Baleg DPR Sepakat Bentuk Panja RUU tentang Kejaksaan RI

Kompas.com - 31/08/2020, 11:55 WIB
Ilustrasi Kejaksaan Agung. Dok. IstimewaIlustrasi Kejaksaan Agung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Legislasi ( Baleg) DPR sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) revisi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Untuk diketahui, RUU Kejaksaan RI masuk daftar RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2020.

Wakil Ketua Baleg Muhammad Nurdin meminta setiap fraksi menyerahkan nama-nama untuk panja RUU Kejaksaan RI dan Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas ditunjuk sebagai Ketua Panja.

"Jadi untuk harmonisasi, pembulatan, pemantapan konsep RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI secara lebih mendalam dilakukan di tingkat panja, jadi segera menyerahkan orang-orangnya," kata Nurdin dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2020).

Baca juga: Pencabutan RUU PKS dari Prolegnas 2020 Dinilai sebagai Langkah Mundur

"Dan diketuai Pak Supratman dan harmonisasi tidak dilakukan terlalu lama," lanjut dia.

Awalnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh sekaligus pengusul RUU Kejaksaan RI mengatakan, Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi, yakni United Nations Against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC).

Konsekuensinya, Indonesia harus menjalankan norma-norma dalam konvensi tersebut.

Menurut Khairul, norma-norma baru tersebut mempengaruhinya kewenangan, tugas, dan fungsi kejaksaan sehingga UU Kejaksaan RI perlu dilakukan perubahan atau revisi.

Baca juga: Komisi Kejaksaan Duga Ada Keterlibatan Pihak Lebih Kuat dari Pinangki

"Ketentuan tersebut menjadi alasan perubahan Undang-Undang Kejaksaan utamanya hal-hal yang berkaitan dengan independensi dalam Penuntutan, Akuntabilitas Penanganan Perkara, Standar Profesionalitas, dan Perlindungan bagi para Jaksa," kata Khairul.

Khairul juga mengatakan, hal lain yang menjadi penting dengan revisi UU Kejaksaan RI ini adalah untuk menguatkan kedudukan jaksa dalam sistem pemerintahan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 2 Maret: Ada 73.977 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 2 Maret: Ada 73.977 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 2 Maret: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 149.645 Orang

UPDATE 2 Maret: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 149.645 Orang

Nasional
Gus Yaqut dan Said Aqil Kembali Tak Hadir, Kuasa Hukum Sugi Nur Walk Out

Gus Yaqut dan Said Aqil Kembali Tak Hadir, Kuasa Hukum Sugi Nur Walk Out

Nasional
UPDATE 2 Maret: Tambah 193, Total Ada 36.518 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 2 Maret: Tambah 193, Total Ada 36.518 Pasien Covid-19 Meninggal

Nasional
Aturan Investasi Industri Miras Dicabut, PBNU Berharap Pemerintah Tak Sembrono Buat Kebijakan

Aturan Investasi Industri Miras Dicabut, PBNU Berharap Pemerintah Tak Sembrono Buat Kebijakan

Nasional
UPDATE 2 Maret: Total 1.160.863 Pasien Covid-19 Sembuh

UPDATE 2 Maret: Total 1.160.863 Pasien Covid-19 Sembuh

Nasional
Menkes Harap Masyarakat Bisa Rasakan Pelayanan Kesehatan Berbasis Data

Menkes Harap Masyarakat Bisa Rasakan Pelayanan Kesehatan Berbasis Data

Nasional
Setahun Covid-19 RI: Bertambah 5.712 Total Kasus Mencapai 1.347.026

Setahun Covid-19 RI: Bertambah 5.712 Total Kasus Mencapai 1.347.026

Nasional
DVI Polri Tutup Identifikasi Korban Sriwijaya Air SJ 182, 3 Orang Belum Teridentifikasi

DVI Polri Tutup Identifikasi Korban Sriwijaya Air SJ 182, 3 Orang Belum Teridentifikasi

Nasional
Aturan Investasi Industri Miras yang Hanya Bertahan Satu Bulan...

Aturan Investasi Industri Miras yang Hanya Bertahan Satu Bulan...

Nasional
Pernyataan Lengkap Jokowi soal Pencabutan Aturan Investasi Industri Miras dalam Perpres 10/2021

Pernyataan Lengkap Jokowi soal Pencabutan Aturan Investasi Industri Miras dalam Perpres 10/2021

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, PPP Minta Menteri dan Orang di Sekitar Presiden Hati-hati Beri Masukan

Aturan Investasi Miras Dicabut, PPP Minta Menteri dan Orang di Sekitar Presiden Hati-hati Beri Masukan

Nasional
Respons Pemerintah Selama Setahun Tangani Pandemi Dinilai Kadang Baik, Kadang Buruk

Respons Pemerintah Selama Setahun Tangani Pandemi Dinilai Kadang Baik, Kadang Buruk

Nasional
DVI Polri Identifikasi Satu Korban Sriwijaya Air SJ-182, Total Jadi 59 Orang

DVI Polri Identifikasi Satu Korban Sriwijaya Air SJ-182, Total Jadi 59 Orang

Nasional
PP Muhammadiyah Apresiasi Langkah Presiden Cabut Aturan Investasi Miras

PP Muhammadiyah Apresiasi Langkah Presiden Cabut Aturan Investasi Miras

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X