Ahli Mengingatkan, Revisi UU Kejaksaan Jangan Kembali ke Hukum Zaman Kolonial

Kompas.com - 28/09/2020, 07:14 WIB
Ilustrasi HANDININGIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakir menilai, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI ( RUU Kejaksaan) seperti kembali lagi ke hukum di masa kolonial Belanda.

Sebab, RUU Kejaksaan memuat pasal yang memberi kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepada jaksa.

“Kalau sekarang jaksa diberi kewenangan penyelidikan dan penyidikan, itu sebenarnya kita kembali pada Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) zaman Belanda dulu. Jadi balik lagi ke sono,” kata Mudzakir kepada dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta pada Minggu (27/9/2020).

Baca juga: DPR Sepakat Harmonisasi RUU tentang Kejaksaan

Dalam Pasal 1 Ayat (1) RUU Kejaksaan disebutkan bahwa jaksa merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak dalam fungsi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksana putusan pengadilan, pemberian jasa hukum, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan pengacara negara serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Mudzakir mengatakan bahwa prinsip RUU Kejaksaan itu seperti prinsip HIR dulu yang memberi wewenang jaksa sebagai penuntut sekaligus penyidik.

 

Sementara itu, polisi bertindak sebagai pembantu jaksa.

Ia menilai, itu sudah tidak sesuai lagi apabila ingin diterapkan sekarang. Sebab, kepolisian sekarang sudah mulai berubah, sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, menuju proporsional.

Memang, kata Mudzakir, hanya masa kini penegakan hukum kepolisian menjadi masalah, sejak cara penegakan hukumnya menjadi diskriminatif karena dicampur-campur dengan politik.

"Di mana hanya mengabdi pada penguasa, bukan penegak hukum yang independen. Maka, polisi yang harus berubah dan tidak boleh main-main politik penguasa,” kata dia.

Baca juga: Baleg DPR Sepakat Bentuk Panja RUU tentang Kejaksaan RI

Kemudian, Mudzakir menceritakan kembali bagaimana kepolisian bisa memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan.

Halaman:


Sumber Antara
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X