UU Cipta Kerja Dinilai Bukti Pemerintah dan DPR Belakangi Rakyat, Ahli: JR Harus Dilakukan

Kompas.com - 06/10/2020, 16:20 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar mengatakan, Undang-Undang Cipta Kerja mesti digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Ia menuturkan, judicial review atas UU Cipta Kerja mesti diajukan karena UU tersebut dinilai bertentangan dengan kehendak publik.

"Judicial review harus dilakukan karena undang-undang ini secara nyata Pemerintah dan DPR itu berjalan membelakangi dari partisipasi publik dari kehendak publik," kata Zainal dalam konferensi pers yang disiarkan melalui akun Youtube Kanal Pengetahuan FH UGM, Selasa (6/10/2020).

Baca juga: Ketentuan Upah Minimum yang Wajib Pekerja Tahu Setelah UU Cipta Kerja Disahkan...

Menurut Zainal, hal itu bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat.

Zainal melanjutkan, publik juga tidak bisa berharap banyak kepada Presiden Joko Widodo yang diyakini tidak akan mengubah sikapnya dengan tidak menandatangani UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR.

Sebab, kata Zainal, Jokowi merupakan sosok yang paling ngotot agar UU Cipta Kerja segera disahkan oleh legislatif.

"Dia yang paling ngebet sebenarnya dengan undang-undang ini dengan berbagai perkataan bahwa sebelum Lebaran harus selesai atau sebelum Oktober harus selesai, ada banyak sekali," kata dia.

Baca juga: Menaker: Baca UU Cipta Kerja secara Utuh, Banyak Aspirasi Pekerja Diakomodasi

Kendati demikian, Zainal menilai, publik tetap harus menyuarakan keresahan atas UU Cipta Kerja dan membuat Jokowi dapat mempertimbangkan untuk tidak menandatangani UU tersebut.

Meski hal tersebut diakui Zainal tak punya pengaruh besar karena UU Cipta Kerja akan tetap berlaku maskimal 30 hari setelah disahkan DPR.

"Namun paling tidak ada pernyataan politik presiden dan itu bisa menjadi catatan kuat di proses yang ketiga yang saya mau bilang bahwa pilihan terakhir tentu saja adalah judicial review," ujar Zainal.

DPR telah mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui rapat paripurna, Senin (5/10/2020).

Baca juga: UU Cipta Kerja Disahkan, Partisipasi Publik Dinilai Nyaris Nol

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
NASIONAL
Isi UU IKN
Isi UU IKN
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mardani Maming Ajukan Praperadilan ke PN Jakarta Selatan

Mardani Maming Ajukan Praperadilan ke PN Jakarta Selatan

Nasional
Alasan KSAD Dudung soal Doktrin Kartika Eka Paksi Perlu Direvisi

Alasan KSAD Dudung soal Doktrin Kartika Eka Paksi Perlu Direvisi

Nasional
YLKI Minta Pemerintah Pikirkan Opsi yang Memudahkan untuk Beli Minyak Goreng Curah

YLKI Minta Pemerintah Pikirkan Opsi yang Memudahkan untuk Beli Minyak Goreng Curah

Nasional
Golkar Anggap Wajar Surya Paloh Usulkan Duet Ganjar dan Anies

Golkar Anggap Wajar Surya Paloh Usulkan Duet Ganjar dan Anies

Nasional
BEM UI Akan Demo ke DPR Selasa Besok, Tuntut Transparansi RKUHP

BEM UI Akan Demo ke DPR Selasa Besok, Tuntut Transparansi RKUHP

Nasional
Tentang Ketegangan Cak Imin dengan PBNU yang Disindir Yenny Wahid...

Tentang Ketegangan Cak Imin dengan PBNU yang Disindir Yenny Wahid...

Nasional
Kejagung Tetapkan Emirsyah dan Soetikno Tersangka, KPK Siap Bersinergi

Kejagung Tetapkan Emirsyah dan Soetikno Tersangka, KPK Siap Bersinergi

Nasional
Viral Informasi Pesawat Jokowi Berputar 360 Derajat, Istana: Pilot Lakukan Holding untuk Sesuaikan Waktu Kedatangan

Viral Informasi Pesawat Jokowi Berputar 360 Derajat, Istana: Pilot Lakukan Holding untuk Sesuaikan Waktu Kedatangan

Nasional
MK Buka Suara soal Gugatan Legalisasi Ganja Medis yang Menggantung hingga Sekarang

MK Buka Suara soal Gugatan Legalisasi Ganja Medis yang Menggantung hingga Sekarang

Nasional
KPK Tahan Adik Bupati Muna LM Rusdianto Emba Terkait Suap Dana PEN

KPK Tahan Adik Bupati Muna LM Rusdianto Emba Terkait Suap Dana PEN

Nasional
4.000 Subyek Disiapkan untuk Uji Klinis Fase 3 Vaksin Merah Putih Unair

4.000 Subyek Disiapkan untuk Uji Klinis Fase 3 Vaksin Merah Putih Unair

Nasional
Pengamat Nilai Usulan Duet Ganjar-Anies untuk 2024 Sulit Terwujud

Pengamat Nilai Usulan Duet Ganjar-Anies untuk 2024 Sulit Terwujud

Nasional
Waketum Nasdem Sebut Anies Belum Tentu Dapat Tiket Pilpres 2024

Waketum Nasdem Sebut Anies Belum Tentu Dapat Tiket Pilpres 2024

Nasional
Hadiri KTT G7, Jokowi Naik Helikopter Bareng Narendra Modi

Hadiri KTT G7, Jokowi Naik Helikopter Bareng Narendra Modi

Nasional
Anggota DPR Sebut RUU KIA Wajibkan Tempat Kerja Siapkan 'Daycare'

Anggota DPR Sebut RUU KIA Wajibkan Tempat Kerja Siapkan "Daycare"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.