompas.com - 10/10/2020, 11:18 WIB
Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Front Rakyat Tolak Omnibus Law (Frontal) membawa spanduk saat melakukan aksi unjuk rasa di Depan Gedung DPRD Sulawesi Tengah di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (14/8/2020). ANTARA FOTO/MOHAMMAD HAMZAHPengunjuk rasa yang tergabung dalam Front Rakyat Tolak Omnibus Law (Frontal) membawa spanduk saat melakukan aksi unjuk rasa di Depan Gedung DPRD Sulawesi Tengah di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (14/8/2020).

MENDENGAR pengakuan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas dari Fraksi Partai Gerindra dan anggota Tim Perumus (Timmus) RUU Cipta Kerja Ledia Hanifa Amaliah dari Fraksi PKS, saya sebagai mantan anggota DPR 2004-2009 kaget sekali.

Supratman dan Ledia mengakui Tim Perumus (Timmus) RUU Cipta Kerja belum menyelesaikan tugasnya. Jika Timmus belum selesai, lalu rapat Panitia Kerja (Panja) Baleg memutuskan berdasarkan apa?

Dalam salah satu acara televisi, Supratman mengaku telah menunjuk Ledia dan Andreas Eddy Susetyo, anggota Baleg dari Fraksi PDI-P, menjadi Timmus RUU Cipta Kerja.

Baca juga: Naskah UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

Ledia, dalam acara yang sama, menjelaskan bahwa perumusan draf RUU Cipta Kerja mengalami kendala keterbatasan tim terutama dalam penyisiran sinergi isi yang banyak itu.

Pengecekan tetap dilakukan, kata dia, tetapi karena keterbatasan timmus dan banyaknya UU yang tercakup maka masih ada pelolosan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seharusnya, kata Ledia, memang dalam pembahasan tingkat I, minifraksi di Baleg DPR telah memegang draf RUU Cipta Kerja yang sudah bersih.

Yang terjadi, hingga 7 Oktober 2020 pun Ledia belum memegang draf RUU Cipta Kerja yang telah bersih.

Baca juga: Misteri Naskah Final UU Cipta Kerja yang Menuai Polemik....

Jika benar pengakuan mereka, hemat saya, UU Cipta Kerja ini diproses dengan melanggar Tata Tertib (Tatib) DPR sesuai Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Mari kita lihat Pasal 159 Tatib DPR yang bunyinya:

(1) Tim perumus bertugas merumuskan materi rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai dengan keputusan rapat kerja dan rapat panitia kerja dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas dan alat kelengkapan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD.

(2) Rapat tim perumus dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja.

(3) Tim perumus bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada rapat panitia kerja.

Karena timmus RUU Cipta Kerja belum menyelesaikan tugasnya maka tidak ada draf hasil timmus yang dilaporkan kepada rapat Panja.

Baca juga: Lacak Jejak Draf RUU Cipta Kerja

Sebagai catatan, dengan draf awal RUU Cipta Kerja yang 1.000-an halaman, aneh juga jika timmus hanya dua orang, meski dibantu sekretariat Baleg.

Selanjutnya, mari lihat Pasal 161 Tatib DPR yang bunyinya:

(1) Keanggotaan tim sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf d paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota panitia kerja.

(2) Tim sinkronisasi bertugas menyelaraskan rumusan rancangan undang-undang dengan memperhatikan keputusan rapat kerja, rapat panitia kerja, dan hasil rumusan tim perumus dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas dan alat kelengkapan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD.

(3) Rapat tim sinkronisasi dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja.

(4) Rancangan undang-undang hasil tim sinkronisasi dilaporkan dalam rapat panitia kerja untuk selanjutnya diambil keputusan.

Tanpa adanya draf hasil kerja tim perumus (timmus) yang dilaporkan ke rapat panja, berarti tim sinkronisasi (timsin) belum bekerja. Jika diklaim timsin sudah bekerja, lalu draf apa yang mereka selaraskan?

Lebih krusial lagi, tanpa hasil kerja timsin, panja memutuskan berdasarkan draf apa?

Ini karena berdasarkan Pasal 163 Huruf c Tatib DPR, salah satu acara dalam pengambilan keputusan pada akhir Pembicaraan Tingkat 1 adalah pembacaan naskah rancangan Undang-Undang.

Jadi wajib hukumnya ada naskah RUU yang dibacakan dan itu adalah naskah hasil kerja timmus dan timsin.

Ketentuan Tatib di atas juga sama dengan bunyi Pasal 104, 106 dan 108 dari Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

Kertas kosong

Jika melihat proses di atas, jelas bahwa Pembicaraan Tingkat I untuk RUU Cipta Kerja ini belum selesai. Jadi, bukan hanya soal typo seperti yang diklaim sebelumnya. Ini soal Tatib DPR.

Jika Pembicaraan Tingkat I belum selesai tapi Pembicaraan Tingkat 2 (rapat paripurna) dipaksakan maka dokumen RUU-nya belum ada. Tulisan abcd-nya belum ada yang sah di Tingkat 1. Dokumennya boleh tebal tapi tidak ada tulisannya, alias kertas kosong.

Memang ada Pasal 151 ayat (2) Tatib DPR yang membolehkan mekanisme lain dalam Pembicaraan Tingkat I.

Namun, selama proses pembahasan RUU Cipta Kerja kemarin, mekanisme lain ini tidak pernah diputuskan oleh Baleg. Yang dipakai adalah mekanisme standar dalam Tatib DPR.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kelima kiri) bersama Menkumham Yasonna Laoly (kelima kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (keempat kiri), Mendagri Tito Karnavian (keempat kanan), Menaker Ida Fauziyah (ketiga kiri), Menteri ESDM Arifin Tasrif (ketiga kanan), Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil (kedua kiri) dan Menteri LHK Siti Nurbaya (kedua kanan) berfoto bersama dengan pimpinan DPR usai pengesahan UU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut, pemerintah dan DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja untuk disahkan menjadi Undang-Undang.ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kelima kiri) bersama Menkumham Yasonna Laoly (kelima kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (keempat kiri), Mendagri Tito Karnavian (keempat kanan), Menaker Ida Fauziyah (ketiga kiri), Menteri ESDM Arifin Tasrif (ketiga kanan), Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil (kedua kiri) dan Menteri LHK Siti Nurbaya (kedua kanan) berfoto bersama dengan pimpinan DPR usai pengesahan UU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut, pemerintah dan DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Dengan pelanggaran yang sangat fatal terhadap Tatib DPR di atas, Rapat Paripurna DPR pada 5 Oktober 2020 itu pemerintah dan DPR berarti menyetujui RUU Cipta Kerja yang berisi kertas kosong untuk disahkan.

Baca juga: UU Cipta Kerja Tak Memihak Pekerja

Paripurna memang pengambil keputusan tertinggi di DPR. Namun, dengan pelanggaran yang sangat fatal terhadap Tatib DPR di atas, Rapat Paripurna DPR pada 5 Oktober 2020 itu mengesahkan naskah RUU Cipta Kerja yang berisi kertas kosong. 

Saya heran, kenapa teman-teman di DPR seceroboh ini dalam membahas RUU yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Siapkan Skema Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga secara Gratis dan Berbayar

Pemerintah Siapkan Skema Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga secara Gratis dan Berbayar

Nasional
KSAL: Mahasiswa Pegang Peran Penting sebagai Pelopor Pembangunan Karakter Bangsa

KSAL: Mahasiswa Pegang Peran Penting sebagai Pelopor Pembangunan Karakter Bangsa

Nasional
Ini Upaya Pemerintah Hindari Gelombang Baru Penularan Covid-19

Ini Upaya Pemerintah Hindari Gelombang Baru Penularan Covid-19

Nasional
Airlangga: Presiden Jokowi Minta Serapan Dana DAU/DAK untuk Penanganan Covid-19 Terus Dipantau

Airlangga: Presiden Jokowi Minta Serapan Dana DAU/DAK untuk Penanganan Covid-19 Terus Dipantau

Nasional
Soal Judicial Review AD/ART, Waketum Demokrat: Teror di Siang Bolong

Soal Judicial Review AD/ART, Waketum Demokrat: Teror di Siang Bolong

Nasional
Saksi Sebut Azis Syamsuddin Bertemu dengan Stepanus Robin di Tegal

Saksi Sebut Azis Syamsuddin Bertemu dengan Stepanus Robin di Tegal

Nasional
Deteksi Covid-19 Terkait Belajar Tatap Muka Terbatas Akan Dilakukan secara Aktif

Deteksi Covid-19 Terkait Belajar Tatap Muka Terbatas Akan Dilakukan secara Aktif

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Corona R.1 Belum Ada di Indonesia

Kemenkes Sebut Varian Corona R.1 Belum Ada di Indonesia

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 11 Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 11 Saksi

Nasional
Hasil Survei Sebut Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Turun, Ini Respons Istana

Hasil Survei Sebut Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Turun, Ini Respons Istana

Nasional
Nadiem Khawatir Anak-anak Makin Lama Lakukan Pembelajaran Jarak Jauh

Nadiem Khawatir Anak-anak Makin Lama Lakukan Pembelajaran Jarak Jauh

Nasional
Luhut: Mobilitas Warga di Sektor Ritel dan Wisata Naik Meski Dilakukan Ganjil-Genap

Luhut: Mobilitas Warga di Sektor Ritel dan Wisata Naik Meski Dilakukan Ganjil-Genap

Nasional
Pemerintah Usulkan Pileg dan Pilpres 2024 Digelar 15 Mei, Ini Alasan Mahfud MD

Pemerintah Usulkan Pileg dan Pilpres 2024 Digelar 15 Mei, Ini Alasan Mahfud MD

Nasional
Luhut: Sekarang Tes Covid-19 Itu 170.000 Per Hari, Sudah Cukup Oke

Luhut: Sekarang Tes Covid-19 Itu 170.000 Per Hari, Sudah Cukup Oke

Nasional
Sekjen PAN Akui Perlu Ada Perbaikan Kinerja Anggota Parpol dan DPR

Sekjen PAN Akui Perlu Ada Perbaikan Kinerja Anggota Parpol dan DPR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.