Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/06/2020, 07:42 WIB
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 membeberkan daerah dengan kasus kematian tertinggi yang diakibatkan oleh Covid-19.

Tingkat kasus kematian ini dihitung dengan menggunakan sejumlah variabel.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kembali dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK.

Kali ini, Firli dilaporkan karena menaiki helikopter milik swasta.

Dua berita tersebut menjadi yang terpopuler di Kompas.com, kemarin. Berikut selengkapnya:

1. Daerah dengan kasus kematian tertinggi

Anggota Dewan Pakar Gugus Tugas Dewi Nur Aisyah menjelaskan, penghitungan tingkat kematian ini diukur dari tiga rasio yaitu diukur berdasarkan rasio jumlah kasus positif, rasio jumlah penduduk, dan rasio jumlah penduduk di tingkat kabupaten/kota.

Hasilnya, jika diukur berdasarkan rasio jumlah kasus positif, maka Provinsi Maluku Utara menjadi provinsi dengan kasus kematian tertinggi (10,22 persen).

Sementara, bila dilihat dari rasio jumlah penduduk, maka DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah kematian tertinggi yakni 4,62 per 100.000 penduduk.

Adapun Kota Surabaya menjadi wilayah dengan kasus kematian tertinggi bila dilihat dari rasio jumlah penduduk di tingkat kabupaten/kota, yaitu 9,8 per 100.000 penduduk.

Baca juga: Ini Daerah di Indonesia dengan Rasio Kematian Covid-19 Tertinggi

2. Ketua KPK kembali dilaporkan

Pelapor adalah Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, Rabu (24/6/2020).

Firli diadukan atas dugaan bergaya hidup mewah karena menggunakan helikopter milik perusahaan swasta dalam perjalanan untuk kepentingan pribadinya dari Palembang ke Baturaja pada Sabtu (20/6/2020) lalu.

Menurut Boyamin, Firli dapat menempuh jalur darat menggunakan mobil, alih-alih menggunakan helikopter tersebut.

"Hal ini bertentangan dengan kode etik pimpinan KPK dilarang bergaya hidup mewah, apalagi dari larangan bermain golf," kata Boyamin.
"Tidak menunjukkan gaya hidup hedonisme sebagai bentuk empati kepada masyarakat, terutama kepada sesama Insan Komisi," demikian bunyi poin 27 aspek integritas aturan tersebut.

Diketahui, Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK mengatur bahwa insan KPK tidak boleh menunjukkan gaya hidup hedonisme.

Sebelumnya, Firli juga diadukan Boyamin ke Dewan Pengawas KPK karena diketahui tidak menggunakan masker saat bertemu dengan anak-anak ketika kunjungan kerja.

Baca juga: Firli Bahuri Kembali Dilaporkan ke Dewas, Kali Ini karena Naik Helikopter Swasta

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kubu Chuck Putranto dan Baiquni Wibowo Bacakan Duplik Hari Ini

Kubu Chuck Putranto dan Baiquni Wibowo Bacakan Duplik Hari Ini

Nasional
Saat Sandiaga Enggan Bahas Utang Rp 50 Miliar yang Disebut Tim Anies Sudah Selesai...

Saat Sandiaga Enggan Bahas Utang Rp 50 Miliar yang Disebut Tim Anies Sudah Selesai...

Nasional
Brigjen Suherlan Jabat Wakil Komandan Korps Marinir, Gantikan Brigjen Endi yang Jadi Gubernur AAL

Brigjen Suherlan Jabat Wakil Komandan Korps Marinir, Gantikan Brigjen Endi yang Jadi Gubernur AAL

Nasional
Polri dan TNI Gelar Rapim, Ini yang Akan Dibahas

Polri dan TNI Gelar Rapim, Ini yang Akan Dibahas

Nasional
Dibuat Sukar hingga Rela: Lenyapnya Momen Perbaikan Dapil Usai KPU Sukarela Nurut Parpol

Dibuat Sukar hingga Rela: Lenyapnya Momen Perbaikan Dapil Usai KPU Sukarela Nurut Parpol

Nasional
LSI Denny JA: PDI-P di Ambang 'Hattrick' Menang Pemilu jika Punya Capres Populer

LSI Denny JA: PDI-P di Ambang "Hattrick" Menang Pemilu jika Punya Capres Populer

Nasional
BPOM Dinilai Perlu Dievaluasi Total Terkait Kasus Gagal Ginjal Akut Baru

BPOM Dinilai Perlu Dievaluasi Total Terkait Kasus Gagal Ginjal Akut Baru

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi dan Iriana Ajak Tim Pengawal Makan Bersama | Pidato Prabowo Singgung Pengkhianatan dan Musuh dalam Selimut

[POPULER NASIONAL] Jokowi dan Iriana Ajak Tim Pengawal Makan Bersama | Pidato Prabowo Singgung Pengkhianatan dan Musuh dalam Selimut

Nasional
Parpol Lama Dinilai Diuntungkan karena Dapil DPR dan DPRD Provinsi Tak Berubah

Parpol Lama Dinilai Diuntungkan karena Dapil DPR dan DPRD Provinsi Tak Berubah

Nasional
Survei LSI Denny JA Ungkap Rapor Biru-Merah Pemerintahan Jokowi

Survei LSI Denny JA Ungkap Rapor Biru-Merah Pemerintahan Jokowi

Nasional
Ungkap Keinginan Bertemu Megawati, Surya Paloh Disebut Galau soal Politik

Ungkap Keinginan Bertemu Megawati, Surya Paloh Disebut Galau soal Politik

Nasional
Kritisi soal Elektabilitas, PDI-P: Jangan Sampai Kita Lahirkan Pemimpin karena Medsos

Kritisi soal Elektabilitas, PDI-P: Jangan Sampai Kita Lahirkan Pemimpin karena Medsos

Nasional
Isu Perjanjian Utang Piutang Rp 50 Miliar Dinilai sebagai Upaya Delegitimasi Anies Baswedan

Isu Perjanjian Utang Piutang Rp 50 Miliar Dinilai sebagai Upaya Delegitimasi Anies Baswedan

Nasional
Soal Kemungkinan Panggil Menkominfo di Kasus BTS 4G, Jaksa Agung: Tunggu Saja Waktunya

Soal Kemungkinan Panggil Menkominfo di Kasus BTS 4G, Jaksa Agung: Tunggu Saja Waktunya

Nasional
Menyoal dan Mengukur Kualitas Demokrasi Kita

Menyoal dan Mengukur Kualitas Demokrasi Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.