Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menaker: Baca UU Cipta Kerja secara Utuh, Banyak Aspirasi Pekerja Diakomodasi

Kompas.com - 06/10/2020, 15:34 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah meminta para pekerja dan buruh yang hendak melakukan aksi mogok nasional membaca Undang-undang (UU) Cipta Kerja secara utuh.

Ia mengklaim dalam UU tersebut banyak aspirasi pekerja yang diakomodasi pemerintah sehingga aksi mogok nasional dinilainya tak relevan.

Hal itu disampaikan Ida lewat keterangan tertulis yang diunggah di akun instagram Kementerian Tenaga Kerja, Selasa (6/10/2020).

"Pertimbangkan rencana mogok ulang itu. Baca secara utuh UU Cipta Kerja. Banyak sekali aspirasi teman-teman yang kami akomodir," kata Ida.

Baca juga: UU Cipta Kerja Disahkan, Partisipasi Publik Dinilai Nyaris Nol

Ia menyebutkan beberapa aspirasi pekerja yang diakomodir dalam UU tersebut seperti ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), tenaga kerja alih daya (outsourcing), syarat PHK, dan upah yang masih mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ia pun mengatakan UU Cipta Kerja juga masih mengakui adanya Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK).

Kendati demikian, ia menyadari tak semua aspirasi para buruh dan pekerja dapat diakomodasi pemerintah dan DPR.

Namun, ia mengklaim secara garis besar pemerintah dan DPR telah menampung aspirasi para pekerja dan buruh dalam UU tersebut.

Baca juga: Buruh Mogok Kerja, KPBI: Esok dan Lusa, Kekuatan Kami Semakin Berlipat Ganda

"Karena sudah banyak yang diakomodasi, mogok menjadi tak relevan. Lupakanlah rencana itu. Jangan ambil risiko membahayakan nyawa kalian, istri, suami, dan anak-anak di rumah. Mereka wajib kita jaga agar tetap sehat," kata Ida.

"Saya dengan antusias menunggu kehadiran teman-teman di meja dialog, bukan di jalanan. Saya percaya kita bisa menemukan jalan tengah yang saling memenangkan. Kita sedang berupaya menyalakan lilin, bukan menyalahkan kegelapan," ujar politisi PKB ini.

Ia pun menyatakan pemerintah bersama DPR tetap mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menjadi UU lantaran mencari keseimbangan antara para pekerja dengan mereka yang masih menganggur.

"Saya berusaha mencari titik keseimbangan antara melindungi yang telah bekerja dan memberi kesempatan kerja pada jutaan orang yang masih menganggur, yang tak punya penghasilan dan kebanggaan," tutur Ida.

Baca juga: KAMI: UU Cipta Kerja Timbulkan Kegaduhan Nasional

Merugikan buruh dan pekerja

Klaim Menaker ini tidak sesuai dengan isi dan ketentuan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja. Sejumlah aturan malah memperlihatkan hak pekerja yang semakin berkurang.

Misalnya, UU Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak. Pekerja kini bisa dikontrak tanpa batas waktu.

Baca juga: UU Cipta Kerja Hapus Aturan Batas Waktu Kerja bagi Pekerja Kontrak

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesimpulan Polri, Kecelakaan Tol Cikampek karena Sopir Gran Max Kelelahan, Berisiko 'Microsleep'

Kesimpulan Polri, Kecelakaan Tol Cikampek karena Sopir Gran Max Kelelahan, Berisiko "Microsleep"

Nasional
Jasa Raharja Beri Santunan Rp 50 Juta untuk Ahli Waris Korban Kecelakaan Km 58 Tol Cikampek

Jasa Raharja Beri Santunan Rp 50 Juta untuk Ahli Waris Korban Kecelakaan Km 58 Tol Cikampek

Nasional
Polri Rilis Identitas 12 Korban Kecelakaan di Tol Cikampek, Berikut Datanya...

Polri Rilis Identitas 12 Korban Kecelakaan di Tol Cikampek, Berikut Datanya...

Nasional
Puji Rencana Golkar, Projo Dukung Ridwan Kamil di Pilkada DKI?

Puji Rencana Golkar, Projo Dukung Ridwan Kamil di Pilkada DKI?

Nasional
Surya Paloh Gelar 'Open House', Terbuka untuk Siapa Saja

Surya Paloh Gelar "Open House", Terbuka untuk Siapa Saja

Nasional
Siap Serahkan Kesimpulan di MK, Kubu Ganjar-Mahfud: Isinya Tak Lepas dari Fakta Persidangan

Siap Serahkan Kesimpulan di MK, Kubu Ganjar-Mahfud: Isinya Tak Lepas dari Fakta Persidangan

Nasional
Fahira Idris Dukung Sikap Tegas Kemenlu Bantah Hubungan Diplomatik Indonesia-Israel

Fahira Idris Dukung Sikap Tegas Kemenlu Bantah Hubungan Diplomatik Indonesia-Israel

Nasional
Purnawirawan TNI Asep Adang Mengaku Tak Kenal Pengendara yang Pakai Pelat Mobil Dinasnya

Purnawirawan TNI Asep Adang Mengaku Tak Kenal Pengendara yang Pakai Pelat Mobil Dinasnya

Nasional
Purnawirawan TNI Ini Bingung Pelat Dinasnya Dipakai Pria yang Mengaku Adik Jenderal

Purnawirawan TNI Ini Bingung Pelat Dinasnya Dipakai Pria yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Yusril: Kubu Anies dan Ganjar Gagal Buktikan Kecurangan Pemilu di Sidang MK

Yusril: Kubu Anies dan Ganjar Gagal Buktikan Kecurangan Pemilu di Sidang MK

Nasional
Yusril Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres 2024 Besok, Minta MK Tolak Permohonan Anies dan Ganjar

Yusril Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres 2024 Besok, Minta MK Tolak Permohonan Anies dan Ganjar

Nasional
KKB Mengaku Bertanggung Jawab atas Kematian Danramil 04 Aradide

KKB Mengaku Bertanggung Jawab atas Kematian Danramil 04 Aradide

Nasional
Momen Kakorlantas Tegur Pemudik yang Istirahat di Bahu Jalan Tol Jakarta Cikampek

Momen Kakorlantas Tegur Pemudik yang Istirahat di Bahu Jalan Tol Jakarta Cikampek

Nasional
Pilkada dan Kultus Popularitas

Pilkada dan Kultus Popularitas

Nasional
Menko PMK Harap Pemudik Tunda Kepulangan, Manfaatkan Diskon Tarif Tol 17-19 April

Menko PMK Harap Pemudik Tunda Kepulangan, Manfaatkan Diskon Tarif Tol 17-19 April

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com