UU Cipta Kerja Disahkan, Partisipasi Publik Dinilai Nyaris Nol

Kompas.com - 06/10/2020, 15:24 WIB
Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada ( UGM), Zainal Arifin Mochtar, saat diskusi menyoal proses pemililihan pimpinan KPK di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTODirektur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada ( UGM), Zainal Arifin Mochtar, saat diskusi menyoal proses pemililihan pimpinan KPK di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara pada Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar menyatakan, proses formil penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja bermasalah.

Sebab, menurut Zainal, penyusunan UU Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi publik.

"Proses formilnya itu kira-kira kita bicara soal undang-undang yang dibuat tanpa partsipasi, dibuat sama sekali partisipasi publik itu nyaris nol," kata Zainal dalam konferensi pers yang disiarkan melalui akun Kanal Pengetahuan FH UGM, Selasa (6/10/2020).

Zainal menyebut, minimnya partisipasi publik tersebut tercermin dari tidak tersebarnya substansi pembahasan UU Cipta Kerja yang mestinya wajib disebarkan ke publik.

Baca juga: Tolak UU Cipta Kerja, Buruh di Deli Serdang Demo di Depan Pabrik

Zainal juga menyoroti DPR dan pemerintah yang seolah tutup kuping terhadap aspirasi publik.

Menurut Zainal, penyusun UU Cipta Kerja hanya mendengar aspirasi pihak-pihak tertentu yang sejalan dengan undang-undang tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini mirip orang yang bikin skripsi atau disertasi atau tesis, sudah punya kesimpulan hanya cari data yang mendukung dia saja," ujar Zainal.

Oleh sebab itu, Zainal mengajak publik untuk lebih giat menyuarakan keresahan mereka terkait UU Cipta Kerja meskipun UU tersebut sudah disahkan oleh DPR.

"Kalau tekanan publik itu kuat, saya menganggap ini bagian partisipasi yang selama ini dihilangkan. Nah, paling tidak di tahapan pengesahan ini kita melakukan partisipasi," kata dia.

DPR mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui rapat paripurna, Senin (5/10/2020).

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.