Moeldoko: Daerah Sebaiknya Tak Terburu-buru Longgarkan PSBB Menuju New Normal

Kompas.com - 23/06/2020, 17:44 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan kepada wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/3/2020). Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pd
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIKepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan kepada wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/3/2020). Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pd

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan, daerah sebaiknya tidak terburu-buru melakukan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menuju masa normal baru (new normal).

Menurutnya, penentuan waktu dalam menetapkan kebijakan pelonggaran di daerah harus disertai data yang akurat.

"Terhadap daerah yang akan melakukan pelonggaran, menuju new normal, supaya betul-betul memperhatikan masalah waktu dengan sebaiknya. Tidak grasa-grusu tapi juga harus didukung data yang akurat," ujar Moeldoko dalam webinar bertajuk "Sinergi Gerak Masyarakat Menghadapi Dampak Kebiasaan Baru" pada Selasa (23/6/2020).

Baca juga: Moeldoko: Tak Benar Pemerintah Hanya Jalankan Aspek Ekonomi dalam Penanganan Covid-19

Beberapa hal yang harus dipertimbangkan antara lain kajian epidemiologi: bagaimana pengawasan perkembangan penyakit dan bagaimana kesiapan di daerah terkait sarana dan prasarana kesehatan.

Moeldoko menuturkan, ketentuan di atas merupakan salah satu dari lima arahan Presiden Joko Widodo untuk penanganan Covid-19 di Indonesia.

Arahan kedua, kata dia, yakni perlunya prakondisi dan sosialisasi protokol kesehatan sebaik-baiknya agar masyarakat masih tetap disiplin mengenakan masker, cuci tangan, menjaga dan berusaha semaksimal mungkin tidak berada di dalam kerumunan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketiga, menetapkan prioritas sektor.

Baca juga: Moeldoko: Pemerintah Berupaya Masyarakat Tidak Menderita akibat Covid-19

"Kita harus menuju kepada bagaimana dari sisi kesehatan yang memiliki risiko paling rendah, tapi dari sisi ekonomi memiliki dampak tinggi. Itu yang jadi prioritas utama," tutur Moeldoko.

"Jadi, pada daerah zona hijau pasti menjadi prioritas utama, juga dari sisi ekonomi pada sektor yang memiliki nilai ekonomi tinggi itulah yang menjadi prioritas," tambah dia.

Keempat, perlunya memperkuat konsolidasi antara pusat dan daerah.

Dalam hal ini, penentuan daerah new normal harus terkoodinasi dengan baik, sehingga apa yang diputuskan bersama tidak menimbulkan kontradiksi di lapangan.

"Kelima, selalu melakukan evaluasi atas kebijakan secara rutin dari waktu ke waktu, sehingga kebijakan yang dijalankan bisa terukur dengan baik, dan bisa dilihat perkembangannya dari waktu ke waktu," tambah Moeldoko.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.