Ketentuan Upah Minimum yang Wajib Pekerja Tahu Setelah UU Cipta Kerja Disahkan...

Kompas.com - 06/10/2020, 16:05 WIB
Ilustrasi ShutterstockIlustrasi
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memunculkan gelombang unjuk rasa dari berbagai elemen pekerja.

Sejumlah pasal yang diatur di dalam UU tersebut dinilai merugikan hak-hak buruh. Salah satunya yaitu terkait ketentuan upah minimum.

Di dalam Pasal 89 UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, diatur bagaimana komponen upah minimum itu ditetapkan.

Sesuai ketentuan di dalam ayat (1) Pasal tersebut, upah minimum terdiri atas upah minimum provinsi atau kabupaten/kota dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

Baca juga: Serikat Buruh Internasional Turut Kritisi Omnibus Law UU Cipta Kerja

Penetapan besaran upah minimum ditetapkan oleh gubernur, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.

Besaran upah minimum yang ditetapkan diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup yang layak.

Namun, ketentuan yang diatur di dalam Pasal tersebut dihapus di dalam UU Cipta Kerja.

Sebagai gantinya, terdapat pasal sisipan di dalam UU tersebut yaitu Pasal 88A hingga 88E.

Dijelaskan, gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi sebagaimana diatur di dalam Pasal 88C ayat (1). Namun demikian, tidak pada upah minimum kabupaten/kota.

Di dalam ketentuan ayat (2) Pasal yang sama, hanya ada klausul 'dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu'.

Baca juga: UU Cipta Kerja Disahkan, Serikat Pekerja Desak Pemkot Lindungi Kesejahteraan Buruh di Tangsel

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Doni Monardo: Kasus Covid-19 Indonesia Masih Lebih Baik dari Global, Tetap Waspada

Doni Monardo: Kasus Covid-19 Indonesia Masih Lebih Baik dari Global, Tetap Waspada

Nasional
Gubernur Babel Minta Ditjen Perhubungan Laut Tetapkan Alur Pelayaran Pelabuhan Tanjung Batu

Gubernur Babel Minta Ditjen Perhubungan Laut Tetapkan Alur Pelayaran Pelabuhan Tanjung Batu

Nasional
KSP Klaim Transformasi Ekonomi di Papua Periode 2015-2019 Berjalan Baik

KSP Klaim Transformasi Ekonomi di Papua Periode 2015-2019 Berjalan Baik

Nasional
KPK Geledah Kantor PT ACK, Amankan Dokumen Terkait Ekspor Benih Lobster

KPK Geledah Kantor PT ACK, Amankan Dokumen Terkait Ekspor Benih Lobster

Nasional
Bawaslu: Yang Tak Pedomani Protokol Kesehatan Tidak Boleh Masuk TPS saat Hari H Pilkada

Bawaslu: Yang Tak Pedomani Protokol Kesehatan Tidak Boleh Masuk TPS saat Hari H Pilkada

Nasional
Kemenko PMK: Penyalahgunaan Narkotika Erat dengan Konsumsi Rokok

Kemenko PMK: Penyalahgunaan Narkotika Erat dengan Konsumsi Rokok

Nasional
Hasil Visum Jasad Wanita WNI dalam Koper di Arab Saudi Tak Ada Tanda Kekerasan

Hasil Visum Jasad Wanita WNI dalam Koper di Arab Saudi Tak Ada Tanda Kekerasan

Nasional
Doni Monardo: Presiden Jokowi Minta Menteri Dukung Daerah yang Alami Peningkatan Kasus

Doni Monardo: Presiden Jokowi Minta Menteri Dukung Daerah yang Alami Peningkatan Kasus

Nasional
Kasus Korupsi di Bakamla, KPK Panggil Dua Tersangka

Kasus Korupsi di Bakamla, KPK Panggil Dua Tersangka

Nasional
Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Sebelum Sekolah Tatap Muka di Masa Pandemi Covid-19

Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Sebelum Sekolah Tatap Muka di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
10 Lembaga Nonstruktural Dibubarkan Jokowi, Berikut Profil Singkatnya

10 Lembaga Nonstruktural Dibubarkan Jokowi, Berikut Profil Singkatnya

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Utamakan Kesehatan Masyarakat dalam Memutuskan Libur Akhir Tahun

Ketua MPR Minta Pemerintah Utamakan Kesehatan Masyarakat dalam Memutuskan Libur Akhir Tahun

Nasional
UPDATE: Total 2.072 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 3 di Korea Selatan

UPDATE: Total 2.072 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 3 di Korea Selatan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gonjang-ganjing Pergantian Kapolri | Janji Giring Berikan Gawai

[POPULER NASIONAL] Gonjang-ganjing Pergantian Kapolri | Janji Giring Berikan Gawai

Nasional
BNPT: MIT Jadi Sensitif dan Ingin Menyakiti setelah Tak Ada Lagi Dukungan Warga

BNPT: MIT Jadi Sensitif dan Ingin Menyakiti setelah Tak Ada Lagi Dukungan Warga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X