Ramai-ramai Minta Kenaikan Anggaran di Tengah Wabah Virus Corona...

JAKARTA, KOMPAS.com - Hampir seluruh kementerian dan lembaga meminta tambahan anggaran tahun 2021 dari pagu indikatif yang diberikan Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas dalam surat bersama tanggal 8 Mei 2020.

Sejak Selasa (23/6/2020) hingga Rabu (24/6/2020), sudah belasan kementerian dan lembaga mengajukan jumlah tambahan anggaran ke DPR RI.

Beberapa ada yang mendapat dukungan DPR, namun ada sebagian yang masih menunggu hasil rapat internal komisi.

Dukungan DPR

Catatan Kompas.com, setidaknya sudah lima kementrian/lembaga yang mendapat dukungan DPR untuk tambahan anggaran tahun 2021.

Baca juga: Mensos Ajukan Anggaran 2021 Rp 91,9 Triliun, Fokus untuk Program Perlindungan Sosial

Lima kementerian/lembaga itu adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

BNPB mendapatkan dukungan DPR untuk tambahan anggaran sebesar Rp 51 miliar, dengan pagu indikatif tahun 2021 sebesar Rp 715 miliar.

"Komisi VIII mendukung usulan penambahan anggaran BNPB sebesar Rp 51.288.881.000 yang digunakan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 2,3 miliar dan program ketahanan bencana sebesar Rp 48,9 miliar," kata Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Adapun, penambahan anggaran ini digunakan untuk program ketahanan bencana sebesar Rp 48,2 miliar dan program dukungan manajemen sebesar Rp 2,2 miliar.

Baca juga: Komisi II DPR Setujui Usulan Anggaran 2021 Kemendagri Rp 4,47 Triliun

Kementerian Dalam Negeri juga mendapat persetujuan Komisi II DPR untuk tambahan anggaran tahun 2021 sesuai yang permintaannya yakni sebesar Rp 1.275.386.488.000 dari total pagu indikatif Rp 3.203.700.438.000.

"Menyetujui usulan tambahan anggaran Kemendagri sebesar Rp 1.275.386.488.000, termasuk di dalamnya usulan tambahan angaran DKPP sebesar Rp 91.949.051.000," kata Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020).

Di dalamnya termasuk pagu anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebesar Rp 10.720.000.000.

Dengan demikian, usulan anggaran tahun 2021 yang diajukan Mendagri, yaitu sebesar Rp 4.479.086.926.000.

Kemudian, Komisi II DPR menyetujui penambahan anggaran yang diajukan Menpan RB sebesar Rp 96.802.148.000 dari total pagu indikatif Rp 277.712.190.000.

Baca juga: Komisi II DPR Setujui Usulan Penambahan Anggaran Kemenpan RB, KASN, dan BKN

"Menyetujui usulan tambahan anggaran Kemenpan RB sebesar Rp 96.802.148.000, termasuk di dalamnya usulan tambahan anggaran KASN Rp 31.697.302.000 untuk dapat ditambahkan ke dalam pagu anggaran Kementerian PAN RB tahun 2021," kata Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Selain itu, Komisi II juga mendukung penambahan anggaran di Badan Kepegawaian Negeri (BKN) sebesar Rp 52.922.000.000 dari total pagu indikatif Rp 597.355.873.000.

"Menyetujui usulan tambahan anggaran BKN Rp 52.922.000.000 untuk dapat ditambahkan ke dalam pagu anggaran Kementerian PAN RB tahun 2021 dan meminta kepada anggota Banggar komisi II DPR," ujar Doli.

Adapun, pengajuan anggaran itu selanjutnya akan dibawa dalam rapat Badan Anggaran DPR untuk disetujui dan disahkan.

Masih Dikaji

Sementara itu, sejumlah kementerian/lembaga masih menunggu kesepakatan rapat internal komisi untuk mendapatkan persetujuan tambahan anggaran tahun 2021.

Baca juga: MPR, DPD, KY, MK dan MA Ajukan Tambahan Anggaran Tahun 2021

Sejumlah Kementerian/lembaga itu adalah Komnas HAM, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM, Polri, Kejaksaan Agung, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi