Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC: Masyarakat Setuju New Normal meski Kasus Covid-19 Belum Turun

Kompas.com - 25/06/2020, 16:16 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei yang digelar Siaful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengungkap opini masyarakat yang menyetujui kebijakan pemerintah dalam menerapkan transisi ke tatanan normal baru atau new normal meski kasus Covid-19 di Indonesia belum menurun.

Hal itu berdasarkan survei SMRC pada 18-22 Juni 2020 terhadap 1.978 responden secara nasional.

"Sebanyak 80 persen responden sepakat pemerintah melakukan transisi ke new normal meski kasus Covid-19 belum menurun," ujar Direktur Komunikasi SMRC Ade Armando, dalam rilis survei SMRC yang digelar secara daring, Kamis.

Adapun sebanyak 15 persen responden menyatakan tidak sepakat new normal diterapkan meski kasus Covid-19 belum menurun.

Baca juga: Moeldoko: Daerah Sebaiknya Tak Terburu-buru Longgarkan PSBB Menuju New Normal

Kemudian, saat responden ditanya apakah sebaiknya new normal diterapkan saat ini atau ditunda, hasilnya 80 persen menyatakan sepakat untuk segera dimulai.

Survei SMRC juga memberikan pertanyaan apakah responden setuju jika pemerintah melonggarkan aturan agar masyarakat bisa bekerja di luar rumah.

"Hasilnya, ada 92 persen responden setuju jika pemerintah melonggarkan kebijakan agar masyarakat bekerja di luar rumah. Hanya 7 persen responden saja yang tidak setuju," tuturnya.

Survei juga mencatat opini responden dalam tiga kebijakan pemerintah lain, yakni membuka tempat ibadah, melonggarkan operasional transportasi umum dan membuka kembali pasar, mall serta pusat perbelanjaan lain.

Baca juga: Jokowi Sarankan Pemprov Jatim Tak Buru-buru Terapkan New Normal

Sebanyak 93 responden sepakat dengan kebijakan pemerintah yang membuka tempat ibadah tetapi harus diikuti protokol kesehatan.

Sementara itu, hanya 7 persen saja yang tidak setuju dengan kebijakan itu.

Kemudian, sebanyak 90 persen responden sepakat pemerintah melonggarkan operasional transportasi umum.

Lalu, ada 88 persen responden yang sepakat jika pasar, mall dan pusat perbelanjaan lain kembali dibuka.

"Jadi bisa dilihat bahwa mayoritas masyarakat sepakat bahwa kebijakan yang saat ini dilakukan pemerintah sudah benar," tutur Ade Armando.

"Mayoritas warga juga sudah tahu mengenai apa itu new normal dan mereka sepakat dengan kebijakan pemerintah," kata dia.

Baca juga: Saat Lomba Inovasi New Normal Dituding Boroskan Anggaran...

Adapun survei SMRC digelar pada 18-20 Juni 2020 melalui sambungan telepon.

Sebanyak 1.978 responden dipilih secara acak dari koleksi sampel acak survei tatap muka yang telah dilakukan SMRC sebelumnya.

Responden diambil dengan jumlah proporsional menurut provinsi untuk mewakili pemilih nasional.

Margin of error survei tercatat kurang lebih sebesar 2,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com